Hypereport: Jakarta di Simpang Sejarah Tenggelam, Tumbuh, dan Terus Bergerak

Jakarta bukan sekadar kota, melainkan cermin dari perjalanan sejarah Indonesia itu sendiri. Bermula dari pelabuhan kecil bernama Sunda Kalapa yang menjadi pusat perdagangan kerajaan Hindu-Buddha, sampai akhirnya menjelma sebagai jantung politik, ekonomi, dan budaya di abad ke-21.

Pada momentum Hari Ulang Tahun Jakarta yang diperingati setiap 22 Juni, masyarakat diajak untuk kembali menengok akar sejarah kota ini. Lebih dari sekadar seremoni, tetapi juga sebagai pengingat akan perjalanan panjang yang telah membentuk identitas Jakarta sampai hari ini.

Baca juga laporan terkait:
1. Hypereport: Mencari Solusi Tingkatkan Akses Hunian Layak di Jakarta
2. Hypereport: Membangun Budaya Baru Transportasi Publik di Jakarta

Mengutip Portal Resmi Provinsi DKI Jakarta, sejarah Jakarta bermula sejak era kerajaan kuno. Kawasan yang kini kita kenal sebagai Jakarta merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Tarumanagara. Sekitar abad ke-5 Masehi, terdapat kehidupan di sepanjang aliran Sungai Ciliwung, sebagaimana tercatat dalam Prasasti Tugu yang menggambarkan pengelolaan irigasi dan pemukiman awal. 

Pada abad ke-14, wilayah ini berkembang menjadi pelabuhan penting bernama Sunda Kalapa milik Kerajaan Sunda Pajajaran. Di pelabuhan inilah rempah-rempah Nusantara berpindah tangan ke pedagang dari India, Arab, Cina, hingga Eropa. Sunda Kalapa menjadi simpul peradaban dan titik temu antarbudaya jauh sebelum bangsa Eropa menancapkan kekuasaannya dan menjadikannya sebagai pusat perniagaan Portugis.

Perjalanan sejarah memasuki babak baru pada 22 Juni 1527, saat Pangeran Fatahillah dari Kesultanan Demak dan Cirebon menggempur kekuatan Portugis dan merebut Sunda Kalapa lalu menamainya Jayakarta, yang dimaknainya sebagai kota kemenangan juga sebagai simbol penolakan terhadap dominasi asing. 

Nama ini kemudian menjadi akar dari nama Jakarta yang kita kenal sekarang. Tanggal penyerbuan tersebut setiap tahunnya diperingati sebagai hari ulang tahun kota. Jayakarta tumbuh sebagai kota pelabuhan bercorak Islam, namun tidak bertahan lama sampai akhirnya datang kongsi dagang VOC dari Belanda.
  Pada 1619, Jan Pieterszoon Coen menyerang dan menghancurkan Jayakarta, lalu mendirikan kota baru di atas reruntuhannya yang diberi nama Batavia. Di bawah kekuasaan VOC dan kemudian pemerintah kolonial Hindia Belanda, Batavia menjelma menjadi pusat administrasi dan perdagangan Eropa di Asia Tenggara. 

Kanal-kanal dibangun meniru kota Amsterdam, rumah-rumah besar berdiri untuk pejabat dan pedagang kulit putih, sementara penduduk pribumi ditekan ke pinggiran kota dan dijadikan buruh kasar dengan bayaran murah. Kota ini dalam sekejap menjadi simbol kolonialisme. 

Meski demikian, Batavia juga menjadi tempat berkembangnya ide-ide perlawanan dan nasionalisme. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, muncul organisasi-organisasi pribumi, sekolah-sekolah modern, serta jurnalisme pergerakan. Kongres Pemuda 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda juga lahir di jantung Batavia.

Namun, ketika Jepang menduduki Hindia Belanda pada 1942, Batavia pun berganti nama menjadi Djakarta Tokubetsu Shi. Pendudukan militer yang keras dan penindasan selama tiga tahun memunculkan penderitaan, tetapi juga membangkitkan semangat pergerakan nasional. 

Pada 17 Agustus 1945, Jakarta menjadi saksi sejarah yang paling penting, yakni proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno dan Hatta. Setelah ratusan tahun dijajah, rumah kecil di Jalan Pegangsaan Timur menjadi saksi sejarah dimulainya negara baru yang merdeka 
 

Tumpah ruah di jalanan sekitar Senen. Sedari bus, truk, mobil, motor, becak, sepeda, bemo, sampai rombongan orang demo.

Jakarta paruh 1966, masih dari balik lensa kamera Co Rentmeester. pic.twitter.com/WRt4g4GwJH

— Potret Lawas (@potretlawas) May 30, 2021

Setelah merdeka, Jakarta menjadi pusat kegiatan politik dan pemerintahan, lalu secara resmi menjadi Ibu Kota Indonesia pada 1966. Sebagai Ibu Kota Negara, Jakarta mulai berkembang pesat dengan dibangunnya lokasi bisnis, akomodasi, hingga kedutaan besar bagi negara sahabat.

Jakarta terus mengalami perubahan bentuk dan struktur pemerintahan. Awalnya hanya sebagai kotamadya biasa, Jakarta kemudian memperoleh status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) pada 1961.

Tak lama kota ini mulai berani menunjukkan wajahnya, terutama saat momen Asian Games 1962 dan Konferensi Asia Afrika. Dalam ambisinya untuk menampilkan Indonesia sebagai bangsa yang kuat dan bermartabat, Presiden Soekarno memerintahkan pembangunan Monumen Nasional (Monas), Gelora Bung Karno, serta jalan protokol yang lebar. 

Ambisi besar itu kemudian dilanjutkan oleh Orde Baru di bawah Presiden Soeharto dengan pendekatan berbeda. Pada era 1970-an hingga 1990-an, kita menyaksikan pertumbuhan ekonomi pesat dan pembangunan infrastruktur masif. Jalan tol dibangun, kawasan bisnis seperti Sudirman dan Kuningan dibuka, dan pusat perbelanjaan menjamur. 

Akan tetapi modernisasi ini datang dengan harga mahal. Krisis moneter menghantam dan demonstrasi besar-besaran menuntut reformasi tumpah ruah di jalanan ibu kota. Kerusuhan Mei 1998 meninggalkan luka dalam, tetapi juga membuka jalan menuju demokratisasi. Jakarta menjadi ruang bagi kebebasan berekspresi, perubahan politik, dan desentralisasi kekuasaan.

Memasuki era reformasi, Jakarta berupaya menjadi ruang yang ramah untuk warganya. Sistem transportasi publik seperti TransJakarta, MRT, dan LRT mulai dikembangkan untuk mengurangi kemacetan dan memberikan alternatif mobilitas yang lebih efisien. 

Di sisi lain, kota juga mulai memperhatikan tata ruang yang lebih manusiawi, dengan mempertimbangkan kebutuhan pejalan kaki, pesepeda, serta kelompok rentan. Upaya revitalisasi taman kota dan pembangunan fasilitas publik yang lebih inklusif juga terus digalakkan.
  Namun di balik semangat perubahan itu, Jakarta menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Kemacetan lalu lintas, banjir tahunan, pencemaran udara, dan kepadatan penduduk telah menekan kualitas hidup warganya.

Ketergantungan pada kendaraan pribadi dan rusaknya ekosistem sungai menjadi isu krusial. Sementara itu, ancaman perubahan iklim dan penurunan muka tanah membuat sebagian wilayah Jakarta secara literal tenggelam. 

Pemerintah pusat pun akhirnya menetapkan rencana besar, yakni memindahkan ibu kota negara ke Nusantara di Kalimantan. Meski secara administratif peran Jakarta akan bergeser, secara kultural, sosial, dan ekonomi, kota ini tetap memegang posisi sentral bagi Indonesia.

Tahun 2025 menandai babak baru bagi Jakarta. Kota ini bukan lagi sekadar pusat kekuasaan politik, tetapi berkembang sebagai kota global dengan peran strategis dalam perekonomian, kebudayaan, dan teknologi modern. 

Sistem transportasi terpadu berbasis rel seperti MRT dan LRT makin berkembang, memudahkan orang-orang dari berbagai penjuru daerah untuk berkunjung ke Jakarta. Ruang publik ditambah dan diperluas. Bangunan peninggalan sejarah yang terbengkalai dihidupkan kembali sebagai ruang budaya, pariwisata, dan kreativitas anak muda.

Jakarta adalah kota yang tidak pernah menamatkan ceritanya, dan akan terus bergerak menyongsong pergantian zaman. Kota ini menyimpan sejarah panjang perjalanan bangsa, tempat di mana masa lalu dan masa depan bertemu dalam satu denyut yang sama.

Baca juga: Hypereport: Kata Mereka untuk Jakarta Kala Tak Lagi Jadi Ibu Kota

(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)