Menelusuri Histori Panjang Pemindahan Ibu Kota Negara, dari Jonggol hingga ke IKN

18 August 2024 | 13:54 WIB

Luke Andaresta Jurnalis Hypeabis.id

Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia akan pindah dari Jakarta ke IKN Nusantara yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. IKN yang berlokasi di Kalimantan diharapkan menjadi pusat gravitasi ekonomi baru di Indonesia, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah.

Dirangkum dari Pameran Arsip Kepresidenan bertajuk Mari Kemari ke Nusantara, IKN dibangun dan dikelola dengan tujuan menjadi kota berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia pada masa depan, sekaligus menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman Bangsa Indonesia.

Baca juga: Begini Komentar Arsitek tentang Desain Istana Garuda di IKN

Pemindahan IKN mulai digarap pada 29 April 2019 seiring dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencantumkan keputusan untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke luar Pulau Jawa, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Meski baru mulai digarap selama beberapa tahun terakhir, wacana pemindahan IKN rupanya telah mengemuka sejak era pemerintahan Presiden Sukarno tahun 1950-an. Wacana serupa juga sempat bergulir pada era pemerintahan beberapa presiden, hingga baru benar-benar terealisasi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Bahkan, wacana tersebut telah terjadi pada masa kerajaan. Menurut catatan histori, perpindahan ibu kota pernah dilakukan pada masa Mataram Kuno karena terjadi pralaya, konsep kiamat yang berkembang di wilayah Nusantara kala itu.

Pada 929 Masehi, Mpu Sindok memindahkan ibu kota dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Sementara menurut Babad Tanah Jawi, pada 1647 Masehi, pusat pemerintahan Mataram Islam juga sempat berpindah dari Kartasura ke Plered.

Pengunjung di pameran arsip kepresidenan bertajuk Mari Kemari ke Nusantara, yang berlangsung hingga 20 Agustus 2024 di Galeri Emiria Soenassa Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini Jakarta. Sumber gambar: Hypeabis.id/Luke Andaresta.

Bandung menjadi kota pertama yang pernah direncanakan menjadi ibu kota. Pada masa Gubernur Jenderal P. Graaf van Limburg Stirum (1916-1921), karena keadaan Kota Batavia sebagai ibu kota Hindia Belanda dianggap sudah tidak layak untuk ditinggali, muncul gagasan memindahkan ibu kota negara ke Bandung. Namun, rencana ini tidak terwujud karena perang dunia di wilayah Hindia Belanda.

Pada perkembangannya, Kota Batavia berubah menjadi Jakarta pada Desember 1942, setelah Jepang berupaya menghapus semua pengaruh Belanda di kota tersebut. Lalu, seiring dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Jakarta pun ditetapkan sebagai kota proklamasi, ibu kota negara pertama Republik Indonesia.

Namun, karena keamanan Kota Jakarta yang kian memburuk lantaran hadirnya tentara Belanda alias NICA serta sisa-sisa tentara Jepang pascakemerdekaan dalam agresi militer, IKN pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Sukarno, Mohammad Hatta, dan sejumlah petinggi pemerintahan lainnya pun pindah ke Yogyakarta sejak 4 Januari 1946.

Bahkan, kondisi genting itu juga membuat Sukarno & Hatta memutuskan untuk membuat pemerintahan darurat kepada beberapa tokoh negara yang berada di luar Jawa. Salah satunya adalah Mr. Sjafruddin Prawiranegara, yang ditugaskan untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatra. Setelah agresi militer Belanda ke-2 berakhir, Yogyakarta pun pulih kembali sebagai Ibu Kota Negara RI.

Bertepatan dengan pengakuan kedaulatan RI dari Belanda pada 27 Desember 1949, Ibu Kota Negara RI kembali ke Jakarta dan baru diresmikan dalam UU No 10 tahun 1964. Sebelum resmi ditetapkan, muncul beberapa usulan ibu kota negara selain Jakarta, seperti kota Bandung, Malang, Magelang, dan Palangkaraya.

Pada 17 Juli 1957, Presiden Sukarno berkunjung ke Palangkaraya dalam rangka meresmikan Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah kunjungan itu, mulai santer terdengar kabar rencana menjadikan Palangkaraya sebagai ibu kota negara.

Jakarta dirasa tidak lagi layak sebagai sebuah ibu kota negara. Sebaliknya, Palangkaraya dianggap cukup ideal menjadi ibu kota negara yang baru karena dibangun dengan konsep yang lebih terencana.

Salah satu penyebab gagalnya pembentukan ibu kota di Palangkaraya adalah saran pada duta besar negara sahabat yang keberatan terhadap rencana ibu kota baru.

Dikhawatirkan muncul kendala komunikasi dan transportasi di ibu kota baru selain Jakarta. Sejak masa sebelumnya, Jakarta telah memiliki pelabuhan dan Bandara Udara Kemayoran yang menjadi pintu masuk utama Indonesia jalur udara.

Rencana pindah ibu kota juga terjadi pada akhir masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kondisi Jakarta sebagai ibu kota negara kala itu dianggap tidak lagi ideal, sehingga dibutuhkan kota sebagai sebuah ibu kota negara yang baru namun tetap tidak menghilangkan peran Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional.

Akhirnya lahir Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Kota Mandiri. Jonggol pun kemudian diwacanakan sebagai kota mandiri yang diorientasikan menjadi ibu kota baru. Tapi, rencana itu tidak terlaksana, karena krisis moneter dan ekonomi menerpa Indonesia tahun 1997, berlanjut dengan berakhirnya rezim Orde Baru pada Mei 1998.

Wacana pemindahan ibu kota juga muncul kembali pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), karena kemacetan dan banjir yang melanda Jakarta.

Terdapat tiga opsi yang muncul pada saat itu yakni tetap mempertahankan Jakarta sebagai IKN dan pusat pemerintahan dengan melakukan pembenahan, Jakarta tetap menjadi IKN tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain, dan membangun IKN baru.

Pemindahan IKN baru benar-benar terlaksana pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Selama rentang tahun 2020-2024, pemerintah melakukan pembangunan sejumlah infrastruktur utama pendukung di Ibu Kota Nusantara (IKN), seperti Istana Kepresidenan, Gedung DPR/MPR, serta perumahan utama.

Selain itu, dibangun juga infrastruktur dasar utama seperti instalasi air dan listrik yang dapat menunjang sekitar 500.000 penduduk tahap awal IKN. Setelah 2024, IKN direncanakan masuk pada tahap pembangunan dan pengembangan kawasan IKN sebagai area inti tangguh (2025-2035).

Baca juga: Istana Garuda IKN & Simbol Karya Seni Monumental dalam Merespons Ruang

Selanjutnya, IKN bakal masuk dalam tahap perluasan pembangunan dan percepatan pembangunan Kalimantan Timur (2035-2045). Adapun, setelah tahun 2045, diharapkan IKN telah kokoh berdiri sebagai sebuah ibu kota negara berkelas dunia.

Histori panjang tentang pemindahan ibu kota negara dapat Genhype telusuri dalam pameran arsip kepresidenan bertajuk Mari Kemari ke Nusantara, yang berlangsung hingga 20 Agustus 2024 di Galeri Emiria Soenassa Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini Jakarta. Pameran ini akan memberikan gambaran komprehensif terkait histori dan informasi seputar pemindahan ibu kota lewat sejumlah arsip baik dalam bentuk surat-surat maupun video.

Editor: Fajar Sidik