Iuran Pariwisata Bakal Jadi Beban Penumpang & Maskapai? Begini Kata Pengamat

Rencana pemerintah untuk memungut iuran pariwisata melalui tiket pesawat menuai polemik di tengah masyarakat. Tidak sedikit yang khawatir jika regulasi ini disahkan dapat berdampak pada industri penerbangan dan merugikan masyarakat sebagai penumpang.

Pengamat Penerbangan Alvin Lie berpendapat pungutan iuran pariwisata lewat tiket pesawat tidak relevan. Pasalnya, hal ini masuk dalam program kementerian atau BUMN yang harusnya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di satu sisi, beban masyarakat dinilai bertambah mengingat sudah dikenakan pajak sebesar11 persen ketika membeli tiket pesawat. "Lantas untuk apa pajak itu? Kalau dana ini dikelola oleh BUMN, ya pemerintah harus memodel kepada BUMN dong," tegasnya saat dihubungi Hypeabis.id belum lama ini. 

Baca juga: Tren Pariwisata Terus Tumbuh, Ini Destinasi Staycation Populer di Dalam dan Luar Negeri

Pungutan iuran pariwisata dari tiket pesawat, menurutnya, bertentangan dengan prinsip International Civil Aviation Organization (ICAO) dan International Air Transport Association (IATA). Setiap pungutan dari penumpang pesawat harus ada timbal baliknya berupa pelayanan atau fasilitas. Kecuali, jika itu tergolong ke dalam tax atau pajak yang menjadi amanat undang-undang. 

Alvin memprediksi iuran pariwisata melalui tiket pesawat ini justru menambah beban masyarakat karena yang dibayar penumpang akan naik. Padahal iuran ini bukan sesuatu yang dinikmati oleh penumpang pesawat, bukan fasilitas, bukan pelayanan, bukan pula tergolong pajak. Di satu sisi, kondisi daya beli masyarakat masih belum pulih sejak pandemi. 

Sementara itu, maskapai penerbangan katanya mengeluh bahwa harga tiket yang dipatok pemerintah sejak 2019 tarif batas atasnya, hingga saat ini tidak dinaikkan. Dengan demikian, maskapai penerbangan tidak mampu meningkatkan pelayanannya karena dipatok pada harga tarif batas atas.

"Akibatnya apa? Mereka juga tidak bisa mendatangkan pesawat baru, tidak bisa menambah kapasitasnya juga. Ini serba susah. Penumpangnya susah, airlinenya susah," tuturnya. 
  Alvin menerangkan saat ini perusahaan maskapai masih mengangsur hutang-hutang dan kerugian yang mereka derita selama pandemi Covid-19. Kondisi keuangannya masih sangat berat di tengah masa pemulihan. Oleh karena itu, mayoritas maskapai katanya menolak adanya penarikan iuran pariwisata melalui tiket pesawat ini.

"Mereka tidak mau. Saya sebagai ketua asosiasi pengguna jasa penerbangan juga akan melawan itu," tegasnya.

Menurutnya, jika pemerintah ingin tetap memungut iuran pariwisata, ada baiknya memang mengambil dana APBN sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Solusi lain yakni, bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha di bidang wisata seperti perhotelan atau pengelola tempat wisata. 

Alvin pun bertanya-tanya mengapa iuran pariwisata ini hanya dibebankan ke transportasi udara. Padahal, tidak semua orang yang naik pesawat merupakan orang mampu. Mayoritas mempertimbangkan kecepatan waktu dalam perjalanan. 

Dia menyebut, berdasarkan survei yang dilakukan Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI) di lima bandara besar yakni Kualanamu, Soekarno-Hatta, Juanda, I Gusti Ngurah Rai, dan Sultan Hasanuddin, hasilnya hanya 12,1 persen dari 10.414 responden yang melakukan perjalanan udara untuk tujuan liburan atau wisata.

"Jadi, bukan semua pelaku perjalanan adalah wisata," tuturnya.

Baca juga: Ini Kata Maskapai Garuda tentang Koper Pintar yang Dilarang Masuk Kabin Pesawat

(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)

Editor: Syaiful Millah