Pendanaan dan Sinergitas Jadi Dua Tantangan Utama Pengembangan Jakarta Smart City

Laju pertumbuhan sebuah kota berbanding lurus dengan permasalahan dan tantangan yang muncul. Mulai dari urbanisasi dan peningkatan penduduk perkotaan yang signifikan, menurunnya kualitas lingkungan, kemiskinan, kapasitas daerah dalam pengembangan dan pengelolaan di era desentralisasi, hingga tingkat pertumbuhan antar kota.

Oleh karena itu, diperlukan cara-cara yang 'cerdas' dan strategi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan meningkatkan kesejahteraan penduduk perkotaan seperti di Jakarta. Konsep smart city atau kota cerdas lantas muncul sebagai alternatif instrumen yang inovatif dan mulai diterapkan pada kota-kota besar di seluruh dunia tak terkecuali di Jakarta. 

Baca juga: Jakarta Jadi Salah Satu Smart City di Indonesia, Sejauh Mana Perkembangannya?

Mulai digagas sejak 2014, Jakarta Smart City kini sudah bertransformasi menjadi salah satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bawah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai BLUD, dalam implementasinya, unit pengelola Jakarta Smart City bukan untuk mengejar profit tetapi untuk memaksimalkan akses layanan kepada masyarakat.

Direktur Jakarta Smart City Yudhistira Nugraha menjelaskan salah satu konsep dasar dari smart city adalah terkait kemudahan atau efektivitas dan efisiensi masyarakat untuk mengakses beragam fasilitas yang disediakan dalam satu kota. Sebaliknya, smart city tidak melulu hanya didefinisikan dan direpresentasikan dengan kemampuan suatu kota untuk memiliki fasilitas teknologi yang super canggih. 

Dalam implementasi konsep smart city di Jakarta, dia menjelaskan bahwa pihaknya menerapkan tiga model pengembangan yakni sensing atau tahapan untuk mengambil input data yang berasal dari masyarakat, understanding atau tindakan analisis lanjutan dan data yang ada, serta acting atau pengambilan tindakan dan kebijakan dari hasil analisis tersebut.

"Jadi salah satu implementasi smart city itu adalah bagaimana mendorong data driven policy atau kebijakan berbasis data," katanya dalam wawancara telepon dengan Hypeabis.id.

Meski demikian, pengembangan sistem kota pintar di Jakarta masih menemui sejumlah tantangan hingga saat ini. Pria yang akrab disapa Yudhis itu menjelaskan ada dua tantangan utama dalam proses implementasi smart city di Jakarta yakni sinergitas antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam membangun ekosistem kota pintar yang menyeluruh dan dari segi pendanaan yang tidak hanya berfokus pada APBD provinsi DKI Jakarta.

Dia menuturkan proses implementasi smart city bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. Sebaliknya, untuk membangun ekosistem kota pintar di Jakarta diperlukan keterlibatan dan kolaborasi berbagai entitas yang saling berinteraksi dan partisipasi.

Sebagai kolaborator, katanya, semua persoalan tidak harus selalu dipecahkan oleh pemerintah tetapi bisa juga oleh masyarakat seperti swasta dan startup.
 

"Ekosistem smart city kan harus dibentuk agar mindset orang itu berubah bahwa smart city itu bukan projek tapi sebuah ekosistem," jelasnya.

 

Sumber Pendanaan

Sementara itu, terkait pendanaan, Yudhis menilai bahwa diperlukan adanya pengembangan dari sisi creative financing atau sumber pendanaan kreatif agar pendanaan tidak hanya bersumber dari APBD pemerintah DKI Jakarta.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Smart City and Community Innovation Center (SCCIC) ITB Suhono Harso Supangkat menilai bahwa perkembangan implementasi smart city di Jakarta sudah berjalan dengan baik yang salah satunya ditandai dengan hadirnya platform Jakarta Kini atau JAKI.

Platform ini menjadi pusat integrasi semua layanan masyarakat sehingga setiap warga Jakarta hanya membutuhkan satu aplikasi untuk mengakses semua layanan di ibu kota. Meski demikian, pengembangan smart city bukan hanya tentang infrastruktur tetapi juga melingkupi pelayanan, data, digital, manajemen dan lainnya.

Menurutnya, pengembangan smart city di sejumlah negara tak terkecuali di Jakarta untuk meningkatkan manajemen kota kerap menghadapi kendala anggaran dalam pengembangan infrastrukturnya. Sebab, salah satu elemen penting dalam pengembangan smart city adalah infrastruktur dasar dalam satu kota untuk mendukung pencapaian efisiensi dan efektivitas yang dapat diakses dan dirasakan oleh masyarakat.

Untuk mengatasi masalah tersebut, paparnya, pemerintah harus mulai melibatkan sektor swasta dalam pengembangan dan percobaan yang dikenal sebagai public private partnership (PPP). Dengan begitu, pemerintah dapat menjadi pihak orkestrator dan bukan selalu menjadi eksekutor dalam pengembangan konsep kota pintar.

"Public private partnership adalah bentuk kesepakatan antara sektor publik dan swasta untuk mencapai tujuan bersama dengan aplikasi dan ketentuan yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing," jelasnya.

Baca juga: Potensi Metaverse dalam Pengembangan Smart City

(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)

Editor: Nirmala Aninda