Penulisan Ulang Sejarah Nasional Rampung 70 Persen Disesuaikan dengan Temuan Terbaru
21 May 2025 |
08:00 WIB
Prasetyo Agung Ginanjar
Jurnalis Hypeabis.id
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kebudayaan, berencana menerbitkan 'buku babon' sejarah nasional. Langkah ini digagas untuk memperbarui kajian buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) sebagai bagian dari peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada Agustus mendatang.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, tujuan dari penulisan buku ini adalah untuk memperbarui narasi sejarah nasional dari era prasejarah hingga kontemporer, dengan mengintegrasikan temuan-temuan baru, dari fakta yang ada di lapangan.
Baca juga: Sejarah Kurikulum Pendidikan di Indonesia, dari Rencana 1947 hingga Kurikulum Merdeka
Menurutnya, pembuatan buku ini dilakukan untuk memperbarui buku sejarah terakhir yang diterbitkan pada 2012, Indonesia Dalam Arus Sejarah (IDAS), serta melanjutkan warisan karya sebelumnya, yakni Sejarah Nasional Indonesia dari era 1980-an.
"Penulisan ini melibatkan lebih dari 100 sejarawan dari banyak perguruan tinggi yang yang ahli di bidangnya, untuk punya kompetensi untuk menulis dan juga melakukan editing di dalam buku itu, katanya.
Fadli menambahkan, penulisan buku ini juga bukan sebagai buku pelajaran, melainkan buku acuan sejarah formal. Ditulisnya buku ini juga dilakukan untuk memperbarui narasi sejarah Indonesia yang komprehensif, dan inklusif berdasarkan temuan terbaru.
Terpisah, Ketua Tim Pelaksana Penulisan Ulang Sejarah Nasional Indonesia, Susanto Zuhdi mengatakan, buku ini nantinya akan memiliki 10 jilid dengan masing-masing terdiri dari 500 halaman, yang membentang dari masa prasejarah hingga era pemerintahan Joko Widodo.
Menurut Susanto, berdasarkan buku yang terakhir terbit, sudah waktunya Indonesia memperbarui lagi apa yang ada di sana. Salah satu alasannya adalah semakin banyaknya hasil temuan, kajian, dan fakta baru di lapangan yang dibuat sejarawan baik di dalam dan luar negeri.
"Sejauh ini progresnya sudah 70 persen. Bahkan di jilid 7 tentang sejarah kemerdekan sudah selesai. Pada jilid yang lain juga sedang digeber, dengan memanfaatkan libur semester, karena menulis juga butuh riset," katanya.
Susanto mengungkap, tantangan terbesar dari penulisan buku ini adalah menyamakan persepsi dan konsepsi dari tim yang terlibat. Sebab, tidak semua sejarawan yang terlibat sepakat dengan apa yang diajukan oleh satu sejarawan dengan yang lainnya.
Namun, salah satu benang merahnya adalah me-reinventing identitas Indonesia dalam lanskap regional dan global. Lain dari itu, penulisan buku ini umumnya juga masih dalam bentuk ikhtisar, karena untuk menggambarkan sejarah Indonesia yang utuh tidak cukup 10 jilid.
Lebih lanjut, dia mengungkap, penulisan ulang sejarah ini juga untuk mendorong tinjauan ulang pada masa kolonial. Salah satunya terkait narasi '350 tahun dijajah' yang menurutnya tidak bisa disamaratakan, sebab hadirnya VOC atau kekuasan Belanda juga memerlukan proses panjang di mana sampai awal abad ke-20 masih ada sejumlah kerajaan yang merdeka.
"Di sisi lain kita juga akan menambah sejarah yang belum ada, dan menguatkan yang sudah ada dengan perspektif dan teori baru. Salah satunya terkait surat-surat dari Dewi Sukarno pada Presiden Soekarno," katanya.
Baca juga: Sejarawan Kasih Catatan Rencana Penulisan Ulang Sejarah Nasional Indonesia
Sejarawan Christopher Reinhart mengatakan pembaruan buku sejarah Indonesia memang sangat dibutuhkan. Sebab, seperti ilmu-ilmu lain, pengetahuan tentang kesejarahan juga berkembang. Terlebih, publik atau sejarawan selalu mencari sumber referensi dari buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI).
Reinhart mengatakan idealnya penulisan ulang buku sejarah memang dilakukan secara berkala. Dahulu, bahkan sempat ada wacana setiap kongres sejarah 5 tahun sekali mestinya ada penulisan baru. Namun, karena ada dinamika politik atau hal lain, rencana tersebut urung terjadi.
“Dengan adanya kemauan untuk merevisi dan menambah SNI, saya kira itu bagus. Jadi, ada pengetahuan-pengetahuan baru yang muncul dari referensi utama ini,” papar Reinhart.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, tujuan dari penulisan buku ini adalah untuk memperbarui narasi sejarah nasional dari era prasejarah hingga kontemporer, dengan mengintegrasikan temuan-temuan baru, dari fakta yang ada di lapangan.
Baca juga: Sejarah Kurikulum Pendidikan di Indonesia, dari Rencana 1947 hingga Kurikulum Merdeka
Menurutnya, pembuatan buku ini dilakukan untuk memperbarui buku sejarah terakhir yang diterbitkan pada 2012, Indonesia Dalam Arus Sejarah (IDAS), serta melanjutkan warisan karya sebelumnya, yakni Sejarah Nasional Indonesia dari era 1980-an.
"Penulisan ini melibatkan lebih dari 100 sejarawan dari banyak perguruan tinggi yang yang ahli di bidangnya, untuk punya kompetensi untuk menulis dan juga melakukan editing di dalam buku itu, katanya.
Fadli menambahkan, penulisan buku ini juga bukan sebagai buku pelajaran, melainkan buku acuan sejarah formal. Ditulisnya buku ini juga dilakukan untuk memperbarui narasi sejarah Indonesia yang komprehensif, dan inklusif berdasarkan temuan terbaru.
Terpisah, Ketua Tim Pelaksana Penulisan Ulang Sejarah Nasional Indonesia, Susanto Zuhdi mengatakan, buku ini nantinya akan memiliki 10 jilid dengan masing-masing terdiri dari 500 halaman, yang membentang dari masa prasejarah hingga era pemerintahan Joko Widodo.
Menurut Susanto, berdasarkan buku yang terakhir terbit, sudah waktunya Indonesia memperbarui lagi apa yang ada di sana. Salah satu alasannya adalah semakin banyaknya hasil temuan, kajian, dan fakta baru di lapangan yang dibuat sejarawan baik di dalam dan luar negeri.
"Sejauh ini progresnya sudah 70 persen. Bahkan di jilid 7 tentang sejarah kemerdekan sudah selesai. Pada jilid yang lain juga sedang digeber, dengan memanfaatkan libur semester, karena menulis juga butuh riset," katanya.
Susanto mengungkap, tantangan terbesar dari penulisan buku ini adalah menyamakan persepsi dan konsepsi dari tim yang terlibat. Sebab, tidak semua sejarawan yang terlibat sepakat dengan apa yang diajukan oleh satu sejarawan dengan yang lainnya.
Namun, salah satu benang merahnya adalah me-reinventing identitas Indonesia dalam lanskap regional dan global. Lain dari itu, penulisan buku ini umumnya juga masih dalam bentuk ikhtisar, karena untuk menggambarkan sejarah Indonesia yang utuh tidak cukup 10 jilid.
Lebih lanjut, dia mengungkap, penulisan ulang sejarah ini juga untuk mendorong tinjauan ulang pada masa kolonial. Salah satunya terkait narasi '350 tahun dijajah' yang menurutnya tidak bisa disamaratakan, sebab hadirnya VOC atau kekuasan Belanda juga memerlukan proses panjang di mana sampai awal abad ke-20 masih ada sejumlah kerajaan yang merdeka.
"Di sisi lain kita juga akan menambah sejarah yang belum ada, dan menguatkan yang sudah ada dengan perspektif dan teori baru. Salah satunya terkait surat-surat dari Dewi Sukarno pada Presiden Soekarno," katanya.
Baca juga: Sejarawan Kasih Catatan Rencana Penulisan Ulang Sejarah Nasional Indonesia
Sejarawan Christopher Reinhart mengatakan pembaruan buku sejarah Indonesia memang sangat dibutuhkan. Sebab, seperti ilmu-ilmu lain, pengetahuan tentang kesejarahan juga berkembang. Terlebih, publik atau sejarawan selalu mencari sumber referensi dari buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI).
Reinhart mengatakan idealnya penulisan ulang buku sejarah memang dilakukan secara berkala. Dahulu, bahkan sempat ada wacana setiap kongres sejarah 5 tahun sekali mestinya ada penulisan baru. Namun, karena ada dinamika politik atau hal lain, rencana tersebut urung terjadi.
“Dengan adanya kemauan untuk merevisi dan menambah SNI, saya kira itu bagus. Jadi, ada pengetahuan-pengetahuan baru yang muncul dari referensi utama ini,” papar Reinhart.
Komentar
Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.