5 Tantangan Besar Literasi dan Industri Penerbitan Indonesia pada 2025

Industri penerbitan Indonesia tengah menghadapi tantangan yang kompleks terutama di tengah arus digitalisasi. Meski demikian, muncul keyakinan bahwa buku tetap memiliki peran sentral dalam membentuk peradaban.

Tantangan ini tentu saja bukan hambatan yang tak terpecahkan, tetapi justru menjadi pemicu bagi para penerbit untuk berinovasi, berkolaborasi, dan bertransformasi. Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), sebagai satu-satunya asosiasi penerbitan buku di Tanah Air, mencatat sedikitnya lima masalah utama yang mewarnai potret literasi dan penerbitan Indonesia di 2025.

Baca juga: Industri Penerbitan Buku Terjepit Regulasi dan Penurunan Minat Baca
 

1. Minat baca meningkat, tetapi belum merata

Data Kementerian Pendidikan 2025 menunjukkan 65 persen anak usia sekolah sudah membaca minimal satu buku non-pelajaran per bulan, dengan durasi waktu membaca harian naik dari 15 menit (2022) menjadi 30 menit (2025).

Meski menggembirakan, kualitas pemahaman siswa masih rendah. “Kuantitas membaca perlu dibarengi dengan kualitas pemahaman. Literasi bukan sekadar membaca huruf, tapi juga mengasah daya kritis,” ujar Arys Hilman Nugraha, Ketua Umum IKAPI.

2. Kesenjangan akses antarwilayah

Di sisi lain, ketimpangan infrastruktur litrasi juga masih menjadi masalah yang nyata. Misalnya saja di Jakarta, 80 persen anak memiliki akses perpustakaan sekolah, sementara di Papua hanya 35 persen. Ketimpangan ini memperlihatkan masih jauhnya pemerataan infrastruktur literasi.

“Kita perlu memastikan anak di Papua memiliki akses bacaan yang sama dengan anak di Jakarta,” tegas Arys.

Tanpa pemerataan, generasi muda di daerah-daerah tertinggal akan semakin sulit mengejar ketertinggalan literasi. Pemerintah dan komunitas literasi perlu memperluas jaringan perpustakaan keliling, digital library, hingga program donasi buku yang lebih merata agar kesenjangan ini bisa diperkecil.

3. Distraksi digital yang kian mengkhawatirkan

Perkembangan digital saat ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, teknologi membuka akses informasi tanpa batas, memperkaya pengetahuan, dan menyediakan ruang baru bagi karya literasi. Namun di sisi lain, gawai dan media sosial menyedot begitu banyak perhatian anak-anak maupun orang dewasa.

Riset IKAPI mencatat, rata-rata anak Indonesia menghabiskan empat jam per hari dengan gawai, sementara waktu membaca hanya 30 menit. Kondisi ini menantang ekosistem literasi untuk lebih kreatif.

Fadli Zon, Menteri Kebudayaan, menegaskan pentingnya keseimbangan. “Kita harus mendorong generasi muda kembali membaca buku, baik digital maupun fisik. Namun buku cetak tetap penting sebagai bagian dari budaya material,” jelasnya.

4. Harga buku dan daya beli yang timpang

Harga buku dan daya beli menjadi tantangan berikutnya yang tidak enteng. Berdasarkan data Statistik Indonesia 2025, rata-rata harga buku cetak naik 12 persen dibanding tahun sebelumnya, sementara daya beli masyarakat stagnan di beberapa provinsi. Buku belum sepenuhnya menjadi barang publik yang terjangkau.

5. Pembajakan digital yang merugikan

Laporan internal IKAPI menyebutkan bahwa 1 dari 3 buku digital yang beredar di platform tidak resmi merupakan hasil pembajakan, yang merugikan penulis dan penerbit secara finansial dan reputasional.

Menurutnya, beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh antara lain penguatan kebijakan literasi. Pemerintah perlu memperluas insentif untuk penerbit lokal, menghapus pajak bahan baku buku, dan memperkuat program literasi di sekolah dan daerah terpencil.

Kedua, kemitraan dengan sektor swasta. Perusahaan teknologi, media, dan retail dapat berperan sebagai mitra distribusi dan promosi buku, menjangkau segmen pembaca baru.

Di tengah dinamika ini, Indonesia International Book Fair (IIBF) 2025 hadir sebagai panggung strategis untuk memulai langkah perubahan dengan adanya kolaborasi dari berbagai pihak.

Baca juga: Memacu Penerbitan Novel Berbahasa Daerah di Negeri yang Kaya Bahasa