Uji Publik Penulisan Buku Sejarah Nasional Indonesia Mulai Digelar
24 July 2025 |
15:46 WIB
Chelsea Venda
Jurnalis Hypeabis.id
Uji publik penulisan ulang buku sejarah Indonesia dijadwalkan berlangsung mulai akhir Juli 2025. Agenda ini menjadi bagian penting dari rangkaian rencana perilisan buku babon mengenai sejarah nasional yang digarap oleh Kementerian Kebudayaan.
Ketua Tim Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Susanto Zuhdi mengatakan pelaksanaan uji publik akan dilakukan di sejumlah kota di Indonesia. Hal ini dilakukan guna menjaring masukan dari masyarakat luas, termasuk akademisi, pelajar, hingga komunitas sejarah.
Baca juga: Fadli Zon Janji Penulisan Sejarah Nasional Lebih Terbuka & Berbasis Temuan Baru
"(Di kawasan Jakarta, Red) Jumat, 25 Juli, pukul 13.00 WIB. Di FIB UI Depok," ungkap Susanto Zuhdi kepada Hypeabis.id.
Setelah Jakarta, kegiatan serupa akan dilaksanakan di berbagai kota lain. Dalam pemaparannya di diskusi Penulisan Sejarah indonesia yang digelar Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia, Susanto menyebut uji publik juga akan digelar di Padang, Makassar, dan Banjarmasin, sebagai upaya merangkul perspektif dari berbagai daerah di Tanah Air.
Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan, Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon juga menyatakan bahwa proyek penulisan ulang sejarah nasional saat ini tengah memasuki tahap uji publik.
Dia memastikan proses ini akan terus berjalan hingga rampung pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Republik Indonesia, sembari terus memperkaya materi sejarah dengan temuan-temuan terbaru.
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kebudayaan, memang tengah berencana menerbitkan buku sejarah nasional. Langkah ini digagas untuk memperbarui kajian buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) sebagai kado peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada Agustus mendatang.
Ini bukan kali pertama Indonesia memiliki buku babon tentang sejarah nasional. Buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) pertama kali diterbitkan pada tahun 1975 oleh Balai Pustaka.
Edisi pemutakhiran kemudian diterbitkan beberapa kali. Indonesia juga punya buku babon serupa dalam judul Indonesia Dalam Arus Sejarah (IDAS) yang diterbitkan pada 2012. Setelah itu, nyaris tak ada lagi buku serupa.
Penulisan ulang buku Sejarah Nasional Indonesia tahun ini disebut-sebut sebagai langkah penting untuk memutakhirkan data sejarah. Namun, proses penyusunannya tak lepas dari sorotan publik, terutama dari kalangan akademisi.
Salah satu suara kritis datang dari arkeolog dan ahli prasejarah senior, Truman Simanjuntak, yang sebelumnya sempat terlibat dalam tim penyusun buku tersebut, tetapi kemudian memilih mundur di tengah jalan.
Dalam diskusi bertajuk Prasejarah Bukan Sejarah yang diadakan oleh Center For Prehistory and Austronesian Studies (CPAS), Truman mengungkap sejumlah kejanggalan dalam proses penyusunan buku ini.
Salah satu hal yang dia soroti adalah soal target waktu yang dianggap terlalu terburu-buru dan tidak realistis. Dia menilai, lima bulan waktu pengerjaan, terhitung sejak Januari hingga Juni, tidak cukup untuk menyusun ulang sejarah nasional yang kompleks dan luas.
Truman menekankan bahwa proses akademik untuk menulis buku sejarah semestinya dilakukan secara cermat dan tidak bisa dikejar tenggat pendek. Sebagai perbandingan, dia menyebut proyek Indonesia dalam Arus Sejarah (IDAS) yang memakan waktu satu dekade, dari 2002 hingga 2012.
“Bukan main. Kita yang sudah biasa menulis buku sejarah bisa butuh waktu bertahun-tahun,” ujar Truman.
Dia juga menyoroti kemungkinan adanya campur tangan kekuasaan dalam penyusunan konsepsi ilmiah buku tersebut. Menurut Truman, hal ini mengganggu independensi akademik yang seharusnya dijaga dalam setiap proyek ilmiah.
Salah satu isu paling kontroversial, lanjutnya, ialah penggantian istilah "prasejarah" menjadi "sejarah awal", yang dinilainya bertentangan dengan prinsip-prinsip keilmuan yang sudah baku.
Bagi Truman, pergantian istilah itu bukan sekadar soal kata, tapi menyangkut konsekuensi serius dalam pendekatan keilmuan. Dia menegaskan bahwa studi prasejarah memiliki metodologi dan kerangka berpikir tersendiri yang berbeda dengan sejarah, sehingga penyamaannya dianggap menyesatkan dan tidak berdasar.
Tak hanya itu, Truman juga mengkritik arah narasi yang terlalu menekankan perspektif “Indonesia-sentris” yang dinilainya glorifikatif. Dia mengingatkan bahwa dalam dunia ilmiah, kebenaran tak boleh dibentuk melalui sudut pandang politik atau semangat kebangsaan yang berlebihan, karena justru bisa mengaburkan objektivitas.
Baca juga: Hypereport: Keterlibatan Publik Jadi Hal Krusial dalam Penyusunan Sejarah
Ketua Tim Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Susanto Zuhdi mengatakan pelaksanaan uji publik akan dilakukan di sejumlah kota di Indonesia. Hal ini dilakukan guna menjaring masukan dari masyarakat luas, termasuk akademisi, pelajar, hingga komunitas sejarah.
Baca juga: Fadli Zon Janji Penulisan Sejarah Nasional Lebih Terbuka & Berbasis Temuan Baru
"(Di kawasan Jakarta, Red) Jumat, 25 Juli, pukul 13.00 WIB. Di FIB UI Depok," ungkap Susanto Zuhdi kepada Hypeabis.id.
Setelah Jakarta, kegiatan serupa akan dilaksanakan di berbagai kota lain. Dalam pemaparannya di diskusi Penulisan Sejarah indonesia yang digelar Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia, Susanto menyebut uji publik juga akan digelar di Padang, Makassar, dan Banjarmasin, sebagai upaya merangkul perspektif dari berbagai daerah di Tanah Air.
Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan, Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon juga menyatakan bahwa proyek penulisan ulang sejarah nasional saat ini tengah memasuki tahap uji publik.
Dia memastikan proses ini akan terus berjalan hingga rampung pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Republik Indonesia, sembari terus memperkaya materi sejarah dengan temuan-temuan terbaru.
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kebudayaan, memang tengah berencana menerbitkan buku sejarah nasional. Langkah ini digagas untuk memperbarui kajian buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) sebagai kado peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada Agustus mendatang.
Ini bukan kali pertama Indonesia memiliki buku babon tentang sejarah nasional. Buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) pertama kali diterbitkan pada tahun 1975 oleh Balai Pustaka.
Edisi pemutakhiran kemudian diterbitkan beberapa kali. Indonesia juga punya buku babon serupa dalam judul Indonesia Dalam Arus Sejarah (IDAS) yang diterbitkan pada 2012. Setelah itu, nyaris tak ada lagi buku serupa.
Penulisan ulang buku Sejarah Nasional Indonesia tahun ini disebut-sebut sebagai langkah penting untuk memutakhirkan data sejarah. Namun, proses penyusunannya tak lepas dari sorotan publik, terutama dari kalangan akademisi.
Salah satu suara kritis datang dari arkeolog dan ahli prasejarah senior, Truman Simanjuntak, yang sebelumnya sempat terlibat dalam tim penyusun buku tersebut, tetapi kemudian memilih mundur di tengah jalan.
Dalam diskusi bertajuk Prasejarah Bukan Sejarah yang diadakan oleh Center For Prehistory and Austronesian Studies (CPAS), Truman mengungkap sejumlah kejanggalan dalam proses penyusunan buku ini.
Salah satu hal yang dia soroti adalah soal target waktu yang dianggap terlalu terburu-buru dan tidak realistis. Dia menilai, lima bulan waktu pengerjaan, terhitung sejak Januari hingga Juni, tidak cukup untuk menyusun ulang sejarah nasional yang kompleks dan luas.
Truman menekankan bahwa proses akademik untuk menulis buku sejarah semestinya dilakukan secara cermat dan tidak bisa dikejar tenggat pendek. Sebagai perbandingan, dia menyebut proyek Indonesia dalam Arus Sejarah (IDAS) yang memakan waktu satu dekade, dari 2002 hingga 2012.
“Bukan main. Kita yang sudah biasa menulis buku sejarah bisa butuh waktu bertahun-tahun,” ujar Truman.
Dia juga menyoroti kemungkinan adanya campur tangan kekuasaan dalam penyusunan konsepsi ilmiah buku tersebut. Menurut Truman, hal ini mengganggu independensi akademik yang seharusnya dijaga dalam setiap proyek ilmiah.
Salah satu isu paling kontroversial, lanjutnya, ialah penggantian istilah "prasejarah" menjadi "sejarah awal", yang dinilainya bertentangan dengan prinsip-prinsip keilmuan yang sudah baku.
Bagi Truman, pergantian istilah itu bukan sekadar soal kata, tapi menyangkut konsekuensi serius dalam pendekatan keilmuan. Dia menegaskan bahwa studi prasejarah memiliki metodologi dan kerangka berpikir tersendiri yang berbeda dengan sejarah, sehingga penyamaannya dianggap menyesatkan dan tidak berdasar.
Tak hanya itu, Truman juga mengkritik arah narasi yang terlalu menekankan perspektif “Indonesia-sentris” yang dinilainya glorifikatif. Dia mengingatkan bahwa dalam dunia ilmiah, kebenaran tak boleh dibentuk melalui sudut pandang politik atau semangat kebangsaan yang berlebihan, karena justru bisa mengaburkan objektivitas.
Baca juga: Hypereport: Keterlibatan Publik Jadi Hal Krusial dalam Penyusunan Sejarah
Komentar
Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.