Begini Kata CEO KIG Live Soal Uji Coba Layanan Digital Perizinan Event

Layanan digital perizinan event yang sedang diuji coba oleh pemerintah, termasuk mencakup konser nasional menjadi kabar baik bagi para promotor. Mereka menunggu aturan itu segera diimplementasikan, tak terkecuali untuk pertunjukan yang mendatangkan musisi luar negeri. 

Rendra R. Saputra, CEO KIG Live, mengatakan bahwa layanan perizinan event secara digital merupakan langkah positif yang telah dinantikan oleh promotor, khususnya terkait dengan layanan satu pintu. “Salah satu kendala buat para promotor adalah terkait perizinan,” katanya kepada Hypeabis.id. 

Baca juga: Hore, Perizinan Event Seperti Konser Bakal Lebih Mudah

Pada saat ini, promotor harus menggapai lebih dari 10 instansi ketika hendak mengadakan sebuah konser guna mendapatkan perizinan mulai dari polisi, lembaga sensor, dan sebagainya. Baginya, jumlah itu terlalu banyak.

Dengan layanan digital perizinan event, dia berharap proses yang diperlukan oleh promotor mengadakan suatu konser bisa jauh lebih cepat. Selain itu, langkah tersebut juga diharapkan dapat memangkas biaya yang harus keluar ketika hendak menyelenggarakan pertunjukan musik.

“Mungkin kita berharap karena semua by system, dan semua informasi terkait tarif untuk izinnya seperti apa, karena ada di sebuah peraturan harusnya akan memangkas cost. Harapan kami seperti itu,” ujarnya.

Rendra menuturkan agak sulit untuk mengetahui waktu pasti perizinan yang diperoleh oleh promotor yang hendak menyelenggarakan konser. Bahkan, tidak jarang mereka baru memperoleh approval pada menit-menit akhir. Dia juga mengaku kadang tidak mengetahui kendala yang terjadi, yang membuat izin tidak bisa keluar. 

“Ada instansi yang cepat, ada juga yang lambat. Kita paham banyak yang bikin event atau mereka juga menimbang banyak faktor, dari keamanan dan regulasi,” ujarnya. 
  Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa regulasi terkait digitalisasi perizinan penyelenggaraan event memasuki tahap uji coba.

Dimulai pada 11 September, pengujian itu akan diterapkan secara terbatas sekitar satu bulan penyelenggaraan event konser berskala nasional atau tanpa penampil asing di 6 venue terpilih, yaitu GBK, JCC, JIExpo, Ancol BCIS, ICE BSD, dan Community Park PIK 2.

Dalam pengujian itu, Menparekraf berharap memperoleh feedback dari para pelaku penyelenggara event guna melakukan penyempurnaan sehingga sistem yang ada lebih user friendly.

“Seandainya ada kesulitan ada tempat yang bisa menjadi rujukan agar perizinan bisa diterbitkan tepat waktu. Uji coba ini pasti banyak masukan, jadi tidak akan langsung mulus, pasti ada beberapa  tahapan, namanya juga sistem baru,” katanya.

Sandiaga menuturkan bahwa digitalisasi perizinan penyelenggaraan event adalah sebuah upaya menciptakan sistem yang holistik, terintegrasi, dan mudah. Menurutnya, persiapan digitalisasi perizinan ini telah dilakukan selama satu tahun dan berkolaborasi dengan berbagai lintas sektoral instansi pemerintah.

Dia berharap sistem digitalisasi perizinan penyelenggaraan event ini berdampak pada perekonomian dan penyediaan lapangan kerja. “Event menjadi pendorong yang efektif dalam menggeliatkan perekonomian, kita harapkan ini menjadi dorongan karena 3.000 event di Indonesia tahun ini akan menyumbang Rp162 triliun dan menciptakan banyak lapangan kerja,” paparnya.

(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)

Editor: Syaiful Millah