Belajar dari Thailand, Saatnya Indonesia Serius Kelola Wisata Sejarah

Indonesia adalah rumah bagi salah satu kekayaan sejarah dan budaya paling melimpah di dunia. Dari Candi Borobudur yang megah di Magelang hingga Situs Sangiran yang menjadi bukti jejak awal manusia, warisan ini tersebar dari barat ke timur Nusantara.

Namun, ironi muncul ketika potensi besar ini belum berhasil kita ubah menjadi kekuatan ekonomi maupun daya saing global. Pada 2023, Indonesia mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 13,9 juta orang. Angka ini memang mulai pulih pascapandemi, tetapi masih tertinggal jauh dari Thailand yang pada tahun yang sama mampu menarik lebih dari 28 juta wisatawan asing.

Baca juga: Kawasan Pasar Baru Dihidupkan Kembali Jadi Destinasi Wisata Urban

Padahal, secara sumber daya sejarah dan budaya, Indonesia memiliki kekayaan yang tak kalah mengagumkan. Salah satu penyebab ketertinggalan ini adalah lemahnya strategi promosi wisata sejarah. Kampanye pariwisata kita sering berubah mengikuti pergantian menteri. Branding seperti Wonderful Indonesia belum sekuat dan sekonsisten slogan Amazing Thailand yang sudah digunakan sejak akhir 1990-an.

Kota Tua Jakarta menjadi contoh yang mencolok. Meski sudah beberapa kali direvitalisasi, kawasan ini belum berhasil menjadi ikon wisata sejarah yang dikenal luas di tingkat global.

Selain itu, infrastruktur pendukung yang belum merata menjadi hambatan besar. Situs Gunung Padang di Jawa Barat dan Megalitikum Lore Lindu di Sulawesi Tengah menyimpan narasi sejarah yang kuat, tetapi akses ke lokasi-lokasi ini masih menyulitkan, terutama bagi wisatawan mancanegara yang mengandalkan konektivitas dan kenyamanan. Toilet bersih, pemandu profesional, hingga akomodasi yang layak masih menjadi persoalan klasik di banyak situs sejarah.

Thailand menunjukkan pendekatan yang berbeda. Negeri ini tidak hanya menjadikan situs sejarah sebagai latar belakang foto, tetapi benar-benar membangunnya sebagai pusat ekonomi berbasis budaya. Wat Chaiwatthanaram di Ayutthaya yang rusak berat akibat banjir pada 2011 berhasil direstorasi total dengan menggandeng UNESCO dan World Monuments Fund. Proyek ini menjadi model bagaimana konservasi dilakukan dengan standar internasional.

Sementara di Indonesia, kerja sama internasional serupa memang pernah terjadi di Borobudur dan Sawahlunto, tetapi skalanya masih terbatas. Candi Muaro Jambi, misalnya, masih minim dukungan meski potensinya besar sebagai pusat sejarah peradaban Melayu.

Tak hanya soal fisik, Thailand juga unggul dalam mengadopsi teknologi. Mereka telah menerapkan sistem augmented reality di beberapa situs sejarah untuk menghadirkan pengalaman wisata yang imersif dan edukatif. Di Indonesia, pengembangan virtual tour seperti pada Candi Borobudur sudah dimulai, namun masih belum menjadi standar umum. Padahal, generasi muda saat ini sangat terbuka pada pendekatan digital untuk memahami sejarah.

Penelitian akademik yang dilakukan terhadap perilaku pengunjung situs budaya di Indonesia dan Thailand memperkuat perbedaan pendekatan ini. Studi yang mengambil sampel 488 wisatawan menunjukkan bahwa di Indonesia, faktor utama yang membuat wisatawan puas adalah aktivitas atau program yang ditawarkan di situs tersebut.

Adapun di Thailand, daya tarik situs itu sendiri sudah cukup kuat untuk memberikan kepuasan. Ini menandakan bahwa Thailand berhasil membentuk persepsi nilai historis dan pengalaman yang mendalam hanya dari tempatnya, tanpa terlalu bergantung pada program tambahan.

Pelibatan komunitas lokal menjadi kunci lain yang membedakan. Thailand berhasil merevitalisasi kawasan seperti Pasar Samchuk dengan menjadikan warga sebagai pelaku utama sekaligus penerima manfaat ekonomi. Di Indonesia, meski ada program desa wisata seperti di Borobudur dan Penglipuran, partisipasi masyarakat lokal masih sering bersifat formalitas. Polemik seputar tarif mahal masuk Candi Borobudur yang memicu penolakan dari warga sekitar menunjukkan bahwa kebijakan pariwisata belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan komunitas.

Isu lain yang perlu ditangani serius adalah ketegangan antara konservasi dan komersialisasi. Pemerintah Indonesia pernah menerapkan kuota kunjungan di Borobudur demi menjaga kelestarian. Namun langkah ini memunculkan perdebatan panjang karena dianggap mempersulit akses wisatawan dan memukul ekonomi warga sekitar. Thailand mampu menghadapi dilema serupa dengan pendekatan yang lebih rapi. Ayutthaya, misalnya, dikelola dengan aturan yang jelas sehingga situs tetap terjaga, tetapi ekonomi lokal tetap bergerak dinamis.

Angka-angka dan studi di atas memberi kita cermin yang jernih. Indonesia memiliki seluruh bahan untuk menjadi kekuatan besar dalam pariwisata sejarah, tetapi kita belum memiliki resep pengelolaan yang tepat. Ketika negara tetangga sudah berlari, kita masih sibuk merapikan niat dan strategi.

Sekarang adalah saat yang tepat untuk berhenti membandingkan diri dengan masa lalu dan mulai belajar dari yang sudah lebih dulu sukses. Wisata sejarah bukan sekadar produk budaya. Ini adalah jalan menuju kedaulatan ekonomi, pelestarian identitas, sekaligus sarana diplomasi bangsa.

Baca juga: Mendorong Candi Jadi Simbol Budaya, Bukan Sekadar Objek Wisata