Anak Muda Indonesia Disebut Punya Berkah Sekaligus Kutukan, Kenapa Ya?

Intelektual muda, Prof. Bagus Muljadi, menyampaikan pandangan kritis tentang persoalan generasi muda Indonesia dalam forum Jakarta Future Festival. Dalam pemaparannya, Prof. Bagus menyebut bahwa generasi muda Indonesia tengah dilingkupi paradoks, karena di satu sisi mendapat keberkahan, tetapi juga kutukan.

Berkah yang dimaksud, menurut Prof. Bagus, terletak pada kekayaan sumber daya kultural dan epistemik yang dimiliki bangsa ini. Setiap daerah di Indonesia memiliki keunggulan dan potensi lokal yang berbeda-beda.

Jika hal tersebut dikelola dengan baik, itu bisa menjadi kekuatan besar untuk masa depan. Namun, potensi ini kerap terhambat oleh apa yang dia sebut sebagai post kolonial mindset.

Baca juga: Riset: Ekspektasi Orang Tua & Bujet Terbatas Jadi Hambatan Anak Muda Menikah

“Anak muda Indonesia memiliki kekuatan besar, tetapi mereka masih terkungkung oleh cara pandang lama yang tidak tumbuh dari akar budaya dan sejarah sendiri,” ungkap Prof. Bagus di Taman Ismail Marzuki, Minggu, (25/6/2025)

Asisten Profesor di University of Nottingham ini mengatakan masalah ini cukup struktural. Sebab, negara juga berperan dalam melanggengkan situasi-situasi saat ini.

Dia mencontohkan pemerintah pusat yang sering kali membentuk persepsi terhadap daerah-daerah melalui lensa yang sempit. Bali, misalnya, kerap didefinisikan semata sebagai kawasan pariwisata. Akibatnya, generasi mudanya diarahkan untuk unggul dalam bidang hospitality dan perhotelan.

Padahal, sejarah mencatat bahwa masyarakat Bali memiliki warisan pengetahuan yang jauh lebih kompleks, salah satunya adalah sistem irigasi tradisional Subak, yang telah diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia.

Contoh lain ialah narasi tentang Yogyakarta yang punya banyak museum. Padahal, ada narasi besar yang telah disusun oleh para oleh para leluhur bahwa tempat ini adalah pusat ilmu pengetahuan bumi.

Menurut Prof. Bagus, pada abad ke-19 ada ribuan jurnal ilmiah internasional membahas fenomena geologis di Pulau Jawa, menjadikan Yogyakarta sebagai salah satu pusat studi vulkanologi dunia.

Namun jejak pengetahuan itu nyaris tak hadir dalam kesadaran generasi muda saat ini, yang lebih mengenal kota tersebut sebagai pusat budaya populer atau pendidikan formal semata.

Di wilayah Sunda, Prof. Bagus menyoroti keberadaan naskah kuno Siksa Kandang Karesian, yang memuat struktur peradilan tujuh tingkat. Dalam sistem tersebut, hukum tertulis justru hanya menempati level kedua dari bawah, masih berada di bawah konvensi publik dan perdebatan yudisial yang berbasis kebijaksanaan lokal.

“Bicara itu dianggap satu hal yang agung, bahkan dibanding tulisan. Namun, sekarang kalau saya sebut omong, mungkin yang terlintas di pikiran kalian adalah omon-omon atau omong kosong. Ketika saya bilang ujaran, mungkin banyak yang terlintas setelahnya adalah ujaran kebencian atau ujaran kebohongan,” jelasnya.

Warisan intelektual dan sistem sosial yang dimiliki leluhur kita sangat kaya. Tapi warisan tersebut cenderung dikesampingkan. Akibatnya, pemuda sekarang tidak berada dalam posisi untuk melanjutkan kontribusi epistemik bangsa.

Lebih lanjut, Prof. Bagus mengemukakan bahwa sebelum dunia mengenal konsep trias politica ala Montesquieu, masyarakat Bugis telah memiliki pemahaman serupa yang terekam dalam naskah-naskah kuno yang diperkirakan berasal dari abad ke-9.

Ini menunjukkan bahwa Nusantara sejak lama merupakan pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan tata kelola sosial, bukan semata wilayah yang menunggu dijajah atau dipandu oleh narasi asing.

“Indonesia adalah laboratorium pengetahuan dunia. Tetapi ironisnya, generasi mudanya kian jauh dari kesadaran akan akar pengetahuannya sendiri. Tapi, ini akan segera berubah,” katanya.

Dirinya menegaskan bahwa transformasi perubahan hanya akan terjadi jika generasi muda mulai membangun kembali identitasnya secara utuh. Mulai dari memahami sejarah, menggali kembali pengetahuan lokal, dan mengembangkan imajinasi yang tidak selalu berorientasi ke pusat.

“Tanpa identitas yang jelas, seseorang akan kehilangan arah. Kita harus kembali ke akar, agar tahu ke mana akan melangkah,” tuturnya.

Di samping kesadaran tersebut, dirinya juga menekankan pentingnya pemerintah pusat juga untuk mensentralisasi kebijakan. Sebab, hanya masyarakat lokal yang benar-benar memahami sejarah, bahasa, dan kebutuhan mereka sendiri.

Oleh karena itu, pembangunan dan kebijakan budaya harus bertumpu pada pendekatan partisipatif, bukan sekadar penyeragaman dari atas ke bawah.

Belajar dari Borobudur 

Sejarawan Hilmar Farid juga menyoroti bahwa Indonesia sebenarnya pernah memiliki tradisi produksi pengetahuan yang sangat masif, dan itu diwariskan lintas generasi. Namun, kini tradisi itu seolah tercerabut dari akar.

“Kita sekarang bicara soal masa kini, tapi bahkan apa yang terjadi di generasi orang tua kita saja sering tidak kita ketahui, apalagi generasi kakek nenek. Kita menyebut tahun 1945 seolah itu sangat jauh. Padahal sejarah itu mestinya lintasannya berkesinambungan, agar membentuk generasi ke generasi yang sadar arah,” ujar Hilmar.

Hilmar lantas mengangkat Borobudur sebagai satu contoh monumental. Sebab, bangunan itu diselesaikan dalam waktu 75 tahun.

Menurutnya, para perintisnya tidak pernah melihat hasil akhir, dan mereka yang menyelesaikannya pun tak pernah tahu rencana awal. Namun, proyek itu tetap berjalan karena adanya sistem, narasi, dan kesinambungan pengetahuan.

“Pengetahuan seharusnya diwariskan seperti itu,” kata Hilmar.

Hilmar juga memperingatkan bahaya dari post kolonial mindset. Ketika akar sudah ditinggalkan tetapi belum ditemukan pijakan baru, masyarakat akan berada dalam kondisi terombang-ambing. “Itulah suasana kehidupan kita sekarang,” tegasnya.

Untuk keluar dari situasi tersebut, Hilmar menawarkan tiga langkah strategis. Pertama, membangun kesadaran kritis dan historis, bukan sekadar menulis ulang buku sejarah, tetapi untuk memahami dari mana kita berasal agar mampu membaca arah zaman. “Sejarah adalah kompas untuk menghadapi perubahan besar,” ujarnya.

Kedua, pentingnya empati sosial dan keberanian moral. “Jangan netral terhadap ketidakadilan. Harus berpihak, peduli pada yang tertindas,” imbuhnya.

Ketiga adalah kemampuan untuk terus belajar dan berkolaborasi. Dalam dunia yang terus berubah, yang bertahan bukanlah yang paling kuat, tetapi mereka yang mampu unlearning, belajar kembali, dan bekerja lintas batas.

Baca juga:  Anak Muda Buru Buku Bacaan Nonfiksi, Refleksi & Pencarian Jati Diri Jadi Pendorong