Fadli Zon Janji Penulisan Sejarah Nasional Lebih Terbuka & Berbasis Temuan Baru
03 July 2025 |
07:00 WIB
Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menegaskan komitmennya untuk membuka lembaran baru dalam penulisan sejarah nasional Indonesia. Penegasan itu dia sampaikan saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta.
Fadli mengatakan bahwa program penulisan sejarah nasional bukanlah gagasan baru, melainkan kelanjutan dari upaya memperbarui narasi sejarah Indonesia yang selama ini stagnan. Menurutnya, sudah lebih dari dua dekade, tidak ada pembaruan signifikan pada buku sejarah nasional resmi sejak masa pemerintahan Presiden BJ Habibie.
Baca juga: Tangis Pecah di DPR Saat Fadli Zon Bahas Luka Pemerkosaan Mei 1998
“Dalam waktu dekat, tentu akan kita lakukan uji publik karena penulisan sejarah ini sangat terbuka untuk didiskusikan,” ujar Menteri Fadli Zon di hadapan para anggota dewan pada Rabu (2/7/25).
Lebih lanjut, Fadli menjelaskan bahwa penulisan ulang sejarah adalah langkah strategis untuk merawat identitas bangsa di tengah derasnya arus globalisasi. Menurutnya, sejarah tidak hanya catatan masa lalu, tetapi juga pondasi agar generasi muda memahami jati diri bangsanya sendiri.
“Sejarah ini penting dan merupakan identitas bangsa dan penulisan sejarah ini menjadi momentum yang tepat untuk mengedukasi generasi muda supaya jangan lupa akan sejarah dan sejarah sebagai jati diri bangsa di tengah arus globalisasi yang kuat,” tegasnya.
Dalam prosesnya, Fadli menegaskan sejarah Indonesia akan ditulis dengan perspektif Indonesia sentris, artinya berfokus pada kepentingan nasional dan keberpihakan pada perjuangan rakyat. Sebagai contoh, pada periode kolonialisme, sorotan utama bukan pada lamanya penjajahan, tetapi pada upaya perlawanan rakyat Indonesia melawan penindasan.
Selain itu, narasi baru ini juga akan diperkaya dengan temuan-temuan arkeologi terbaru yang menunjukkan betapa panjangnya jejak peradaban Nusantara. Momen ini, paparnya, juga menegaskan bahwa jejak sejarah Indonesia bahkan bisa ditarik mundur hingga 1,8 juta tahun silam, berdasarkan artefak-artefak yang ditemukan para arkeolog.
“Awal sejarah peradaban Indonesia dan berbagai temuan arkeologis terbaru juga ingin kita masukkan ke dalam penulisan sejarah ini [...] sehingga kita bisa menjadi salah satu peradaban tertua di dunia yang memang diakui oleh dunia internasional,” imbuhnya.
Menbud juga menanggapi isu yang hangat di ruang publik soal diksi “pemerkosaan massal” dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998. Dia menegaskan tidak pernah menafikan peristiwa kelam tersebut, tetapi mengaku punya pandangan berbeda terkait penggunaan istilah “massal” yang baginya bermakna terstruktur dan sistematis.
“Massal itu sangat identik dengan terstruktur dan sistematis. Di Nanjing, korbannya diperkirakan 100.000 sampai 200.000, di Bosnia 30.000 sampai 50.000. Nah, di kita, saya tidak menegasikan bahwa itu terjadi, dan saya mengutuk dengan keras,” kata Fadli.
Lebih lanjut dia menegaskan bahwa pendapatnya soal diksi tersebut adalah pandangan pribadi, dan tidak akan memengaruhi isi penulisan sejarah resmi. Dia pun memastikan proses penulisan sejarah nasional akan dilakukan secara akademis, melibatkan para sejarawan kredibel, dan bebas intervensi.
Namun, selain merevisi narasi sejarah kelam, Fadli juga menekankan perlunya tone positif dalam penulisan sejarah ke depan. Dia berharap penulisan sejarah tidak hanya fokus pada konflik, tetapi juga menyoroti capaian dan kebanggaan Indonesia di kancah global agar dapat menumbuhkan optimisme dan kepercayaan diri generasi muda.
"Kita berharap penulisan sejarah ini akan menjadi pemersatu bangsa dan jangan sampai kita terpengaruh oleh narasi luar yang dapat memecah belah bangsa. Semoga kita dapat segera melakukan uji publik sebagai bentuk keterbukaan kita kepada masyarakat,” jelasnya.
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
Fadli mengatakan bahwa program penulisan sejarah nasional bukanlah gagasan baru, melainkan kelanjutan dari upaya memperbarui narasi sejarah Indonesia yang selama ini stagnan. Menurutnya, sudah lebih dari dua dekade, tidak ada pembaruan signifikan pada buku sejarah nasional resmi sejak masa pemerintahan Presiden BJ Habibie.
Baca juga: Tangis Pecah di DPR Saat Fadli Zon Bahas Luka Pemerkosaan Mei 1998
“Dalam waktu dekat, tentu akan kita lakukan uji publik karena penulisan sejarah ini sangat terbuka untuk didiskusikan,” ujar Menteri Fadli Zon di hadapan para anggota dewan pada Rabu (2/7/25).
Lebih lanjut, Fadli menjelaskan bahwa penulisan ulang sejarah adalah langkah strategis untuk merawat identitas bangsa di tengah derasnya arus globalisasi. Menurutnya, sejarah tidak hanya catatan masa lalu, tetapi juga pondasi agar generasi muda memahami jati diri bangsanya sendiri.
“Sejarah ini penting dan merupakan identitas bangsa dan penulisan sejarah ini menjadi momentum yang tepat untuk mengedukasi generasi muda supaya jangan lupa akan sejarah dan sejarah sebagai jati diri bangsa di tengah arus globalisasi yang kuat,” tegasnya.
Dalam prosesnya, Fadli menegaskan sejarah Indonesia akan ditulis dengan perspektif Indonesia sentris, artinya berfokus pada kepentingan nasional dan keberpihakan pada perjuangan rakyat. Sebagai contoh, pada periode kolonialisme, sorotan utama bukan pada lamanya penjajahan, tetapi pada upaya perlawanan rakyat Indonesia melawan penindasan.
Selain itu, narasi baru ini juga akan diperkaya dengan temuan-temuan arkeologi terbaru yang menunjukkan betapa panjangnya jejak peradaban Nusantara. Momen ini, paparnya, juga menegaskan bahwa jejak sejarah Indonesia bahkan bisa ditarik mundur hingga 1,8 juta tahun silam, berdasarkan artefak-artefak yang ditemukan para arkeolog.
“Awal sejarah peradaban Indonesia dan berbagai temuan arkeologis terbaru juga ingin kita masukkan ke dalam penulisan sejarah ini [...] sehingga kita bisa menjadi salah satu peradaban tertua di dunia yang memang diakui oleh dunia internasional,” imbuhnya.
Menbud juga menanggapi isu yang hangat di ruang publik soal diksi “pemerkosaan massal” dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998. Dia menegaskan tidak pernah menafikan peristiwa kelam tersebut, tetapi mengaku punya pandangan berbeda terkait penggunaan istilah “massal” yang baginya bermakna terstruktur dan sistematis.
“Massal itu sangat identik dengan terstruktur dan sistematis. Di Nanjing, korbannya diperkirakan 100.000 sampai 200.000, di Bosnia 30.000 sampai 50.000. Nah, di kita, saya tidak menegasikan bahwa itu terjadi, dan saya mengutuk dengan keras,” kata Fadli.
Lebih lanjut dia menegaskan bahwa pendapatnya soal diksi tersebut adalah pandangan pribadi, dan tidak akan memengaruhi isi penulisan sejarah resmi. Dia pun memastikan proses penulisan sejarah nasional akan dilakukan secara akademis, melibatkan para sejarawan kredibel, dan bebas intervensi.
Namun, selain merevisi narasi sejarah kelam, Fadli juga menekankan perlunya tone positif dalam penulisan sejarah ke depan. Dia berharap penulisan sejarah tidak hanya fokus pada konflik, tetapi juga menyoroti capaian dan kebanggaan Indonesia di kancah global agar dapat menumbuhkan optimisme dan kepercayaan diri generasi muda.
"Kita berharap penulisan sejarah ini akan menjadi pemersatu bangsa dan jangan sampai kita terpengaruh oleh narasi luar yang dapat memecah belah bangsa. Semoga kita dapat segera melakukan uji publik sebagai bentuk keterbukaan kita kepada masyarakat,” jelasnya.
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
Komentar
Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.