DKI Jakarta Siapkan Jakarta Film Commission, Belajar dari Busan International Film Festival
01 October 2025 |
12:00 WIB
Yudi Supriyanto
Jurnalis Hypeabis.id
Komisi film lazim hadir di banyak kota dunia yang industri perfilmannya berkembang pesat. Kondisi serupa mendorong pemerintah DKI Jakarta untuk membentuk lembaga tersebut. Sejumlah langkah kini ditempuh guna mewujudkannya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan, langkah terbaru Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadirkan Komisi Film Jakarta atau Jakarta Film Commission adalah dengan mengirim tim ke Busan International Film Festival (BIFF) beberapa waktu lalu.
“Kemarin saya perintahkan pergi ke Busan. Belajar tentang pusat festival,” ujarnya di Jakarta, Selasa, 30 September 2025.
Baca Juga: Jakarta Film Week Umumkan Claresta Taufan sebagai Festival Ambassador 2025 di BIFF
Dia menuturkan, pengiriman tim ke Busan International Film Festival diperlukan karena pemerintah provinsi sedang menyusun konsep pembentukan Jakarta Film Commission.
Komisi ini dipandang penting apabila ingin sektor perfilman berkembang maju. Saat ini, di berbagai belahan dunia dengan industri film kuat, terdapat lembaga atau komisi film yang berperan signifikan.
“Nah, kami sedang menjajaki [Pembentukan Komisi Film Jakarta],” ucapnya.
Kini Jakarta telah memiliki sejumlah perhelatan film dan diharapkan terus bertambah. Sementara itu, Jakarta Film Week sebagai salah satunya diharapkan bisa mencapai standar lebih tinggi lagi jika dibandingkan dengan saat ini.
Dia menambahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan terus mendukung Jakarta Film Week karena berkepentingan pada kehadiran film untuk menempatkan Jakarta dalam sorotan masyarakat dunia.
Untuk diketahui, dalam catatan Hypeabis.id, pemerintah akan merancang Jakarta Film Commission sebagai lembaga yang akan mendukung industri perfilman nasional dengan fungsi sebagai hub besar bagi para pemangku kepentingan di sektor ini.
Lembaga ini pun akan dikelola oleh profesional. Namun, tidak berbentuk sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini dilakukan mengingat di berbagai negara, komisi film bukan lembaga pemerintah. Tidak hanya itu, kehadiran negara juga sangat kecil.
Dengan kehadiran Komisi Film Jakarta, Rano berharap segala sesuatu terkait industri perfilman bisa berjalan dengan lebih mudah, dari proses perizinan, promosi potensi daerah sebagai lokasi syuting, perluasan kolaborasi internasional, sampai insentif pajak.
Untuk diketahui, Jakarta berupaya menjadi kota Sinema, dan kehadiran Jakarta Film Commission menjadi bagian untuk mewujudkan hal itu. Komisi ini diharapkan dapat terbentuk pada 2027 saat kota genap berusia 500 tahun.
Baca Juga: Jakarta Film Week 2025 Sambangi ACFM BIFF dan Rilis Ambassador
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan, langkah terbaru Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadirkan Komisi Film Jakarta atau Jakarta Film Commission adalah dengan mengirim tim ke Busan International Film Festival (BIFF) beberapa waktu lalu.
“Kemarin saya perintahkan pergi ke Busan. Belajar tentang pusat festival,” ujarnya di Jakarta, Selasa, 30 September 2025.
Baca Juga: Jakarta Film Week Umumkan Claresta Taufan sebagai Festival Ambassador 2025 di BIFF
Dia menuturkan, pengiriman tim ke Busan International Film Festival diperlukan karena pemerintah provinsi sedang menyusun konsep pembentukan Jakarta Film Commission.
Komisi ini dipandang penting apabila ingin sektor perfilman berkembang maju. Saat ini, di berbagai belahan dunia dengan industri film kuat, terdapat lembaga atau komisi film yang berperan signifikan.
“Nah, kami sedang menjajaki [Pembentukan Komisi Film Jakarta],” ucapnya.
Kini Jakarta telah memiliki sejumlah perhelatan film dan diharapkan terus bertambah. Sementara itu, Jakarta Film Week sebagai salah satunya diharapkan bisa mencapai standar lebih tinggi lagi jika dibandingkan dengan saat ini.
Dia menambahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan terus mendukung Jakarta Film Week karena berkepentingan pada kehadiran film untuk menempatkan Jakarta dalam sorotan masyarakat dunia.
Untuk diketahui, dalam catatan Hypeabis.id, pemerintah akan merancang Jakarta Film Commission sebagai lembaga yang akan mendukung industri perfilman nasional dengan fungsi sebagai hub besar bagi para pemangku kepentingan di sektor ini.
Lembaga ini pun akan dikelola oleh profesional. Namun, tidak berbentuk sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini dilakukan mengingat di berbagai negara, komisi film bukan lembaga pemerintah. Tidak hanya itu, kehadiran negara juga sangat kecil.
Dengan kehadiran Komisi Film Jakarta, Rano berharap segala sesuatu terkait industri perfilman bisa berjalan dengan lebih mudah, dari proses perizinan, promosi potensi daerah sebagai lokasi syuting, perluasan kolaborasi internasional, sampai insentif pajak.
Untuk diketahui, Jakarta berupaya menjadi kota Sinema, dan kehadiran Jakarta Film Commission menjadi bagian untuk mewujudkan hal itu. Komisi ini diharapkan dapat terbentuk pada 2027 saat kota genap berusia 500 tahun.
Baca Juga: Jakarta Film Week 2025 Sambangi ACFM BIFF dan Rilis Ambassador
Komentar
Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.