Hypereport: Membangun Budaya Baru Transportasi Publik di Jakarta

Menginjak usia yang ke-498 tahun, Jakarta mulai tampil dengan wajah yang berbeda, setidaknya soal urusan transportasi. Kalau dahulu mobil pribadi dan motor jadi andalan untuk bepergian, perlahan-lahan kini makin banyak warganya yang memilih naik kendaraan umum untuk ke berbagai tujuan. 

Lihat saja suasana pagi di Stasiun MRT Istora Mandiri saat hari kerja. Begitu kereta tiba, gerombolan pekerja dengan pakaian kantor dan segelas kopi di tangan langsung keluar dari gerbong, berjalan cepat menuju kawasan SCBD.

Sementara itu, di Stasiun Manggarai, arus manusia tak kalah padat. Pekerja kantoran, pedagang, hingga warga umum memadati peron, menanti kedatangan KRL yang akan membawa mereka ke berbagai arah.

Hal yang sama juga terlihat di halte-halte Transjakarta. Setiap pagi, antrean penumpang nyaris tak pernah putus. Mereka berdiri rapi, menunggu bus datang yang sebagian tampak asyik dengan ponselnya, sedangkan sebagian lagi menikmati sisa sunyi pagi sebelum kota benar-benar sibuk. 

Baca juga: Hypereport: Mencari Solusi Tingkatkan Akses Hunian Layak di Jakarta
  Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penumpang transportasi umum menunjukkan kenaikan di berbagai moda. Misalnya, jumlah penumpang Transjakarta pada April 2025 tercatat sebanyak 29.757.421 orang.

Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 10,62 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni April 2024, yang mencatatkan 26.901.324 penumpang.

Untuk MRT Jakarta, jumlah penumpang pada April 2025 tercatat sebesar 3.258.454 orang. Dibandingkan dengan April 2024 yang mencatat 2.607.904 penumpang, terjadi lonjakan 24,95 persen secara tahunan.

Sementara itu, LRT Jakarta melayani 95.011 penumpang pada April 2025. Jumlah tersebut juga mengalami kenaikan sebesar 12,34 persen atau bertambah 10.440 penumpang jika dibandingkan dengan April 2024 yang mencatatkan 84.571 penumpang.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, mengatakan budaya naik transportasi umum di Jakarta memang terus membaik dari tahun ke tahun. Hal ini ditandai dengan makin tingginya masyarakat yang naik transportasi umum untuk berbagai kebutuhan harian.

"Sebenarnya, jika melihat dari segi ketersediaan transportasi publik yang beragam dan berkualitas, Jakarta tergolong memiliki tingkat penggunaan transportasi umum yang relatif lebih baik dibandingkan dari wilayah lain," kata Djoko.

Selain itu, budaya naik transportasi umum juga turut didorong oleh inisiasi kebijakan pemerintah setempat. Menurutnya, kebijakan mewajibkan ASN naik transportasi umum setiap hari Rabu dalam sepekan bisa berdampak sangat baik.

Dalam artian, kebiasaan tersebut bisa menjadi contoh nyata kepada warga dalam mendukung pengurangan polusi dan kebijakan membangun keberlanjutan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang peduli lingkungan dan mendukung mobilitas hijau. 

Baca juga: Integrasi Transportasi Publik di Kawasan Sudirman Jakarta Jadi Model 

Menurut Djoko, saat ini cakupan transportasi umum di Jakarta juga sudah makin baik. Dalam catatannya, sekitar 90 persen wilayah Jakarta kini sudah terlayani oleh moda transportasi publik.

Salah satu indikator capaian tersebut adalah kemudahan akses dari tempat tinggal warga. Saat ini masyarakat hanya perlu berjalan kurang dari 500 meter untuk menjangkau titik transportasi umum seperti halte bus, stasiun KRL, atau stasiun MRT. 

Djoko menekankan bahwa faktor aksesibilitas menjadi kunci dalam mendorong peralihan perilaku masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum. Ketika masyarakat tidak perlu berjalan jauh, apalagi menyeberangi jalan besar atau berganti kendaraan hanya untuk mencapai angkutan umum, maka minat untuk menggunakannya pun meningkat secara alami. 

Setelah faktor akses terpenuhi, kenyamanan dan efisiensi menjadi nilai tambah berikutnya yang dipertimbangkan masyarakat. Akan tetapi menurut Djoko, kedua aspek ini sebenarnya sudah cukup mampu dipenuhi oleh layanan transportasi publik yang ada saat ini.

Lebih jauh, Djoko juga melihat bahwa kehadiran transportasi umum yang dekat dengan hunian dapat mempercepat terciptanya budaya mobilitas baru yang lebih berkelanjutan.

"Data dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (April 2025), saat ini ada 65 rute Jabodetabek Residence (JR) Connection dilayani 213 bus, 153 rute Transjabodetabek pengumpan (742 unit), dan 114 rute Transjabodetbaek (1.125 bus). Tercatat 29 kawasan perumahan di Bodetabek sudah terlayani angkutan umum. Kalau ada penambahan lagi, jangan ditolak," imbuhnya.
  Di luar itu, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta juga makin sering menambah rute Transjakarta, baik dalam kota maupun rute Transjabodetabek, untuk meningkatkan pelayanan transportasi publik. Misalnya, perpanjangan rute koridor 13, rute Terminal Baranangsiang (Bogor)–Blok M (Jakarta Selatan), hingga rute Sawangan (Depok)–Lebakbulus (Jakarta Barat).

Kemudian, kini juga ada rute PIK 2 (Kabupaten Tangerang) dan Blok M (Jakarta Selatan) memiliki panjang 72,8 km dengan 18 titik pemberhentian, rute Perumahan Vida (Kota Bekasi)-Cawang (Jakarta Timur), dan rute Alam Sutera (Tangerang Selatan)-Blok M (Jakarta Selatan) memiliki panjang trayek sekitar 59,7 kilometer.  

Dorong Kebijakan untuk Atur Kendaraan Pribadi

Sementara itu, Pemerhati Transportasi Muhammad Akbar menyarankan agar masyarakat makin beralih ke transportasi umum, maka perlu adanya kebijakan yang lebih terstruktur. Dia mendorong  penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar elektronik sebagai salah satu solusi jangka panjang untuk mengurangi kemacetan di ibu kota. 

ERP sebenarnya bukan ide baru. Jakarta telah merencanakan sistem jalan berbayar ini sejak lebih dari 20 tahun lalu. Sayangnya, hingga kini penerapannya tak kunjung terlaksana. Berbagai kendala terus membayangi, mulai dari persoalan regulasi, kesiapan teknis, hingga kekhawatiran penolakan dari sebagian masyarakat.

Padahal, jika menengok kota-kota besar seperti Singapura, London, dan Stockholm, sistem ERP terbukti ampuh menekan kemacetan sekaligus menciptakan tata kelola lalu lintas yang lebih tertib dan efisien. 

Singapura, misalnya, meskipun telah memiliki sistem transportasi umum yang sangat baik dan terintegrasi, pemerintah tetap menerapkan sistem road pricing untuk mengendalikan volume lalu lintas. Setiap pengendara yang melintasi kawasan padat pada jam-jam sibuk dikenakan biaya tambahan. 

Hasilnya, Lalu lintas menjadi lebih terkendali, dan masyarakat terdorong untuk benar-benar mempertimbangkan secara matang sebelum bepergian dengan mobil pribadi.  "Ganjil Genap dan 3-in-1 Bisa Dicurangi, ERP Tidak," katanya.

Menurutnya, kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) menjadi sangat penting saat ini. ERP adalah sistem pembatasan lalu lintas yang paling efektif, karena tidak hanya membatasi kendaraan pribadi dengan cara yang adil dan transparan, tapi juga mendorong perubahan perilaku secara perlahan tapi pasti.

Dari bebas menggunakan mobil pribadi kapan saja menjadi berpikir dua kali sebelum melintas di jalan padat, karena ada biaya yang harus ditanggung.
  Menurutnya, Jakarta juga sudah siap menerapkan aturan ini. Pertama, dasar hukum sudah jelas, ERP bukan wacana tanpa payung hukum. Aturannya sudah tercantum dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta diperkuat oleh Peraturan Pemerintah tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas. Artinya, secara regulasi, tidak ada lagi alasan untuk menunda. 

Kedua, dari sisi infrastruktur transportasi, Jakarta juga semakin siap. Kota ini telah memiliki jaringan transportasi yang terus berkembang, mulai dari MRT, LRT, TransJakarta, hingga JakLingko. Seluruh moda ini terintegrasi, baik secara fisik melalui titik-titik simpul perpindahan, maupun secara tarif melalui sistem pembayaran yang lebih praktis dan menyatu. 

Ketiga, dari sisi teknologi, kesiapan Jakarta juga tak bisa dianggap remeh. Kita sudah terbiasa dengan pembayaran nontunai, baik untuk transportasi umum maupun transaksi harian lainnya.

Kamera pengawas dan perangkat berbasis sensor juga sudah mulai digunakan untuk memantau lalu lintas secara real-time. Teknologi ini bisa dengan mudah diadaptasi untuk mendukung sistem ERP, mulai dari deteksi kendaraan hingga pencatatan transaksi secara otomatis.

Baca juga: 10 Kota dengan Sistem Transportasi Terbaik di Dunia, Jakarta Termasuk?

(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)