Mau Jadi Akuntan Pemerintah? Yuk Cek Dulu Seluk Beluknya

Sebagian dari Genhype mungkin ada yang bercita-cita menjadi akuntan, seseorang yang bertugas dalam melakukan pencatatan mengenai aliran keuangan dalam sebuah organisasi. Semua aliran ini harus dicatat secara detail agar data keuangan yang dihasilkan satu institusi atau perusahaan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Ada beragam jenis profesi akuntan, salah satunya akuntan pemerintah. Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Agus Joko Pramono, menjelaskan akuntan pemerintah adalah akuntan yang mendedikasikan dirinya untuk bekerja di sektor pemerintahan.

Dengan kata lain, seorang akuntan pemerintah menjadi 'alat' dari pemerintah untuk mengkomunikasikan kinerja keuangan yang ada di pemerintahan dalam berbagai level.

"Penting akuntan pemerintah ini bagaimana suatu informasi keuangan itu dilakukan pembuatan buktinya, pencatatannya, ringkasannya dan pelaporannya. Sangat penting sekali," katanya saat ditemui Hypeabis.id di Kantor BPK di Jakarta. 

Baca juga: Mengenal The Big Four, Kantor Akuntan Publik di Dunia

Berbeda dengan kerja akuntan konvensional, seorang akuntan pemerintah bertugas untuk memberikan informasi terkait laporan keuangan pemerintahan yang menggunakan standar akuntansi pemerintahan, sistem informasi akuntansi pemerintahan, dan pengaturan-pengaturan regulatif di bidang pemerintahan. 

Akuntansi pemerintahan, biasanya menggunakan sistem fund accounting (akuntansi dana) di mana yang diukur bukan keuntungan (profit) dan kerugian (loss) tetapi penggunaan sumber daya (resources). Dengan kata lain, akuntansi pemerintah lebih berfokus membukukan bujet. 
 

Kapabilitas Akuntan Pemerintah

Agus menerangkan setiap lembaga pemerintahan yang menyusun laporan keuangan akan membutuhkan akuntan pemerintah. Sebab, pengertian pembahasan akuntansi kas dan aset di pemerintahan belum tentu sama dengan pengertian kas ataupun aset di lembaga non-pemerintahan.

Dalam level lokal atau regional, papar Agus, seorang akuntan harus memahami standar akuntansi pemerintahan yang lebih berfokus pada pengukuran untuk mengelompokkan suatu sumber daya dalam cooling off account tertentu.

Selain itu, pada konteks global, seorang akuntan pemerintah juga harus memahami standar akuntansi sektor publik internasional (IPSAS), untuk memahami publik sektor di luar negeri melaporkan sumber daya.

"Itu wajib dipahami oleh seorang akuntan yang bekerja di sektor pemerintahan untuk meng-upgrading dirinya masuk dalam pemahaman akuntansi yang sifatnya lokal maupun internasional, sehingga ada keterbandingan di Indonesia dan luar negeri," jelasnya.

Menurut Agus, hal tersebut menjadi salah satu urgensi yang harus dipahami akuntan pemerintah. Sebab, jika laporan keuangan negara Indonesia tidak secara penuh menerapkan IPSAS, maka itu tidak bisa dibandingkan dengan laporan keuangan negara lain yang menerapkan IPSAS secara menyeluruh.

"Utang di Indonesia jangan dibandingkan dengan utang di luar negeri, karena pernyataan standar utangnya berbeda. Para akuntan harus paham ini," imbuhnya.

Adapun, laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntan pemerintah di antaranya yakni laporan balancing, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, dan laporan aliran kas.

Di samping itu, akuntan pemerintah juga biasanya membuat laporan tambahan. Misalnya di pemerintah pusat, akuntan juga membuat laporan tentang ringkasan aset, utang, dan ekuitas dari BUMN. 

Baca juga: 5 Universitas Terbaik di Dunia untuk Belajar Akuntansi

Meski begitu, agar laporan keuangan tersebut bersifat independen, Agus menjelaskan masih diperlukan proses audit yang dilakukan oleh akuntan yang bekerja di sektor pemeriksaan publik eksternal seperti BPK dan BPKP.

"Untuk menyatakan atau berpendapat terlebih dahulu bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah adalah wajar tanpa pengecualian," katanya.

Dengan kata lain, laporan keuangan tersebut telah dibuat berdasarkan standar akuntansi yang bisa diketahui dan dipelajari, tanpa perlu meragukan bahwa laporan tersebut telah direkayasa. 
 

Tantangan & Peluang

Satu tantangan yang dihadapi oleh akuntan pemerintah saat ini adalah bagaimana mengakui, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan sumber daya publik. Sebab, menurutnya, model laporan keuangan akuntansi pemerintah akan terus mengalami perkembangan.

Agus mengatakan peluang karier profesi akuntan pemerintah masih terbuka sangat luas. Dari segi jumlah, terdapat 570 instansi pemerintah yang terdiri dari berbagai level, mulai dari 53 kementerian dan lembaga, 33 pemerintah provinsi, serta 484 pemerintah kabupaten dan kota.

Selain itu, kesempatan berkarier juga masih dibutuhkan dari sisi tingkat kompleksitas model transaksi hingga leveling pengguna laporan keuangan, sehingga hal itu bisa menentukan level jenjang karier akuntan pemerintah.

Terlebih, posisi akuntan di sektor pemerintahan pun memiliki cakupan yang luas mulai dari penyusun laporan keuangan, pemeriksaan laporan keuangan (BPK, BPKP, dan lain-lain), hingga pendidikan akuntan pemerintah. "Peluang masih akan besar sekali di akuntan pemerintah," tambahnya. 

Baca juga: 5 Akuntan Terkaya di Dunia, dari Arthur Blank sampai Phil Knight

(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)

Editor: Syaiful Millah