Tata Kelola Gedung Pertunjukan & Permuseuman Jadi Isu Penting di Kementerian Kebudayaan
21 November 2024 |
15:49 WIB
Prasetyo Agung Ginanjar
Jurnalis Hypeabis.id
Dunia seni pertunjukan Indonesia terus bermetamorfosa dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah pertunjukan seni makin sering dihelat di berbagai daerah, bahkan tak jarang seniman teater lokal membawa karya mereka untuk dipentaskan di luar negeri.
Namun, sederet masalah sepertinya masih membelenggu ekosistem seni pertunjukan di Tanah Air. Mahalnya sewa tarif gedung, tata kelola yang tumpang tindih, hingga fasilitas gedung yang tidak terawat, membuat para pelaku seni pertunjukkan megap-megap.
Obrolan Menteri Kebudayaan Fadli Zon, dan Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha dengan insan budaya berlangsung hangat pada Kamis, (21/11/24). Sederet persoalan digelontorkan oleh para pelaku budaya, mulai dari insan seni pertunjukan, hingga penganut paham kepercayaan.
Baca Juga: Eksklusif Menteri Kebudayaan Fadli Zon: Misi Menjadikan Indonesia Sebagai Ibu Kota Budaya Dunia
Ada yang mengkritisi pembenahan sejarah Indonesia, pemberian ruang pada masyarakat adat, hingga standarisasi museum. Peserta yang lain juga menginginkan adanya repatriasi benda-benda bersejarah dari luar negeri yang secara masif harus dikembalikan ke Tanah Air.
Salah satu perwakilan seni pertunjukan Ratna Riantiarno, mengeluhkan mahalnya tarif sewa gedung bagi para seniman teater. Menurut Ratna, dunia seni pertunjukan membutuhkan tempat pementasan. Walakin, sebagian besar gedung tersebut, tata kelolanya tidak terurus dengan baik.
Lain dari itu, salah satu pendiri Teater Koma itu menjelaskan para pelaku seni pertunjukkan juga membutuhkan dukungan dana untuk pementasan. Selain dari segi produksi, ini juga tak lepas dari mahalnya tarif sewa gedung saat pementasan berlangsung.
"Dulu, kami dapat pentas di gedung-gedung pertunjukan itu dengan harga yang murah sebagai seniman. Akan tetapi saat ini kami dipersamakan dengan siapa saja. Jadi tidak ada perbedaan [harga] antara seniman atau pihak swasta yang menggunakan gedung tersebut," katanya.
Tata kelola terkait permuseuman di Indonesia juga perlu segera dibenahi oleh Kementrian Kebudayaan. Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI), Putu Supadma Rudana mengatakan, selain standarisasi museum, diplomasi juga penting digaungkan untuk mengenalkan keberagaman budaya di Indonesia.
Putu mengungkap, museum merupakan rumah sumber inspirasi, di mana Indonesia memiliki banyak living museum yang perlu dilestarikan. Salah satu tantangan untuk mengaktualisasikan gagasan tersebut adalah menarasikannya dengan sangkil kepada generasi muda atau masyarakat global.
"Museum itu tidak hanya di gedung akan tetapi rumah dari semua artefak. Rumah dari cipta rasa karsa dari bangsa yang tidak hanya dilihat dari besar-kecilnya gedung museum, tapi sebagai media untuk menggaungkan ke masyarakat," katanya.
Berlangsung lebih dari 2 jam dalam diskusi ini Menteri Kebudayaan Fadli Zon lebih banyak mendengar dan mencatat aspirasi dari para pelaku budaya. Kegiatan ngopi pagi ini, menurutnya memang menjadi bentuk upaya 'belanja masalah' dalam rangka memajukan kebudayaan Indonesia.
Terkait masalah mahalnya tarif sewa gedung, akan segera dikomunikasikan dengan sejumlah lembaga terkait, salah satunya Taman Ismail Marzuki (TIM). Dia mengungkap akan mengundang stakeholder dan pemerintah provinsi, serta Jakpro sebagai salah satu pengelola TIM untuk menurunkan tarif sewa.
"Kami juga akan menemui pengelola panggung yang lain, supaya ada afirmasi, bahwa ada panggung-panggung kebudayaan yang tidak sepenuhnya komersil. Ini yang akan kita diskusikan dengan mereka, supaya punya diskresi dalam upaya membangun ekosistem kesenian dan kebudayaan kita," katanya.
Lebih lanjut Fadli mengungkap, pihaknya juga akan berkolaborasi dengan Kementerian dalam Negeri untuk mengucurkan dana abadi kebudayaan yang sifatnya fisik. Sebab, menurut dia hampir sebagian besar aman budaya, dan museum di daerah memerlukan dukungan untuk perbaikan-perbaikan fisik bangunan.
Revitalisasi dari struktur fisik tersebut menurut Fadli juga bisa dikolaborasikan dengan pihak swasta, CSR, dan perusahan-perusahan di daerah. "Bersama Kemendagri kita juga berharap nantinya ada nomenklatur Dewan Kebudayaan Daerah. Salah satu stimulusnya adalah dana abadi kebudayaan yang non fisik, mseki saya lihat yang perlu dikeenjot saat ini dalah yang sifatnya fisik," imbuhnya.
Baca Juga: Royalti Musik Indonesia Tertinggal Jauh, Menteri Kebudayaan Fadli Zon Siap Revisi Regulasi
Editor: M. Taufikul Basari
Namun, sederet masalah sepertinya masih membelenggu ekosistem seni pertunjukan di Tanah Air. Mahalnya sewa tarif gedung, tata kelola yang tumpang tindih, hingga fasilitas gedung yang tidak terawat, membuat para pelaku seni pertunjukkan megap-megap.
Obrolan Menteri Kebudayaan Fadli Zon, dan Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha dengan insan budaya berlangsung hangat pada Kamis, (21/11/24). Sederet persoalan digelontorkan oleh para pelaku budaya, mulai dari insan seni pertunjukan, hingga penganut paham kepercayaan.
Baca Juga: Eksklusif Menteri Kebudayaan Fadli Zon: Misi Menjadikan Indonesia Sebagai Ibu Kota Budaya Dunia
Ada yang mengkritisi pembenahan sejarah Indonesia, pemberian ruang pada masyarakat adat, hingga standarisasi museum. Peserta yang lain juga menginginkan adanya repatriasi benda-benda bersejarah dari luar negeri yang secara masif harus dikembalikan ke Tanah Air.
Salah satu perwakilan seni pertunjukan Ratna Riantiarno, mengeluhkan mahalnya tarif sewa gedung bagi para seniman teater. Menurut Ratna, dunia seni pertunjukan membutuhkan tempat pementasan. Walakin, sebagian besar gedung tersebut, tata kelolanya tidak terurus dengan baik.
Lain dari itu, salah satu pendiri Teater Koma itu menjelaskan para pelaku seni pertunjukkan juga membutuhkan dukungan dana untuk pementasan. Selain dari segi produksi, ini juga tak lepas dari mahalnya tarif sewa gedung saat pementasan berlangsung.
"Dulu, kami dapat pentas di gedung-gedung pertunjukan itu dengan harga yang murah sebagai seniman. Akan tetapi saat ini kami dipersamakan dengan siapa saja. Jadi tidak ada perbedaan [harga] antara seniman atau pihak swasta yang menggunakan gedung tersebut," katanya.
Ratna Riantiarno dari Teater Koma menyampaikan pendapatnya dalam diskusi ngopi pagi bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon, dan Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha di Gedung Kemendikbud pada Kamis, (21/11/24).
Putu mengungkap, museum merupakan rumah sumber inspirasi, di mana Indonesia memiliki banyak living museum yang perlu dilestarikan. Salah satu tantangan untuk mengaktualisasikan gagasan tersebut adalah menarasikannya dengan sangkil kepada generasi muda atau masyarakat global.
"Museum itu tidak hanya di gedung akan tetapi rumah dari semua artefak. Rumah dari cipta rasa karsa dari bangsa yang tidak hanya dilihat dari besar-kecilnya gedung museum, tapi sebagai media untuk menggaungkan ke masyarakat," katanya.
Belanja Masalah
Berlangsung lebih dari 2 jam dalam diskusi ini Menteri Kebudayaan Fadli Zon lebih banyak mendengar dan mencatat aspirasi dari para pelaku budaya. Kegiatan ngopi pagi ini, menurutnya memang menjadi bentuk upaya 'belanja masalah' dalam rangka memajukan kebudayaan Indonesia.
Terkait masalah mahalnya tarif sewa gedung, akan segera dikomunikasikan dengan sejumlah lembaga terkait, salah satunya Taman Ismail Marzuki (TIM). Dia mengungkap akan mengundang stakeholder dan pemerintah provinsi, serta Jakpro sebagai salah satu pengelola TIM untuk menurunkan tarif sewa.
"Kami juga akan menemui pengelola panggung yang lain, supaya ada afirmasi, bahwa ada panggung-panggung kebudayaan yang tidak sepenuhnya komersil. Ini yang akan kita diskusikan dengan mereka, supaya punya diskresi dalam upaya membangun ekosistem kesenian dan kebudayaan kita," katanya.
Lebih lanjut Fadli mengungkap, pihaknya juga akan berkolaborasi dengan Kementerian dalam Negeri untuk mengucurkan dana abadi kebudayaan yang sifatnya fisik. Sebab, menurut dia hampir sebagian besar aman budaya, dan museum di daerah memerlukan dukungan untuk perbaikan-perbaikan fisik bangunan.
Revitalisasi dari struktur fisik tersebut menurut Fadli juga bisa dikolaborasikan dengan pihak swasta, CSR, dan perusahan-perusahan di daerah. "Bersama Kemendagri kita juga berharap nantinya ada nomenklatur Dewan Kebudayaan Daerah. Salah satu stimulusnya adalah dana abadi kebudayaan yang non fisik, mseki saya lihat yang perlu dikeenjot saat ini dalah yang sifatnya fisik," imbuhnya.
Baca Juga: Royalti Musik Indonesia Tertinggal Jauh, Menteri Kebudayaan Fadli Zon Siap Revisi Regulasi
Editor: M. Taufikul Basari
Komentar
Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.