Bagaimana Nasib Budaya di Era Efisiensi Anggaran? Ini Jawaban Menbud Fadli Zon
06 February 2025 |
08:30 WIB
Prasetyo Agung Ginanjar
Jurnalis Hypeabis.id
Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon kembali menggelar rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, untuk membahas berbagai upaya strategis pemajuan kebudayaan di Tanah Air. Rapat dipimpin Himmatul Aliyah Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi Gerindra.
Dalam rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara I DPR RI, Menbud juga menyampaikan berbagai kebijakan yang telah dilakukannya selama 100 hari masa kerja. Di antaranya adalah langkah-langkah perlindungan warisan budaya, revitalisasi kawasan budaya dan upaya diplomasi kebudayaan di tingkat global.
Baca juga: Menbud Fadli Zon Siap Jadikan Indonesia Negeri Seribu Museum
Rapat kerja tersebut juga menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Kementerian Kebudayaan dan Komisi X DPR RI. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, Kementerian Kebudayan juga tetap berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan budaya Indonesia.
"Kami ingin Kementerian Kebudayaan ini selalu hadir di setiap lapisan masyarakat dan daerah untuk memastikan ekosistem budaya yang lebih kuat, inklusif, dan berdampak luas," paparnya saat rapat kerja pada Selasa, (4/2/25).
Lebih lanjut, dia mengungkap akan terus memperkuat pelestarian warisan budaya, revitalisasi cagar budaya dan museum, serta mendukung masyarakat dan komunitas pelestari budaya. Hadirnya Kementerian Kebudayaan diharap juga dapat dirasakan masyarakat seluruh Indonesia.
Dia menjelaskan pentingnya membangun ekosistem budaya yang kuat dan strategis untuk pemajuan kebudayaan. Salah satunya adalah memanfaatkan industri berbasis budaya, seperti film dan musik, sebagai platform utama dalam diplomasi budaya.
"Terutama dengan membangun dan merevitalisasi gedung kesenian, museum, dan situs bersejarah yang memberi dampak dan manfaat bagi masyarakat" imbuhnya.
Menurut Fadli, dukungan legislatif dalam memperkuat landasan hukum serta alokasi anggaran yang lebih efektif juga dibutuhkan. Dalam diskusi terkait efisiensi anggaran, dia juga menekankan bahwa upaya efisiensi diharap tak akan mengorbankan esensi pemajuan kebudayaan.
Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menghemat anggaran 2025 hingga Rp306,7 triliun. Efisiensi besar-besaran ini dilakukan untuk mendukung program-program prioritas serta mengantisipasi kondisi ekonomi di masa depan.
Adapun, keputusan tersebut diteken lewat Inpres Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Kementerian Kebudayaan, menurut Fadli juga setuju dan akan beradaptasi dengan efisiensi ini. Ke depannya mereka juga akan menyusun kembali skala prioritas, sekaligus memberikan ruang bagi program-program wajib yang mendukung ekosistem kebudayaan.
"Saya rasa perlu juga mencari skema pendanaan alternatif seperti public private partnership, lembaga filantropi, dan kerja sama lainnya untuk memastikan keberlanjutan program-program prioritas," tegasnya.
Komisi X DPR RI juga turut menyampaikan dukungan terhadap Kementerian Kebudayaan untuk terus memperjuangkan pemajuan kebudayaan, dengan menekankan agar pengurangan anggaran tak berdampak pada program yang berhubungan langsung dengan masyarakat budaya.
Lain dari itu, Ketua Komisi X, Dr. Hetifah Sjaifudian juga mengusulkan agar Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) dapat bergabung dengan Kementerian Kebudayaan untuk memperkuat peran bahasa sebagai bagian integral dari kebudayaan nasional.
Sejalan dengan usul tersebut, Fadli menanggapi bahwa bahasa adalah elemen utama kebudayaan yang tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai warisan budaya yang harus dijaga dan dikembangkan.
“Integrasi ini akan memungkinkan koordinasi yang lebih efektif dalam upaya pelindungan dan revitalisasi bahasa daerah di seluruh Indonesia," katanya.
Baca juga: Sempat Terhenti, Menteri Kebudayaan Fadli Zon Akan Lanjutkan Riset Situs Gunung Padang
Editor: Dika Irawan
Dalam rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara I DPR RI, Menbud juga menyampaikan berbagai kebijakan yang telah dilakukannya selama 100 hari masa kerja. Di antaranya adalah langkah-langkah perlindungan warisan budaya, revitalisasi kawasan budaya dan upaya diplomasi kebudayaan di tingkat global.
Baca juga: Menbud Fadli Zon Siap Jadikan Indonesia Negeri Seribu Museum
Rapat kerja tersebut juga menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Kementerian Kebudayaan dan Komisi X DPR RI. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, Kementerian Kebudayan juga tetap berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan budaya Indonesia.
"Kami ingin Kementerian Kebudayaan ini selalu hadir di setiap lapisan masyarakat dan daerah untuk memastikan ekosistem budaya yang lebih kuat, inklusif, dan berdampak luas," paparnya saat rapat kerja pada Selasa, (4/2/25).
Lebih lanjut, dia mengungkap akan terus memperkuat pelestarian warisan budaya, revitalisasi cagar budaya dan museum, serta mendukung masyarakat dan komunitas pelestari budaya. Hadirnya Kementerian Kebudayaan diharap juga dapat dirasakan masyarakat seluruh Indonesia.
Dia menjelaskan pentingnya membangun ekosistem budaya yang kuat dan strategis untuk pemajuan kebudayaan. Salah satunya adalah memanfaatkan industri berbasis budaya, seperti film dan musik, sebagai platform utama dalam diplomasi budaya.
"Terutama dengan membangun dan merevitalisasi gedung kesenian, museum, dan situs bersejarah yang memberi dampak dan manfaat bagi masyarakat" imbuhnya.
Menurut Fadli, dukungan legislatif dalam memperkuat landasan hukum serta alokasi anggaran yang lebih efektif juga dibutuhkan. Dalam diskusi terkait efisiensi anggaran, dia juga menekankan bahwa upaya efisiensi diharap tak akan mengorbankan esensi pemajuan kebudayaan.
Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menghemat anggaran 2025 hingga Rp306,7 triliun. Efisiensi besar-besaran ini dilakukan untuk mendukung program-program prioritas serta mengantisipasi kondisi ekonomi di masa depan.
Adapun, keputusan tersebut diteken lewat Inpres Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Kementerian Kebudayaan, menurut Fadli juga setuju dan akan beradaptasi dengan efisiensi ini. Ke depannya mereka juga akan menyusun kembali skala prioritas, sekaligus memberikan ruang bagi program-program wajib yang mendukung ekosistem kebudayaan.
"Saya rasa perlu juga mencari skema pendanaan alternatif seperti public private partnership, lembaga filantropi, dan kerja sama lainnya untuk memastikan keberlanjutan program-program prioritas," tegasnya.
Komisi X DPR RI juga turut menyampaikan dukungan terhadap Kementerian Kebudayaan untuk terus memperjuangkan pemajuan kebudayaan, dengan menekankan agar pengurangan anggaran tak berdampak pada program yang berhubungan langsung dengan masyarakat budaya.
Lain dari itu, Ketua Komisi X, Dr. Hetifah Sjaifudian juga mengusulkan agar Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) dapat bergabung dengan Kementerian Kebudayaan untuk memperkuat peran bahasa sebagai bagian integral dari kebudayaan nasional.
Sejalan dengan usul tersebut, Fadli menanggapi bahwa bahasa adalah elemen utama kebudayaan yang tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai warisan budaya yang harus dijaga dan dikembangkan.
“Integrasi ini akan memungkinkan koordinasi yang lebih efektif dalam upaya pelindungan dan revitalisasi bahasa daerah di seluruh Indonesia," katanya.
Baca juga: Sempat Terhenti, Menteri Kebudayaan Fadli Zon Akan Lanjutkan Riset Situs Gunung Padang
Editor: Dika Irawan
Komentar
Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.