Pembentukan Komisi Film Jakarta, Ini Harapan Para Sineas

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah membentuk Jakarta Commission Film. Lembaga yang direncakan akan terbentuk pada 2027 itu diharapkan oleh para sineas di dalam negeri dapat membuat industri perfilman kian maju. Para pembuat film memiliki harapan berbagai persoalan yang ada dalam produksi film dalam terselesaikan. 

Bene Dion Rajagukguk, sutradara, penulis skenario, produser, sekaligus pemeran, berharap bahwa Jakarta Commission Film atau Komisi Film Jakarta yang akan terbentuk nanti dapat membantu para sineas dalam proses produksi. Ibu kota, ujarnya, merupakan tempat yang dipilih oleh banyak pembuat film sebagai lokasi syuting.

Baca juga:  DKI Jakarta Siapkan Jakarta Film Commission, Belajar dari Busan International Film Festival

Dengan begitu, lokasi pengambilan gambar di kota ini dapat lebih beragam dan tidak hanya tempat yang sama. Jika diperhatikan, proses pengambilan gambar banyak film kerap terjadi di tempat yang sama.

“Dipakai disitu lagi, dipakai disitu lagi.  Sangat jarang mengeksplor tempat-tempat baru,  tapi kalau ada badan seperti itu yang bisa membantu harapannya semoga keberagaman tempat, semoga akses, semoga support dari [Lembaga] itu mempermudahkan produksi film,” ujarnya kepada Hypeabis.id di Jakarta, Kamis 2 Oktober 2025.

Sementara itu, penulis, sutradara, aktor, dan produser film Ernest Prakasa mengatakan sempat ikut dalam hearing yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan pembentukan Jakarta Commission Film.

Jika komisi ini benar-benar terjadi, dia tidak memiliki harapan yang terlalu besar lantaran baginya yang paling penting adalah komisi tersebut dapat berjalan terlebih dahulu. Komisi tersebut – apabila mengacu kepada komisi lain seperti di Seoul, Korea Selatan – dapat memberikan keringanan pajak bagi sineas.

Dia menuturkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sempat sounding saat proses hearing bahwa akan ada fasilitas yang dapat digunakan oleh para sineas untuk promosi karya di beberapa titik dalam bentuk seperti billboard.

Bene maupun Ernest sepakat bahwa orang-orang yang dapat duduk di lembaga tersebut nantinya tidak harus sineas.

Ernest menilai bahwa komisi film Jakarta bisa tanpa ada sineas di dalamnya yang ikut terlibat selama melakukan riset yang tepat, seperti ke berbagai komisi film yang sudah ada dan aktif di berbagai negara.

Pemerintah dapat meniru pola yang ada di suatu negara. Pada saat ini, standar terbaik yang bisa ditiru terkait dengan komisi film Jakarta kala terbentuk nanti adalah komisi film yang ada di Korea Selatan.

Bagi Bene, pemerintah dapat melibatkan individu-individu pengalaman ketika menempatkan orang-orang dalam Komisi Film Jakarta saat dibentuk. Dengan begitu, bantuan yang akan diberikan oleh lembaga tersebut kepada sineas dapat tepat sasaran.

“Jadi, tidak hanya orang-orang membantu tapi buta tentang apa yang terjadi di lapangan,” ujarnya.

Sejauh ini, produksi film masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu dari beberapa tantangan itu adalah tempat produksi yang tidak bisa dijangkau dengan mudah dan murah, sehingga pembuatan film kerap kembali lagi ke tempat yang sama.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan berbagai upaya terkait pembentukan Jakarta Commission Film.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan, langkah terbaru Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadirkan Komisi Film Jakarta atau Jakarta Film Commission adalah dengan mengirim tim ke Busan International Film Festival (BIFF) beberapa waktu lalu.

“Kemarin saya perintahkan pergi ke Busan. Belajar tentang pusat festival,” ujarnya di Jakarta, Selasa, 30 September 2025.

Dia menuturkan, pengiriman tim ke Busan International Film Festival diperlukan karena pemerintah provinsi sedang menyusun konsep pembentukan Jakarta Film Commission.

Komisi ini dipandang penting apabila ingin sektor perfilman berkembang maju. Saat ini, di berbagai belahan dunia dengan industri film kuat, terdapat lembaga atau komisi film yang berperan signifikan.

“Nah, kami sedang menjajaki [Pembentukan Komisi Film Jakarta],” ucapnya.

Pemerintah akan merancang Jakarta Film Commission sebagai lembaga yang akan mendukung industri perfilman nasional dengan fungsi sebagai hub besar bagi para pemangku kepentingan di sektor ini.

Lembaga ini pun akan dikelola oleh profesional. Namun, tidak berbentuk sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini dilakukan mengingat di berbagai negara, komisi film bukan lembaga pemerintah. Tidak hanya itu, kehadiran negara juga sangat kecil.

Dengan kehadiran Komisi Film Jakarta, Rano berharap segala sesuatu terkait industri perfilman bisa berjalan dengan lebih mudah, dari proses perizinan, promosi potensi daerah sebagai lokasi syuting, perluasan kolaborasi internasional, sampai insentif pajak.

Baca juga: Wagub Rano Karno Ungkap Arah Pembentukan Jakarta Film Commission