Hypereport: Menyiapkan Masa Depan Jakarta 

Sejak Soekarno dan Mohammad Hatta membacakan naskah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta, wilayah ini secara de facto telah menjadi ibu kota negara Indonesia, sampai sekarang. 

Meski dalam perjalanannya, pusat pemerintahan sempat berpindah ke Yogyakarta dan Bukittinggi karena agresi militer asing yang terus bergulir pada masa awal kemerdekaan. Akan tetapi, pada akhirnya Jakarta kembali menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), yang penetapannya termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1964. 

Kini, ketika negara tercinta sudah menginjak usia kepala tujuh, Indonesia tengah bersiap memindahkan pusat pemerintahannya ke tempat yang sama sekali baru. Ibu kota akan berangsur pindah dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. 

Baca juga: Hypereport: Menjelajah Kuliner Legendaris di Jakarta, dari Glodok hingga Blok M
 
Seiring dengan proses pemindahan tersebut, Jakarta yang sekarang masih jadi pusat pemerintahan dan bisnis Indonesia diyakini para ahli akan bertransformasi sedemikian rupa. Lepasnya status sebagai ibu kota negara tentu memberikan tantangan nyata, tapi sekaligus peluang dan potensi yang bisa dioptimalkan. 

Sejumlah riset dan penelitian telah mengkaji hal-hal apa yang bisa dimaksimalkan agar Jakarta tak kehilangan cahayanya dan tetap menarik minat warga lokal (para pencari kerja dari wilayah lain) dan internasional (wisatawan mancanegara sampai investor). 

Dalam laporan khusus kali ini, Hypeabis.id akan membahas nasib Jakarta setelah perpindahan status ibu kota ke IKN, meliputi tantangan dan potensi di berbagai bidang termasuk Jakarta sebagai kota global, kota kreatif, kota pariwisata, dan optimalisasi kota pintar (smart city). Selain itu, akan ada ulasan mengenai nasib gedung-gedung pemerintahan yang saat ini sudah berdiri tegak di Jakarta. (Kilk sub-judul untuk membaca artikel selengkapnya). 
 

1. Mengawal Transisi & Transformasi Jakarta Menuju Kota Global 

Jakarta sejatinya sudah masuk dalam kategori kota global, tapi peringkatnya masih cukup rendah. Dalam Global City Index 2023, Jakarta hanya berada di peringkat ke-74 dari 156 kota di dunia. Adapun berdasarkan Global Liveability Index 2023, Jakarta juga hanya duduk di peringkat 139 dari 173 kota di dunia. 

Ekonom Indef Nailul Huda mengatakan bahwa dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi. Terlebih, perpindahan status ibu kota juga sebenarnya akan cukup memberi lubang bagi ekonomi Jakarta. 

Huda menyebut yang hilang setelah status ibu kota negara adalah konsumsi ASN kementerian pusat yang jumlahnya cukup besar. konsumsi yang hilang ini bisa menimbulkan multiplier negatif, yakni berkurangnya perputaran uang di DKI Jakarta.

Hal ini bisa jadi juga akan diikuti oleh perpindahan sebagian besar konsumsi sektor swasta ke IKN Nusantara kelak. Oleh karena itu, yang harus disiapkan adalah perpindahan konsumsi tersebut dengan meningkatkan sektor lainnya.

“Bisa jadi dengan meningkatkan pariwisata kota modern seperti yang dilakukan oleh Kuala Lumpur. Jika tidak ada perpindahan sektor ekonomi pembentuk PDRB pengganti, ekonomi Jakarta bisa turun tajam, termasuk juga wilayah penyangga Bodetabek,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Subkelompok Perencana Pembangunan Jangka Panjang Bappeda Provinsi DKI Jakarta Fandy Rahmat mengatakan pihaknya tengah menggandeng lembaga pemeringkat (rating) sehingga bisa segera mewujudkan diri sebagai kota global.

Menurutnya, pendampingan ini dirasa penting fokus perbaikan indikator bisa dilakukan dan membuat peringkat Jakarta naik dalam skala kota global. Di sisi lain, membangun kota global juga menurutnya perlu partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, serta masyarakat.
 

2. Memantapkan Jakarta sebagai Kiblat Kota Kreatif 

Wakil Ketua I Dewan Kesenian Jakarta Hasan Aspahani mengatakan dengan histori yang panjang sejak ratusan tahun yang lalu, Jakarta memiliki modal yang besar untuk menjadi kota kreatif. Hal itu utamanya ditopang dengan banyaknya sarana dan prasarana yang bisa menunjang ragam kegiatan kreatif, sehingga menjadikan Jakarta sebagai pusat seni dan budaya di Indonesia.

"Pemain-pemain industri kreatifnya juga ada di sini [Jakarta], dan itu bisa dikembangkan atau dilanjutkan saja karena tidak akan serta merta berpindah ketika ibu kota pindah ke IKN. Posisi itu di Jakarta mungkin tidak akan pernah pindah, bahkan menjadi leluasa untuk mengatur itu," katanya saat diwawancarai Hypeabis.id.

Adapun, Arsitek sekaligus penulis Avianti Armand berpendapat sebelum membangun Jakarta sebagai kota kreatif, diperlukan riset dan pemetaan yang komprehensif terkait geliat kegiatan kesenian di Jakarta. Salah satunya adalah pendataan jumlah komunitas seni dan budaya, termasuk sarana dan prasarana yang ada di Jakarta. Sebab, menurutnya, upaya pendataan yang dilakukan selama ini masih tercerai berai dan tidak komprehensif.

Di samping pendataan, hal penting lainnya yang harus disiapkan Jakarta adalah parameter-parameter jelas yang menjadi indikator suatu wilayah disebut sebagai kota kreatif.  "Bagaimana mau dibayangkan sebagai kota kreatif, kalau basis datanya tidak ada," katanya.
 

3. Menata Jakarta Sebagai Kota Pariwisata Jelang Perpindahan IKN 

Chusmeru, Pengamat Pariwisata dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto memaparkan bahwa perpindahan ibu kota Indonesia ke Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kalimantan Timur tidak akan mempengaruhi posisi Jakarta sebagai kota pariwisata.

“Perpindahan ke IKN hanya untuk urusan yang bersifat politis dan pemerintahan, substansi pariwisata Jakarta tidak akan dibawa sehingga bisa tetap punya nilai jual,” ujarnya.

Menurutnya, Jakarta punya potensi besar sebagai destinasi wisata yang bisa menarik kunjungan lokal dan mancanegara. Kategori pariwisata yang potensial di Jakarta meliputi wisata sejarah, wisata budaya, wisata belanja dan entertainment, wisata rekreasi, wisata kuliner, wisata MICE, wisata olahraga atau kebugaran, wisata religi dan ziarah, serta wisata alam dan bahari.

Sementara itu, Ketua Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Budijanto Ardiansjah menyatakan bahwa Jakarta juga punya wisata tematik yang dikonsep dengan tema dan narasi tertentu sehingga bisa memberikan pengalaman dan wawasan dalam perjalanannya. Wisata tematik yang banyak digemari anak muda misalnya, China Town dan Kampung Betawi, serta destinasi berbasis komunitas lainnya. 

Sejumlah objek wisata tersebut menawarkan pengalaman untuk mencicipi budaya, tradisi, dan adat istiadat masyarakat setempat yang sangat dijunjung tinggi. Selain bisa menikmati keindahan bangunan bersejarah dan peninggalan artefaknya, kita juga bisa bisa mempelajari budayanya.

“Tinggal bagaimana kita mengembangkan konsep-konsep wisata tematik tersebut supaya bisa menarik banyak pengunjung,” ujarnya.
 

4. Perjalanan Jakarta Menuju Smart City Meski Tak Lagi Ibu Kota Negara 

Upaya untuk menjadikan Jakarta sebagai kota cerdas diperkirakan terus berlanjut, kendati tak menyandang status ibu kota negara. Tidak cuma soal adaptasi teknologi, penerapan konsep smart city Jakarta juga melibatkan melibatkan masyarakat sebagai co-creator dan pemerintah sebagai kolaborator.

Yudhistira Nugraha, Direktur Jakarta Smart City mengatakan, melalui ikatan ini, terdapat harapan akan terciptanya kolaborasi antara berbagai pihak. Mereka dapat mengambil peran utama dalam mengembangkan kota cerdas yang tangguh terhadap berbagai tantangan urban. 

Dengan kata lain, Yudhistira menuturkan bahwa penerapan konsep smart city di Jakarta adalah bentuk manifestasi dan partisipasi aktif seluruh warganya. Kesuksesan yang diraih Jakarta bukan sekadar simbol kemajuan kota, melainkan bukti nyata sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam merespons gelombang transformasi digital.

“Keberhasilan Jakarta adalah karya bagi Nusantara yang mencerminkan kemajuan Indonesia menuju masa depan lebih baik dan maju,” ujarnya.

Adapun, Pakar Smart City Suhono S. Supangkat menilai DKI Jakarta harus terus meningkatkan inti dalam pengembangan smartness-nya untuk menjadi kota cerdas. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan infrastruktur digital dan fisiknya.

“Tata kelola termasuk tata  kelola digital dan pemerintahannya, serta proses proses yang membuat semua lebih efisien dan efektif,” katanya.
 

5. Nasib & Pemanfaatan Aset Negara saat Pusat Pemerintahan Bukan Lagi di Jakarta

Pemindahan ibu kota negara ke Nusantara masih menyisakan sejumlah pertanyaan di benak masyarakat. Salah satunya ialah terkait nasib aset negara di Jakarta setelah para ASN secara bertahap berpindah ke Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim). 

Aset negara ini berpotensi menjadi sumber penerimaan yang negara yang menarik, terlebih mayoritas gedung pemerintahan berada di lokasi yang strategis. Pemerintah juga tengah mengkaji untuk memanfaatkan aset barang milik negara (BMN) tersebut ke pihak swasta.

Meskipun demikian, Pakar Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna memprediksi upaya pemanfaatan BMN masih menghadapi banyak tantangan. Menurutnya, ada banyak persoalan yang harus dituntaskan sebelum pengelolaan gedung pemerintah ini disewakan swasta.

Dia meragukan minat swasta bakal tinggi terhadap gedung-gedung eks pemerintah tersebut. Sebab, meski berada di lokasi yang strategis, sejumlah aset BMN tersebut merupakan gedung-gedung tua.

Ali Tranghanda, Executive Director Indonesia Property Watch, menuturkan bahwa pemerintah harus melakukan langkah optimalisasi terkait dengan aset-aset yang akan ditinggalkan ketika Ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur. 

“Dengan melakukan kerja sama dengan swasta untuk penggunaan gedung-gedung yang ada,” katanya kepada Hypeabis.id. 

Baginya, antara pemerintah harus memiliki solusi yang memenangkan semua pihak atas pemanfaatan ruang dari jangka waktu dan tarif sewa yang menarik bagi investor. Dia mengingatkan bahwa swasta pasti berhitung saat hendak menyewa gedung tersebut, yakni menguntungkan atau tidak secara bisnis. 
 

6. Kata Mereka untuk Jakarta Kala Tak Lagi Jadi Ibu Kota Indonesia 

Arsitek Cosmas Damianus Gozali menilai setelah tidak lagi menjadi ibu kota, Jakarta bakal menjadi lebih baik. Menurutnya, selama ini banyak program dan kebijakan publik yang diputuskan untuk Jakarta erat kaitannya dengan kepentingan politik. Hal itu tak terlepas dari statusnya sebagai ibu kota, tempat pemerintah pusat dan aktivitas politik nasional bermuara.

"Kalau nanti bukan ibu kota lagi, berarti kan sebenarnya Jakarta bisa lebih bebas untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa ada tujuan-tujuan politik tertentu," katanya. 

Ketua Umum Asosiasi Produser Film Indonesia (Aprofi) Edwin Nazir menilai usai tak lagi menjadi ibu kota, Jakarta sangat berpotensi untuk tumbuh menjadi kota kreatif. Hal itu lantaran banyaknya pekerja kreatif yang ada di Jakarta, dan terbukti telah memberikan kontribusi besar bagi PDRB kota metropolitan itu.

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta sudah seharusnya segera menyusun gagasan, kebijakan-kebijakan sekaligus strategi-strategi apa saja yang bisa mendorong Jakarta sebagai kota kreatif. Misalnya kebijakan pengembalian sebagian pajak hiburan yang dibayarkan, dan diolah kembali sebagai modal atau stimulus bagi para pekerja kreatif untuk terus produktif berkarya

"Termasuk pengelolaan pajak untuk pengembangan bioskop dan kemudahan perizinan. Kebijakan-kebijakan semacam itu yang perlu dibuat," katanya.

Baca juga: Hypereport: Ketika Pahlawan Industri Kreatif Berjuang lewat Karya

Editor: Nirmala Aninda