Hypereport: Jakarta, Masihkah jadi Magnet Lapangan Kerja Para Pendatang dari Daerah
04 July 2025 |
08:30 WIB
Kintan Nabila
Jurnalis Hypeabis.id
Apakah Jakarta masih menjadi magnet utama pasar tenaga kerja bagi masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia? Pertanyaan ini mencuat seiring tren menurunnya jumlah pendatang, terutama yang datang untuk mencari kerja ke ibu kota dalam tiga tahun terakhir.
Meski Jakarta selama ini dikenal sebagai pusat aktivitas ekonomi nasional, dengan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sejumlah indikator menunjukkan bahwa daya tariknya sebagai tujuan utama para perantau pencari kerja mulai mengalami perubahan.
Baca juga laporan terkait:
1. Hypereport: Mencari Solusi Tingkatkan Akses Hunian Layak di Jakarta
2. Hypereport: Membangun Budaya Baru Transportasi Publik di Jakarta
3. Hypereport: Jakarta di Simpang Sejarah Tenggelam, Tumbuh, dan Terus Bergerak
Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), jumlah pendatang dari luar kota yang masuk ke Jakarta tiga tahun terakhir terus menurun. Pada 2022 ada 27.478 orang, 2023 ada 25.918 orang, dan 2024 ada 16.207 orang. Sementara pada 2025 diperkirakan sekitar 10.000 sampai 15.000 orang.
Di sisi lain meski jumlah pendatang berkurang, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta tetap naik. Menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), jumlah angkatan kerja di DKI Jakarta mencapai 5,47 juta orang, naik sekitar 41.000 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah itu, 338.390 orang masih menganggur, angkanya meningkat sekitar 10.000 orang dari Februari 2024.
Nailul Huda, ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memaparkan, sejumlah alasan terkait menurunnya jumlah pendatang ke Jakarta dan naiknya tingkat pengangguran terbuka.
Pertama-tama, katanya, kita perlu membedakan antara kondisi nasional dan kondisi DKI Jakarta, meskipun keduanya saling berkaitan. Jakarta sendiri menyumbang sekitar 16,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, sehingga kondisi ekonominya cukup merepresentasikan arah perekonomian nasional.
"Pertumbuhan ekonomi nasional saat ini mengalami perlambatan. Pada kuartal terakhir, hanya tumbuh sebesar 4,87 persen. Di Jakarta sendiri, pertumbuhan turun dari 5,01 persen menjadi 4,95 persen," katanya pada Hypeabis.id.
Lebih lanjut, dia memaparkan, kondisi ini menunjukkan perlambatan aktivitas ekonomi yang juga tercermin dari menurunnya daya beli masyarakat, terutama dari sisi konsumsi rumah tangga.
Sektor manufaktur menjadi salah satu penyumbang utama kenaikan pengangguran, paparnya, dalam beberapa bulan terakhir, sektor ini mengalami pelambatan karena rendahnya permintaan pasar. Akibatnya, perusahaan-perusahaan memilih untuk tidak melakukan ekspansi dan justru melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja alias layoff.
“Manufaktur Indonesia yang sebagian besar basis industrinya di Jakarta, sedang tidak dalam fase ekspansi, karena permintaannya tidak ada, akhirnya perusahaan tidak menciptakan lapangan kerja baru dan pengangguran meningkat,” ujarnya.
Beberapa tahun terakhir ini banyak kawasan industri baru tumbuh di Jawa Tengah seperti Batang, Kendal, dan Semarang. Perusahaan-perusahaan manufaktur mulai relokasi ke sana karena biaya lebih rendah, termasuk UMR yang lebih kompetitif. Ini membuat lapangan kerja di Jakarta menyempit, baik di sektor industri maupun teknologi yang saat ini juga sedang lesu.
Di samping itu, penurunan jumlah pendatang dari luar kota ke Jakarta dalam tiga tahun terakhir juga menjadi indikator lain dari berkurangnya daya tarik ekonomi Jakarta. Secara umum urbanisasi ke Jakarta tetap terjadi, namun menurutnya memang terjadi perubahan tren.
Selain sektor manufaktur, sektor teknologi yang selama ini menjadi magnet bagi para pendatang kini mengalami pelemahan. Sebelumnya banyak lulusan dari daerah seperti Yogyakarta dan Jawa Tengah datang ke Jakarta untuk bekerja di sektor teknologi.
“Dalam tiga tahun terakhir, terjadi banyak layoff di sektor teknologi. Selain itu, banyak perusahaan teknologi yang melakukan relokasi ke kota-kota lain seperti Solo dan Jogja," katanya.
Menurutnya pola kerja juga berubah. Kini banyak anak muda yang memilih kerja jarak jauh (remote), atau menjadi gig worker, sehingga tidak perlu datang ke Jakarta untuk bekerja. Meski demikian, Jakarta masih menyimpan potensi ekonomi. Perputaran uang di ibu kota tetap tinggi dan peluang kerja di sektor jasa, seperti UMKM dan perdagangan, masih tersedia.
“Jakarta tetap memiliki peluang besar dalam sektor jasa. Tapi untuk sektor industri, memang trennya akan terus bergeser mengikuti UMR dan biaya logistik,” ujar Huda.
Huda juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, sektor jasa diprediksi akan terus mendominasi perekonomian Jakarta. Perubahan terbesar terjadi di subsektor jasa perusahaan, jasa perdagangan, dan aktivitas jasa lainnya.
“Sektor jasa akan semakin dibutuhkan dan dicari oleh para pencari kerja yang ingin menetap dan bekerja di Jakarta,” tutupnya.
Gibran menyampaikan janji tersebut saat debat pemilihan presiden keempat, Minggu, 21 Januari 2024, yang mengangkat tema Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat, dan Desa.
"Jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal insyaallah akan terbuka 19 juta lapangan kerja untuk generasi muda dan kaum perempuan," ucap Gibran waktu itu.
Sehubungan dengan itu, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya untuk memperluas lapangan kerja melalui program-program prioritas nasional.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memaparkan potret ketenagakerjaan Indonesia saat ini pada 2025. Sektor informal (termasuk setengah pengangguran) sekarang mencapai 56,57 persen. Ini mencakup unit usaha kecil yang tidak terorganisir secara formal, seperti pedagang kaki lima, pekerja rumah tangga, atau petani kecil.
"Ke depannya jumlah sektor informal akan semakin bertambah, dan ini akan menjadi tantangan," ujar Yassierli, saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun INDEF 2025, di Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Permasalahan selanjutnya, kualitas ketenagakerjaan Indonesia masih rendah. Ini tercermin dari produktivitasnya yang masih di bawah rata-rata negara Asean dan pertumbuhannya lambat. Tingkat skill digital pekerja juga masih rendah dibanding benchmark negara-negara maju. Begitupun dengan index human capital (HCI) yang masih rendah, yaitu 0,540 dan berada di bawah rata-rata Asean.
Strategi utama untuk mengatasi permasalahan ini adalah optimalisasi penciptaan lapangan kerja melalui program prioritas nasional. Misalnya seperti Koperasi Merah Putih, gagasan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas.
Menurutnya koperasi jangan hanya diposisikan sebagai lembaga simpan pinjam, tapi sebagai entitas bisnis modern, profesional, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi rakyat.
Pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi aktif di seluruh Indonesia. Bila setiap koperasi mengelola minimal 25 anggota aktif, maka diproyeksikan dapat menciptakan lebih dari 2 juta lapangan kerja baru dalam lima tahun ke depan.
Selain koperasi, Yassierli juga menyoroti program prioritas lainnya, yaitu Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, program ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan gizi anak-anak, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor, mulai dari pangan, distribusi logistik, transportasi, hingga layanan publik.
“Pemerintah telah memiliki arah yang jelas. Sekarang, tantangan kita adalah memastikan program ini berjalan optimal dan selaras dengan target besar Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Kemnaker kini dihadapkan pada tantangan untuk menerjemahkan kebijakan-kebijakan besar tersebut menjadi aksi nyata di lapangan. Langkah-langkah yang disiapkan adalah, transformasi kurikulum Balai Latihan Kerja (BLK) yang diperkaya dengan future skill set sehingga bisa menjawab kebutuhan dan tantangan industri di masa depan. Selanjutnya penyelarasan BLK dengan pendidikan vokasi dan kawasan industri
"BLK harus didekatkan dengan kawasan industri, sehingga bisa menjembatani antara pencari kerja dengan kebutuhan industri," katanya.
Kemnaker sendiri sedang menyiapkan Apprenticeship Nasional, yakni program integrasi pelatihan dan pemangangan berskala nasional yang dirancang untuk menyiapkan angkatan kerja untuk kebutuhan di dalam negeri dan luar negeri melalui pendekatan project based learning.
Program ini fokus pada skill set masa depan seperti elektronika industri, internet of things, kecerdasan buatan, dan lainnya, serta terintegrasi dengan soft skill bahasa asing dan wirausaha. Nantinya akan diorkestrasi oleh Kemnaker menggunakan 303 BLK Pemerintah dan 2.421 LPK swasta.
Baca juga: Hypereport: Menangkap Peluang Kerja dengan Belajar Skill Baru
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
Meski Jakarta selama ini dikenal sebagai pusat aktivitas ekonomi nasional, dengan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sejumlah indikator menunjukkan bahwa daya tariknya sebagai tujuan utama para perantau pencari kerja mulai mengalami perubahan.
Baca juga laporan terkait:
1. Hypereport: Mencari Solusi Tingkatkan Akses Hunian Layak di Jakarta
2. Hypereport: Membangun Budaya Baru Transportasi Publik di Jakarta
3. Hypereport: Jakarta di Simpang Sejarah Tenggelam, Tumbuh, dan Terus Bergerak
Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), jumlah pendatang dari luar kota yang masuk ke Jakarta tiga tahun terakhir terus menurun. Pada 2022 ada 27.478 orang, 2023 ada 25.918 orang, dan 2024 ada 16.207 orang. Sementara pada 2025 diperkirakan sekitar 10.000 sampai 15.000 orang.
Di sisi lain meski jumlah pendatang berkurang, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta tetap naik. Menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), jumlah angkatan kerja di DKI Jakarta mencapai 5,47 juta orang, naik sekitar 41.000 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah itu, 338.390 orang masih menganggur, angkanya meningkat sekitar 10.000 orang dari Februari 2024.
Nailul Huda, ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memaparkan, sejumlah alasan terkait menurunnya jumlah pendatang ke Jakarta dan naiknya tingkat pengangguran terbuka.
Pertama-tama, katanya, kita perlu membedakan antara kondisi nasional dan kondisi DKI Jakarta, meskipun keduanya saling berkaitan. Jakarta sendiri menyumbang sekitar 16,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, sehingga kondisi ekonominya cukup merepresentasikan arah perekonomian nasional.
"Pertumbuhan ekonomi nasional saat ini mengalami perlambatan. Pada kuartal terakhir, hanya tumbuh sebesar 4,87 persen. Di Jakarta sendiri, pertumbuhan turun dari 5,01 persen menjadi 4,95 persen," katanya pada Hypeabis.id.
Lebih lanjut, dia memaparkan, kondisi ini menunjukkan perlambatan aktivitas ekonomi yang juga tercermin dari menurunnya daya beli masyarakat, terutama dari sisi konsumsi rumah tangga.
Sektor manufaktur menjadi salah satu penyumbang utama kenaikan pengangguran, paparnya, dalam beberapa bulan terakhir, sektor ini mengalami pelambatan karena rendahnya permintaan pasar. Akibatnya, perusahaan-perusahaan memilih untuk tidak melakukan ekspansi dan justru melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja alias layoff.
“Manufaktur Indonesia yang sebagian besar basis industrinya di Jakarta, sedang tidak dalam fase ekspansi, karena permintaannya tidak ada, akhirnya perusahaan tidak menciptakan lapangan kerja baru dan pengangguran meningkat,” ujarnya.
Beberapa tahun terakhir ini banyak kawasan industri baru tumbuh di Jawa Tengah seperti Batang, Kendal, dan Semarang. Perusahaan-perusahaan manufaktur mulai relokasi ke sana karena biaya lebih rendah, termasuk UMR yang lebih kompetitif. Ini membuat lapangan kerja di Jakarta menyempit, baik di sektor industri maupun teknologi yang saat ini juga sedang lesu.
Di samping itu, penurunan jumlah pendatang dari luar kota ke Jakarta dalam tiga tahun terakhir juga menjadi indikator lain dari berkurangnya daya tarik ekonomi Jakarta. Secara umum urbanisasi ke Jakarta tetap terjadi, namun menurutnya memang terjadi perubahan tren.
Selain sektor manufaktur, sektor teknologi yang selama ini menjadi magnet bagi para pendatang kini mengalami pelemahan. Sebelumnya banyak lulusan dari daerah seperti Yogyakarta dan Jawa Tengah datang ke Jakarta untuk bekerja di sektor teknologi.
“Dalam tiga tahun terakhir, terjadi banyak layoff di sektor teknologi. Selain itu, banyak perusahaan teknologi yang melakukan relokasi ke kota-kota lain seperti Solo dan Jogja," katanya.
Menurutnya pola kerja juga berubah. Kini banyak anak muda yang memilih kerja jarak jauh (remote), atau menjadi gig worker, sehingga tidak perlu datang ke Jakarta untuk bekerja. Meski demikian, Jakarta masih menyimpan potensi ekonomi. Perputaran uang di ibu kota tetap tinggi dan peluang kerja di sektor jasa, seperti UMKM dan perdagangan, masih tersedia.
“Jakarta tetap memiliki peluang besar dalam sektor jasa. Tapi untuk sektor industri, memang trennya akan terus bergeser mengikuti UMR dan biaya logistik,” ujar Huda.
Huda juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, sektor jasa diprediksi akan terus mendominasi perekonomian Jakarta. Perubahan terbesar terjadi di subsektor jasa perusahaan, jasa perdagangan, dan aktivitas jasa lainnya.
“Sektor jasa akan semakin dibutuhkan dan dicari oleh para pencari kerja yang ingin menetap dan bekerja di Jakarta,” tutupnya.
Upaya Penciptaan Lapangan Kerja
Janji 19 juta lapangan kerja pernah diucapkan oleh Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka saat kampanye Pilpres 2024. Isu ini kembali mencuat seiring maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tingginya angka pengangguran di awal 2025.Gibran menyampaikan janji tersebut saat debat pemilihan presiden keempat, Minggu, 21 Januari 2024, yang mengangkat tema Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat, dan Desa.
"Jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal insyaallah akan terbuka 19 juta lapangan kerja untuk generasi muda dan kaum perempuan," ucap Gibran waktu itu.
Sehubungan dengan itu, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya untuk memperluas lapangan kerja melalui program-program prioritas nasional.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memaparkan potret ketenagakerjaan Indonesia saat ini pada 2025. Sektor informal (termasuk setengah pengangguran) sekarang mencapai 56,57 persen. Ini mencakup unit usaha kecil yang tidak terorganisir secara formal, seperti pedagang kaki lima, pekerja rumah tangga, atau petani kecil.
"Ke depannya jumlah sektor informal akan semakin bertambah, dan ini akan menjadi tantangan," ujar Yassierli, saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun INDEF 2025, di Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Permasalahan selanjutnya, kualitas ketenagakerjaan Indonesia masih rendah. Ini tercermin dari produktivitasnya yang masih di bawah rata-rata negara Asean dan pertumbuhannya lambat. Tingkat skill digital pekerja juga masih rendah dibanding benchmark negara-negara maju. Begitupun dengan index human capital (HCI) yang masih rendah, yaitu 0,540 dan berada di bawah rata-rata Asean.
Strategi utama untuk mengatasi permasalahan ini adalah optimalisasi penciptaan lapangan kerja melalui program prioritas nasional. Misalnya seperti Koperasi Merah Putih, gagasan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas.
Menurutnya koperasi jangan hanya diposisikan sebagai lembaga simpan pinjam, tapi sebagai entitas bisnis modern, profesional, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi rakyat.
Pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi aktif di seluruh Indonesia. Bila setiap koperasi mengelola minimal 25 anggota aktif, maka diproyeksikan dapat menciptakan lebih dari 2 juta lapangan kerja baru dalam lima tahun ke depan.
Selain koperasi, Yassierli juga menyoroti program prioritas lainnya, yaitu Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, program ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan gizi anak-anak, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor, mulai dari pangan, distribusi logistik, transportasi, hingga layanan publik.
“Pemerintah telah memiliki arah yang jelas. Sekarang, tantangan kita adalah memastikan program ini berjalan optimal dan selaras dengan target besar Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Kemnaker kini dihadapkan pada tantangan untuk menerjemahkan kebijakan-kebijakan besar tersebut menjadi aksi nyata di lapangan. Langkah-langkah yang disiapkan adalah, transformasi kurikulum Balai Latihan Kerja (BLK) yang diperkaya dengan future skill set sehingga bisa menjawab kebutuhan dan tantangan industri di masa depan. Selanjutnya penyelarasan BLK dengan pendidikan vokasi dan kawasan industri
"BLK harus didekatkan dengan kawasan industri, sehingga bisa menjembatani antara pencari kerja dengan kebutuhan industri," katanya.
Kemnaker sendiri sedang menyiapkan Apprenticeship Nasional, yakni program integrasi pelatihan dan pemangangan berskala nasional yang dirancang untuk menyiapkan angkatan kerja untuk kebutuhan di dalam negeri dan luar negeri melalui pendekatan project based learning.
Program ini fokus pada skill set masa depan seperti elektronika industri, internet of things, kecerdasan buatan, dan lainnya, serta terintegrasi dengan soft skill bahasa asing dan wirausaha. Nantinya akan diorkestrasi oleh Kemnaker menggunakan 303 BLK Pemerintah dan 2.421 LPK swasta.
Baca juga: Hypereport: Menangkap Peluang Kerja dengan Belajar Skill Baru
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
Komentar
Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.