Hypereport: Cerita di Balik Penulisan Ulang Sejarah Indonesia

Nasib ilmu pengetahuan sejarah selalu dinamis. Setiap upaya untuk merekonstruksi masa lalu nyaris tak pernah benar-benar selesai. Bahkan, sebelum tinta terakhir mengering, segeralah muncul pertanyaan-pertanyaan baru yang siap menggugatnya.

Begitulah yang juga terjadi pada proyek penulisan ulang buku Sejarah Nasional Indonesia yang didukung Kementerian Kebudayaan. Proyek ini mulanya bertujuan untuk melakukan pemutakhiran narasi sejarah Indonesia yang sudah lama tak ditulis pembaharuannya.

Baca juga laporan terkait:
1. Hypereport: Hal-hal yang Direvisi dalam Buku Sejarah Nasional Terbaru

Buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) pertama kali diterbitkan pada tahun 1975 oleh Balai Pustaka. Edisi pemutakhiran kemudian diterbitkan beberapa kali. Indonesia juga punya buku babon serupa dalam judul Indonesia Dalam Arus Sejarah (IDAS) yang diterbitkan pada 2012. Setelah itu, nyaris tak ada lagi buku serupa.

Penulisan ulang buku Sejarah Nasional Indonesia tahun ini pun digadang-gadang jadi jawaban pemutakhiran data. Rencananya, buku ini juga akan diluncurkan sebagai kado menyambut peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Meski begitu, proses penyusunannya tidak berjalan tanpa sorotan. Sejumlah kontroversi pun turut menyertainya.

Ketua Tim Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Susanto Zuhdi mengatakan rencana penulisan ulang sejarah sebenarnya sudah mengemuka sejak lima tahun lalu. Para sejarawan dan dosen dari prodi sejarah banyak yang menginginkan, atau paling tidak berangan-angan perlu menulis sejarah nasional lagi. Pertimbangannya, mulai banyak hasil disertasi dan hasil riset baru yang muncul, tetapi itu belum masuk ke dalam buku SNI.

Di luar itu, dalam konteks global, dirinya juga melihat dengan makin masifnya globalisasi ada semacam anggapan bahwa nasionalisme kita makin tergerus. Dalam konteks ini, lanjutnya, sejarah mesti muncul menjadi penjelas juga menjawab tantangan zaman. Alasan itulah yang kemudian membuat kenapa buku sejarah ini ditulis.

Dalam beberapa tahun terakhir, kebudayaan juga makin dianggap penting oleh negara. Hal ini dilihat dari dibukanya kembali Direktorat Sejarah dan terbentuknya Kementerian Kebudayaan. Susanto melihat ini sebagai gayung bersambut dan terbentuknya kerja sama Masyarakat Sejarawan Indonesia dengan pemerintah.

"Kebutuhan untuk suatu buku sejarah yang kita tulis lagi mestinya memang sudah waktunya. Karena buku sejarah terkahir itu antara 15-20 tahun lalu," katanya kepada Hypeabis.id

Susanto menjelaskan tim penulisan kemudian dibentuk. Tim ini terdiri dari 113 orang yang kebanyakan adalah dosen dari berbagai perguruan tinggi. Di kalangan dosen, katanya, project ini pun disambut antusias. Bahkan, katanya tak sedikit dosen yang bertanya mengapa dirinya tak masuk dan sebagainya.

Dalam proses penulisannya, Susanto tak menampik bahwa penulisan sejarah ini diliputi berbagai sorotan. Namun, Susanto memilih melihatnya justru dari sudut pandang lain. Sorotan publik yang besar terhadap project ini dianggapnya sebagai suatu kepedulian terhadap sejarah Indonesia yang tengah ditulis.

Sebab, menurutnya, publik tak sekadar memprotes. Beberapa lainnya justru ingin berkontribusi lebih agar tulisannya lebih lengkap. Susanto mengatakan keterlibatan masyarakat memang sangat tinggi, bahkan berbagai komunitas dan institusi aktif mengirimkan masukan dan bahan sejarah ke tim penulis. Dia pun bersyukur karena sejarah akhirnya naik daun.

“Saya hampir setiap hari dihubungi kelompok masyarakat, komunitas sejarah, budaya, dan sebagainya. Mereka itu bilang, eh jangan lupa ya, daerah saya, tokoh saya," katanya.

Menurutnya, sorotan besar terhadap buku ini berawal dari outline pertama yang bocor. Hal itu menimbulkan banyak perbincangan soal representasi dan proporsi. Namun, dirinya memastikan bahwa apa yang tersebar masih draft awal sekali dan itu kemudian terus dikembangkan ke dalam berbagai sub topik.

Isu yang makin berkembang membuat DPR turut serta berkomentar. Dia pun mencatat ada tiga rekomendasi dari Rapat Dengar Pendapat Kemenbud dengan Komisi X DPR RI pada 25 Mei 2025. Pihaknya mengapresiasi hal tersebut dan secara umum menyetujuinya. Pertama ialah jangan tergesa. Dia menerima hal itu.

Kedua, melibatkan sebanyak atau seluas mungkin masyarakat. Dia pun juga setuju dan sudah menerima masukan data dari masyarakat. Ketiga, untuk melakukan uji publik. Susanto pun juga setuju. Dia menyebut uji publik akan segera dilakukan pada akhir Juli nanti.

"Untuk di Jakarta, itu pada 23 Juli nanti di Universitas Indonesia. Kemudian, akan ada di Padang, Makassar, dan Banjarmasin," ungkapnya.

Sejarah Tidak Selalu yang Baik-baik Saja

Seperti namanya, Susanto mengatakan buku ini akan membahas soal sejarah yang kemudian menjadi identitas manusia-manusia Indonesia. Dimulai dari awal peradabannya, masuk ke masa kejayaan kerajaan-kerajaan, penjajahan dan trauma kolonialisme, hingga era setelah kemerdekaan. Ujung dari buku ini ialah pergantian kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto.

Semua itu ditulis dengan landasan Indonesia-sentris. Sudut pandang ini bukanlah hal baru karena sudah dipelopori lama dari sejarawan Sartono Kartodirdjo. Namun, perspektifnya akan bertambah karena angle-angle pun makin beragam, termasuk soal pembangunan narasi sejarah yang lebih otonom, meski tanpa mengabaikan interaksi Indonesia dengan lintasan budaya antarbangsa lain.

"Perspektifnya juga makin beragam. Tidak hanya Jawa-centris. Kebaruannya nanti di buku ini itu ada doktor yang menulis sejarah dari zaman Portugis, yang biasanya kalau bicara sejarah itu kita langsung Belanda saja. Padahal, Portugis itu satu abad sebelum Belanda datang," jelasnya dalam diskusi Penulisan Sejarah indonesia yang digelar Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia.

Susanto mengatakan benang merah dalam sejarah ini nantinya adalah tentang Indonesia yang menjadi negara bahari. Menurutnya, unsur-unsur maritim rupanya telah membentuk sejarah Indonesia dari waktu ke waktu. Dimulai dari lukisan-lukisan perahu di gua hingga ke kehidupan modern masyarakat Indonesia sekarang.

Disadari atau tidak, kata Susanto, elemen-elemen kebaharian ini selalu muncul dalam peristiwa-peristiwa di Indonesia. Salah satu yang terbaru, Susanto mencontohkan Presiden ketujuh Indonesia, Joko Widodo yang berpasangan dengan Jusuf Kala pernah menyampaikan visi misinya di atas kapal Pinisi di Tanjung Priok dan menyatakan ingin mengembalikan kejayaan di laut.

Baginya, itu bagian dari potret pemikiran kolektif yang masih terbentuk hingga sekarang. Di luar itu, pihaknya juga memastikan bahwa sejarah yang akan ditulis ini tidak hanya yang baik-baik saja.

Susanto mencontohkan ideologi Nasakom, yakni Nasionalisme, Agama, dan Komunisme yang pernah menjadi tiga kekuatan besar bangsa, tetapi kemudian satu harus tanggal dalam sejarahnya. Hal tersebut akan muncul di dalam penulisan sekitar 1965.

Kemudian, masalah korupsi hingga isu HAM juga akan hadir. "Isu-isu akan tampil supaya kita tidak yang baik-baik saja. Apa pun mari kita lihat siapa kita dalam perjalanan sejarah yang panjang itu," katanya.

Susanto memastikan bahwa dalam penulisan buku ini, pemerintah sama sekali tidak cawe-cawe. Menurutnya, para penulis sama sekali tidak diberi perintah untuk menulis topik ini atau menghilangkan topik itu. Semua berjalan sesuai dengan koridor penulisan buku sejarah.

Terkait dengan ucapan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang kerap jadi sorotan, Susanto meminta publik untuk lebih jeli melihatnya. Dalam artian, posisi seseorang kerap tidak tunggal. Dia menyebut Fadli Zon punya empat sisi, pertama dia sebagai sejarawan yang mana berdebat itu hal biasa, kedua sebagai birokrat, ketiga sebagai politisi yang mana banyak musuhnya, dan keempat sebagai aktivis.

"Kita harus pilah-pilah. Kami juga enggak setuju pada menteri soal pemerkosaan. Apakah kami tidak menulis, kami menulis, dan beliau juga tidak mengatakan tidak boleh ditulis," imbuhnya.

Sementara itu, editor jilid Cecep Eka Permana mengatakan naskah buku ini umumnya bukan didasarkan pada penulisan ulang. Buku ini lebih tepat disebut dengan pemutakhiran. Oleh karena itu, naskah buku ini tidak mengulang apa yang sudah ditulis di SNI maupun IDAS, kecuali sebagai pengantar tiap topik yang dibicarakan.

Dengan demikian, naskah buku ini tidak menafikan keberadaan SNI dan IDAS yang sudah lengkap sesuai tema dan masanya. Cecep menjelaskan buku ini nantinya akan bersifat tematis, seperti IDAS. Hal inilah yang membedakannya dari buku SNI terdahulu. Namun, di dalam setiap topik, tetap penyampaiannya dilakukan secara kronologis.

"Perbedaan lain adalah sumber referensi yang digunakan adalah setelah penulisan SNI dan IDAS," imbuhnya.

Menurut saran dari DPR, buku ini nanti juga tidak menggunakan istilah Sejarah Resmi Indonesia agar selalu terbuka untuk ruang diskusi dan penulisan sejarah lebih dinamis. Cecep mengatakan proses penulisan buku ini secara kuantitatif rata-rata sudah mencapai 80 persen.

Menulis Sejarah dengan Prinsip

Sejarawan JJ Rizal mengatakan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia mestinya jadi hal yang dirayakan bersama. Sebab, ada kepedulian lebih dari negara untuk kembali menengok sejarahnya. Sayangnya, harapan itu pupus dan yang terjadi justru sebaliknya.

"Kita tetap harus rasional ya, bahwa proyek penulisan ulang sejarah nasional ini aspek keseriusannya harus dipertanyakan gitu, seserius apa dengan sejarah nasional kita," ungkap JJ Rizal.

Dirinya menyoroti persoalan waktu yang cukup singkat lantaran harus mengejar momen, yakni pada saat HUT ke-80 Republik Indonesia. Padahal, penulisan buku sejarah semestinya diberi keleluasan waktu agar isinya lebih berbobot.

Selain itu, JJ juga menyoroti perihal dana penulisan ulang buku ini yang hanya Rp9 miliar, yang mana itu dinilainya masih terlalu minim. "Kita harus melihat proyek ini sebagai proyek bagaimana pemerintah sebenarnya enggak peduli terhadap sejarah Indonesia. Jadi, enggak perlu ditanggapin terlalu serius, karena mereka juga enggak serius," imbuhnya.

JJ mengatakan bahwa menulis sejarah bangsa itu harus punya prinsip. Jika menilik ke belakang, satu prinsip yang mesti diusung bersama ialah perihal nasionalisme. Prinsip ini kemudian jadi dasar bagaimana cara pandang baru kita melihat ke sejarah.

Hal itu bisa dimulai dengan diurai terlebih dahulu bagaimana nasionalisme terbentuk di masa lalu, kemudian perkembangan pada hari ini. Misalnya, inti dari nasionalisme itu kan kemanusiaan.

"Terus, kalau cerita tentang korban di perkebunan, di laut, belum lagi korban HAM itu enggak ada, ya gimana. Itu kan sama saja dengan sejarah kolonial yang menutupi semua," jelasnya.

JJ mengatakan kolonialisme itu bisa berupa apa saja, misalnya tentang eksploitasi ekologi. Namun, jika di buku kemudian itu dihilangkan, bagian kerusakan ekologi ditiadakan, maka berpotensi menjadi problematik.

Baca juga: Fadli Zon Janji Penulisan Sejarah Nasional Lebih Terbuka & Berbasis Temuan Baru

(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)