Makin Menjamur, Perlukah Etika Profesi Influencer?

Kehadiran para pemengaruh (influencer) memang sangat membantu pelaku usaha dalam melakukan promosi produk. Mereka dapat memberikan pengaruh pada pengikut setianya dalam membeli sebuah produk yang dipasarkan atau ditampilkan melalui konten yang dibuat. 

Pakar Marketing dan Managing Partner Inventure Yuswohady, mengatakan bahwa influencer saat ini memiliki spesialisasinya sendiri atau bisa dibilang segmented, seperti influencer khusus makeup, hijab, bahkan pencinta alam. Dengan bantuan media sosial, konten-konten yang dibuat mampu menarik warganet untuk membentuk komunitas berdasarkan ketertarikan yang sama. 

Alhasil, produk yang dipromosikan atau ditampilkan influencer dalam konten, menjadi referensi bagi para pengikut setianya. “Sekarang konsumen lebih percaya kepada influencer-influencer,” ujarnya saat diwawancarai beberapa waktu lalu.

Baca juga: Survei: 94% Netizen Setuju Keputusan Membeli Terbujuk Influencer

Jika dulu promosi mengandalkan selebritas untuk iklan di TV, para pelaku bisnis saat ini, kata Yuswohady, lebih memilih influencer untuk menjangkau konsumen yang luas. Selain karena basis kepercayaan dan biaya promosi yang jauh lebih murah, media sosial dengan jaringan internet pun semakin mudah diakses hingga ke pelosok negeri. 

Dia memprediksi jumlah influencer akan membludak pada masa mendatang. Brand pun memiliki banyak pilihan, dan biaya untuk bekerja sama menjadi lebih murah. “Brand akan dengan mudah mendapatkan influencer sesuai dengan karakteristik dari produk yang dijual,” imbuhnya. 

Kendati demikian, pelaku bisnis menurutnya harus pandai memilih influencer. Jangan sampai memilih para pemengaruh yang memiliki track record buruk, karena akan mempengaruhi citra perusahaan atau produk. Sangat penting untuk meninjau kembali latar belakang melalui jejak digital mereka di media sosial sebelum akhirnya memutuskan untuk bekerja sama. 
 

Etika Profesi Influencer 

Di tengah fenomena menjamurnya influencer, Yuswohady memandang perlunya regulasi yang mengatur tentang etika profesi influencer. Jika dibandingkan agensi periklanan, influencer tidak memiliki asosiasi untuk mengatur para anggotanya. Pun tidak ada aturan hukum yang mengikat mereka ketika brand atau masyarakat merasa dirugikan.

“Selama ini UU ITE dipakai kalau masuk ke ranahnya kriminal, tapi kan sebenarnya harus ada regulasi profesi,” sarannya.

Regulasi yang mengatur etika profesi para pemengaruh, menurutnya, sangat penting untuk mencegah dampak kerugian yang ditimbulkan terhadap brand maupun konsumen. Seperti pada kasus review restoran yang sempat viral beberapa waktu lalu. 

Ketika seorang influencer memberikan nilai buruk saat melakukan review, alhasil restoran atau rumah makan tersebut menjadi sepi karena tidak dipercaya oleh konsumen, bahkan sebelum konsumen mencicipinya. “Benar atau enggaknya [ulasan], kalau ada regulasi dan etikanya, ini bisa dipertanggungjawabkan secara profesional,” katanya. 

Yuswohady menilai jika tidak ada regulasi, bisa saja konten review dari para influencer dimanfaatkan sebagai kampanye hitam untuk mematikan suatu usaha. Sementara jika memakai UU ITE, menurutnya, tidak terlalu efektif mengingat banyak pasal karet di dalamnya.

Selain itu, tidak sedikit influencer yang minim etika dalam pembuatan konten promosinya. Kerap kali mereka melontarkan kata-kata berkonotasi negatif dan sayangnya hal tersebut disukai pengikutnya. Tak hanya itu, penonton yang menyaksikan konten para influencer ini pun bisa saja mengikuti perilaku buruk mereka. 

Kalau menurut Genhype gimana nih? 

Baca juga: Begini Cara Efektif Gunakan Jasa Influencer Untuk Pemasaran

(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)

Editor: Syaiful Millah