Legalitas Jadi Tantangan UMKM untuk Ekspansi Lewat Waralaba
17 May 2025 |
13:29 WIB
Dewi Andriani
Jurnalis Hypeabis.id
Bisnis waralaba atau franchise kian mendapat tempat sebagai model usaha yang mendorong pertumbuhan wirausaha nasional. Dengan sistem yang sudah teruji, risiko yang terukur, dan pasar yang sudah terbentuk, waralaba dinilai sebagai pintu masuk paling realistis bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk naik kelas.
Namun di balik peluang tersebut, banyak di antara mereka masih terkendala dalam urusan legalitas, terutama untuk memperoleh Surat Tanda Pemberi Waralaba (STPW).
Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurrahman menyebut bahwa penyederhanaan regulasi menjadi kunci agar makin banyak pelaku usaha yang masuk ke dalam ekosistem waralaba.
Baca juga: Waralaba Dorong Jumlah Wirausaha Nasional dengan Omzet Tembus Rp143 Triliun
“Dari ribuan pelaku usaha, hanya sekitar 300-an yang tercatat resmi [memiliki STPW]. Ini menandakan ada kendala dalam proses perizinan,” ujar Maman di sela pembukaan Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) Business Show 2025, Kamis (16/5).
Menurutnya, banyak pelaku usaha kesulitan memenuhi dokumen administrasi untuk STPW. Karena itulah, regulasi waralaba perlu diarahkan untuk mendukung pembinaan, bukan sekadar kontrol administratif. “Legalitas seperti STPW justru akan meningkatkan nilai tawar dan kepercayaan terhadap brand, baik di pasar lokal maupun global,” ucapnya.
Pemerintah sendiri sebetulnya sudah menyederhanakan syarat STPW di dalam PP No 35/2024 dengan menurunkan syarat operasional bisnis yang menguntungkan, dari minimal 5 tahun menjadi 3 tahun.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Shoffan Shofwan menyebutkan waralaba memiliki peran yang strategis dalam mendorong rasio kewirausahaan nasional yang saat ini masih berada di angka 3,35%, di bawah standar minimum negara maju yakni 4%.
“Kami terus melakukan pembinaan waralaba karena ini sangat berkaitan dengan peningkatan jumlah entrepreneur,” ujarnya.
Iqbal mencatat, hingga 2024 sektor waralaba berhasil membukukan omzet sebesar Rp143 triliun dengan lebih dari 48.000 gerai yang menyerap 98.000 tenaga kerja.
Adapun jumlah pemberi waralaba lokal yang telah mengantongi Surat Tanda Pemberi Waralaba (STPW) mencapai 157 dan 153 STPW lainnya berasal dari brand internasional. Beberapa merek bahkan sukses berekspansi ke luar negeri. Alfamart, misalnya, kini memiliki lebih dari 2.000 gerai di Filipina.
Meski peluang bisnisnya terbuka lebar, Iqbal menegaskan bahwa tidak semua usaha dengan banyak cabang otomatis tergolong franchise. Syarat utama adalah usaha tersebut terbukti menguntungkan minimal selama tiga tahun, memiliki sistem pembinaan, dan wajib memiliki STPW.
“Banyak yang menyebut diri sebagai franchise, padahal belum memenuhi syarat. Kalau belum punya STPW, itu lebih tepat disebut peluang usaha atau kemitraan,” jelasnya.
Iqbal juga menekankan pentingnya masyarakat memverifikasi legalitas usaha sebelum membeli lisensi dan waralaba. “Setiap gerai waralaba resmi, wajib mencantumkan logo waralaba. Ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman,” tuturnya.
Untuk mempermudah jalan UMKM menjadi pemberi waralaba, Kemendag membuka program pendampingan teknis melalui Direktorat Bina Usaha Perdagangan, mulai pelatihan hingga asistensi administrasi.
“Pendaftaran STPW memang sukarela, tapi menjadi wajib kalau sudah mengklaim dirinya sebagai waralaba,” tegasnya.
Peluang bisnis waralaba makin relevan dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,87% pada triwulan I-2025 menandakan stabilitas di tengah perlambatan global.
Sektor perdagangan, kontributor PDB terbesar kedua, menandakan daya beli masyarakat tetap kuat. Kondisi ini membuka peluang bagi UMKM di sektor F&B, ritel, laundry, kecantikan, dan jasa yang menjadi lini utama waralaba nasional.
Baca juga: Ini Fondasi Bisnis UKM Untuk Naik Kelas Lewat Franchise
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
Namun di balik peluang tersebut, banyak di antara mereka masih terkendala dalam urusan legalitas, terutama untuk memperoleh Surat Tanda Pemberi Waralaba (STPW).
Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurrahman menyebut bahwa penyederhanaan regulasi menjadi kunci agar makin banyak pelaku usaha yang masuk ke dalam ekosistem waralaba.
Baca juga: Waralaba Dorong Jumlah Wirausaha Nasional dengan Omzet Tembus Rp143 Triliun
“Dari ribuan pelaku usaha, hanya sekitar 300-an yang tercatat resmi [memiliki STPW]. Ini menandakan ada kendala dalam proses perizinan,” ujar Maman di sela pembukaan Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) Business Show 2025, Kamis (16/5).
Menurutnya, banyak pelaku usaha kesulitan memenuhi dokumen administrasi untuk STPW. Karena itulah, regulasi waralaba perlu diarahkan untuk mendukung pembinaan, bukan sekadar kontrol administratif. “Legalitas seperti STPW justru akan meningkatkan nilai tawar dan kepercayaan terhadap brand, baik di pasar lokal maupun global,” ucapnya.
Pemerintah sendiri sebetulnya sudah menyederhanakan syarat STPW di dalam PP No 35/2024 dengan menurunkan syarat operasional bisnis yang menguntungkan, dari minimal 5 tahun menjadi 3 tahun.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Shoffan Shofwan menyebutkan waralaba memiliki peran yang strategis dalam mendorong rasio kewirausahaan nasional yang saat ini masih berada di angka 3,35%, di bawah standar minimum negara maju yakni 4%.
“Kami terus melakukan pembinaan waralaba karena ini sangat berkaitan dengan peningkatan jumlah entrepreneur,” ujarnya.
Iqbal mencatat, hingga 2024 sektor waralaba berhasil membukukan omzet sebesar Rp143 triliun dengan lebih dari 48.000 gerai yang menyerap 98.000 tenaga kerja.
Adapun jumlah pemberi waralaba lokal yang telah mengantongi Surat Tanda Pemberi Waralaba (STPW) mencapai 157 dan 153 STPW lainnya berasal dari brand internasional. Beberapa merek bahkan sukses berekspansi ke luar negeri. Alfamart, misalnya, kini memiliki lebih dari 2.000 gerai di Filipina.
Meski peluang bisnisnya terbuka lebar, Iqbal menegaskan bahwa tidak semua usaha dengan banyak cabang otomatis tergolong franchise. Syarat utama adalah usaha tersebut terbukti menguntungkan minimal selama tiga tahun, memiliki sistem pembinaan, dan wajib memiliki STPW.
“Banyak yang menyebut diri sebagai franchise, padahal belum memenuhi syarat. Kalau belum punya STPW, itu lebih tepat disebut peluang usaha atau kemitraan,” jelasnya.
Iqbal juga menekankan pentingnya masyarakat memverifikasi legalitas usaha sebelum membeli lisensi dan waralaba. “Setiap gerai waralaba resmi, wajib mencantumkan logo waralaba. Ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman,” tuturnya.
Untuk mempermudah jalan UMKM menjadi pemberi waralaba, Kemendag membuka program pendampingan teknis melalui Direktorat Bina Usaha Perdagangan, mulai pelatihan hingga asistensi administrasi.
“Pendaftaran STPW memang sukarela, tapi menjadi wajib kalau sudah mengklaim dirinya sebagai waralaba,” tegasnya.
Peluang bisnis waralaba makin relevan dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,87% pada triwulan I-2025 menandakan stabilitas di tengah perlambatan global.
Sektor perdagangan, kontributor PDB terbesar kedua, menandakan daya beli masyarakat tetap kuat. Kondisi ini membuka peluang bagi UMKM di sektor F&B, ritel, laundry, kecantikan, dan jasa yang menjadi lini utama waralaba nasional.
Baca juga: Ini Fondasi Bisnis UKM Untuk Naik Kelas Lewat Franchise
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
Komentar
Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.