Ekosistem Seni Rupa Indonesia Kiwari: Tatkala Negara, Pasar, dan Media Bertemu

Ekosistem seni rupa Indonesia terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Di tengah disrupsi digital dan arus informasi yang begitu cepat, lanskap kesenian di Tanah Air pun tak pernah benar-benar diam, termasuk cara seniman memandang dan merawat kelindan di dalamnya.

Sejak masa awal kemerdekaan, misalnya, istilah medan seni pernah digunakan para intelektual dan seniman sebagai gelanggang untuk beradu gagasan dan ideologi. Namun, memasuki dekade 2000-an, istilah tersebut mulai bergeser menjadi ekosistem seni.

Baca juga: Debut di Galnas, Kids Biennale 2025 Tampilkan Ratusan Karya Anak Indonesia

Kurator independen, Agung Hujatnikajennong, mengatakan ekosistem seni rupa dapat dibayangkan sebagai kumpulan aktor atau institusi yang saling terhubung. Istilah ini diadopsi dari antropologi budaya, di mana para pelaku di dalamnya saling berinteraksi dan memengaruhi.

Namun menurut Jennong, perubahan terma ini membawa konsekuensi tersendiri bagi lanskap kesenian di Indonesia. Jika pada istilah medan seni para pelakunya saling beradu gagasan, kini justru cenderung netral dan mengedepankan keberlanjutan.

"Istilah ekosistem ini terlalu netral kalau dibandingkan dengan medan. Di medan seni ada pertarungan gagasan, tapi di ekosistem lebih ke netralitas demi keberlanjutan," katanya dalam diskusi di Pos Bloc, Jakarta, Kamis (3/7/25).

Kendati demikian, Jennong menilai ada faktor-faktor lain di luar istilah tersebut yang turut membentuk medan seni rupa Indonesia. Dia mencontohkan faktor negara dan pasar yang sama-sama membayangkan keberlanjutan, tetapi kerap saling bertabrakan.

Negara, papar Jennong, dapat dibayangkan sebagai fasilitator, di mana kegiatan seni yang dihelat di suatu tempat pendanaannya bersumber dari pajak publik. Sementara itu, sistem pasar bergantung pada modal swasta, dengan orientasi berbeda: mengejar keuntungan sebesar-besarnya, sering kali bersifat eksploitatif.

Di tengah kondisi ini, Jennong memaparkan, secara umum setidaknya ada dua pola ekosistem seni rupa di Indonesia, yakni yang muncul dari inisiatif masyarakat seni (independen) dan yang dibentuk oleh institusi pemerintah, yang notabene lebih berkelanjutan karena didukung dana negara.

"Saya membayangkan ekosistem itu bukan sesuatu yang statis, dia dinamis, menyesuaikan dengan sistem politik dan ekonomi. Pada masa Orde Baru, misalnya, dukungan pada kesenian cenderung minim dan represif. Sementara pasca-reformasi, peran negara juga belum besar, justru pasar yang sering jadi acuan," imbuhnya.
  Selaras, sutradara Teater Kubur, Dindon WS, mengatakan ekosistem seni rupa dapat dibayangkan seperti kebun atau taman. Ada yang tumbuh liar tanpa rekayasa, tetapi ada juga taman yang dirancang dengan pendekatan terkonsep sehingga lebih tahan menghadapi perubahan di masyarakat.

Namun, jika melihat kondisi saat ini, Dindon menilai ekosistem seni di Indonesia, khususnya Jakarta, cenderung jalan di tempat. Menurutnya, birokrasi yang berbelit menjadi penghalang para seniman untuk menuangkan ide di sejumlah institusi yang semestinya menampung, salah satunya Taman Ismail Marzuki.

"Marwah Dewan Kesenian itu harus dijaga. Dulu perannya setara dengan gubernur, tapi sekarang merosot karena harus berhadapan dengan dinas, dan itu nggak selevel. Agar program jalan lagi, marwahnya harus dikembalikan," katanya.

Sementara itu, jurnalis foto Oscar Motuloh mengatakan media juga punya peran penting untuk kembali mengangkat isu-isu krusial terkait seni dan kebudayaan. Berkaca ke masa lalu, menurutnya media justru menjadi arena beradu gagasan bahkan menimbulkan polemik yang membuat kebudayaan tetap hidup.

"Gunanya pers adalah memprovokasi pertarungan gagasan di masyarakat untuk mencari titik terang. Jadi tidak hanya di seni rupa, tapi juga sastra dan bidang lain, hingga dihentikan oleh redaksi sebagai wasit. Tapi sekarang sudah mulai digantikan algoritma," katanya.

Sementara itu, kurator dan akademisi Citra Smara Dewi mengatakan, dalam realitas di lapangan inisiasi masyarakat seni kerap juga diadopsi oleh negara. Hal ini misalnya terjadi dalam kegiatan seperti Jakarta Fashion Week, Indonesian Fashion Week, dan ICAD, yang meskipun sustain tapi tetap ada friksi di dalamnya.

Kendati begitu, hingga saat ini belum ada riset mengenai dampak yang terjadi setelah kegiatan tersebut dijalankan oleh institusi pemerintahan. Menurutnya, risalah tentang ini akan menarik menjadi kajian penelitian yang nantinya dapat menjadi semacam tolok ukur atau tujuan sebuah program kebudayaan.

"karena selama ini informasi yang berkembang hanya dari wacana dan percakapan di antara seniman. Ada yang merasa itu menjadi lebih baik, karena sudah ada jaminan ketersediaan anggaran, tapi kalau merujuk ke kasus alumni Institut Kesenian Jakarta (IKJ), mereka justru cenderung membuat event tanpa bantuan pemerintah," katanya.

Baca juga: Menikmati Panggung Provokasi Artistik dari 19 Seniman Jakarta di Pos Bloc