Target Imunisasi Meleset, KLB Penyakit Ini Mengintai
25 May 2023 |
13:53 WIB
Desyinta Nuraini
Jurnalis Hypeabis.id
Imunitas masyarakat Indonesia terbilang rendah. Hal ini terlihat dari capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di 11 provinsi Indonesia pada 2022 masih di bawah target nasional 90 persen. Potensi kejadian luar biasa (KLB) terhadap sejumlah penyakit pun mengancam.
Dalam catatan Kementerian Kesehatan, 11 provinsi yang cakupan IDL rendah di antaranya Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Riau, Kalimantan Barat, Papua Barat, Sumatera Barat, Papua, dan Aceh. Demikian halnya untuk Imunisasi Baduta Lengkap (IBL). Masih terdapat 17 provinsi di Indonesia yang masih di bawah target imunisasi nasional, dengan capaian 3 terendah yakni Sumatera Barat, Papua, dan Aceh.
Baca juga: Jutaan Anak Indonesia Belum Imunisasi Efek Pandemi, Ortu Diminta Gercep
Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril mengatakan cakupan imunisasi lanjutan lengkap usia sekolah dasar (SD) pada 2022 juga menunjukkan sebanyak 8 provinsi belum mencapai target capaian 70 persen. Bahkan Provinsi Aceh masih di bawah 30 persen.
Imunisasi lanjutan lengkap di usia sekolah dasar ini dilihat dari persentase anak usia kelas 6 SD yang sudah mendapatkan imunisasi lanjutan lengkap. Imunisasi tersebut meliputi satu dosis DT, satu dosis campak rubella, dan 2 dosis Td di satu wilayah dalam kurun waktu satu tahun.
Adapun untuk 2023 secara Nasional ditargetkan 100 persen bayi usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi lengkap, dengan target capaian pada trimester pertama sebesar 33,3 persen.
“Namun nyatanya capaian hingga April menunjukkan secara nasional di Indonesia baru sebanyak 175.000 atau 4,02%l persen bayi yang mendapatkan imunisasi lengkap di Indonesia,” ujar Syahril dalam pernyataannya, dikutip Hypeabis.id, Kamis (25/5/2023).
Dia menyebut sejatinya pemerintah telah menargetkan cakupan imunisasi lengkap 0-11 bulan ini sebesar 33,3 persen pada April 2023. Namun demikian, belum ada provinsi yang mampu mencapai target tersebut.
Mirisnya, ada lima provinsi capaiannya masih di bawah 1 persen yaitu Maluku, Sumatera Utara, Papua, DI Yogyakarta, dan Aceh. Tentunya hal ini menurut Syahril, sangat mengkhawatirkan dan rentan terjadinya kejadian luar biasa (KLB).
"Karena rendahnya cakupan imunisasi pada anak dan bayi mengakibatkan tidak terbentuknya herd immunity, tentunya nanti akan berpotensi terjadinya outbreak atau KLB," tuturnya.
Syahril meminta agar imunisasi harus digenjot. Pasalnya, mayoritas provinsi di Indonesia memiliki risiko penularan polio, campak, dan difteri yang tinggi.
Dia menyampaikan sebanyak 21 provinsi dan 296 kabupaten/kota merupakan wilayah dengan risiko tinggi transmisi polio. Demikian juga dengan campak, sebanyak 10 provinsi dan 194 kabupaten/kota di Indonesia masuk ke dalam wilayah dengan risiko transmisi campak yang tinggi dan sangat tinggi.
Pada 2022 sampai 2023, bahkan terjadi KLB polio tipe 2 di Indonesia. Pada 2022 di Provinsi Aceh di Kabupaten Pidie, Aceh Utara, dan Bireuen, dan pada 2023, cakupan imunisasi polio di Purwakarta Jawa Barat sangat rendah.
Dalam upaya mengejar cakupan imunisasi ini, Kemenkes katanya menjalankan program pemberian imunisasi tambahan polio, difteri, dan campak. Imunisasi tambahan polio dilakukan di provinsi Jawa Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau.
Sementara itu, imunisasi tambahan difteri dilaksanakan di kabupaten Garut, serta imunisasi tambahan campak di provinsi Papua Tengah.
Khusus untuk kanker, Syahril mengatakan akan dilakukan program pemberian vaksinasi HPV secara gratis untuk mencegah angka pengidap kanker leher rahim (kanker serviks) pada wanita. Vaksin HPV diberikan kepada anak perempuan kelas 5 dan 6 SD. Tahun ini akan diberikan secara merata di 34 Provinsi di Indonesia.
Selain vaksinasi, Kemenkes juga menyiapkan program percontohan untuk pemeriksaan kanker serviks menggunakan metode HPV DNA Test. Saat ini, HPV DNA test dilakukan di lima kota di Provinsi DKI Jakarta, yaitu Jakarta pusat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Timur.
Syahril berharap pemerintah daerah memastikan capaian imunisasi dapat sesuai dengan target. "Dengan demikian kita dapat melindungi masa depan generasi penerus bangsa, memastikan anak-anak kita dapat tumbuh dengan baik dan sehat,” katanya.
Dalam catatan Kementerian Kesehatan, 11 provinsi yang cakupan IDL rendah di antaranya Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Riau, Kalimantan Barat, Papua Barat, Sumatera Barat, Papua, dan Aceh. Demikian halnya untuk Imunisasi Baduta Lengkap (IBL). Masih terdapat 17 provinsi di Indonesia yang masih di bawah target imunisasi nasional, dengan capaian 3 terendah yakni Sumatera Barat, Papua, dan Aceh.
Baca juga: Jutaan Anak Indonesia Belum Imunisasi Efek Pandemi, Ortu Diminta Gercep
Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril mengatakan cakupan imunisasi lanjutan lengkap usia sekolah dasar (SD) pada 2022 juga menunjukkan sebanyak 8 provinsi belum mencapai target capaian 70 persen. Bahkan Provinsi Aceh masih di bawah 30 persen.
Imunisasi lanjutan lengkap di usia sekolah dasar ini dilihat dari persentase anak usia kelas 6 SD yang sudah mendapatkan imunisasi lanjutan lengkap. Imunisasi tersebut meliputi satu dosis DT, satu dosis campak rubella, dan 2 dosis Td di satu wilayah dalam kurun waktu satu tahun.
Adapun untuk 2023 secara Nasional ditargetkan 100 persen bayi usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi lengkap, dengan target capaian pada trimester pertama sebesar 33,3 persen.
“Namun nyatanya capaian hingga April menunjukkan secara nasional di Indonesia baru sebanyak 175.000 atau 4,02%l persen bayi yang mendapatkan imunisasi lengkap di Indonesia,” ujar Syahril dalam pernyataannya, dikutip Hypeabis.id, Kamis (25/5/2023).
Dia menyebut sejatinya pemerintah telah menargetkan cakupan imunisasi lengkap 0-11 bulan ini sebesar 33,3 persen pada April 2023. Namun demikian, belum ada provinsi yang mampu mencapai target tersebut.
Mirisnya, ada lima provinsi capaiannya masih di bawah 1 persen yaitu Maluku, Sumatera Utara, Papua, DI Yogyakarta, dan Aceh. Tentunya hal ini menurut Syahril, sangat mengkhawatirkan dan rentan terjadinya kejadian luar biasa (KLB).
"Karena rendahnya cakupan imunisasi pada anak dan bayi mengakibatkan tidak terbentuknya herd immunity, tentunya nanti akan berpotensi terjadinya outbreak atau KLB," tuturnya.
Syahril meminta agar imunisasi harus digenjot. Pasalnya, mayoritas provinsi di Indonesia memiliki risiko penularan polio, campak, dan difteri yang tinggi.
Dia menyampaikan sebanyak 21 provinsi dan 296 kabupaten/kota merupakan wilayah dengan risiko tinggi transmisi polio. Demikian juga dengan campak, sebanyak 10 provinsi dan 194 kabupaten/kota di Indonesia masuk ke dalam wilayah dengan risiko transmisi campak yang tinggi dan sangat tinggi.
Pada 2022 sampai 2023, bahkan terjadi KLB polio tipe 2 di Indonesia. Pada 2022 di Provinsi Aceh di Kabupaten Pidie, Aceh Utara, dan Bireuen, dan pada 2023, cakupan imunisasi polio di Purwakarta Jawa Barat sangat rendah.
Dalam upaya mengejar cakupan imunisasi ini, Kemenkes katanya menjalankan program pemberian imunisasi tambahan polio, difteri, dan campak. Imunisasi tambahan polio dilakukan di provinsi Jawa Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau.
Sementara itu, imunisasi tambahan difteri dilaksanakan di kabupaten Garut, serta imunisasi tambahan campak di provinsi Papua Tengah.
Khusus untuk kanker, Syahril mengatakan akan dilakukan program pemberian vaksinasi HPV secara gratis untuk mencegah angka pengidap kanker leher rahim (kanker serviks) pada wanita. Vaksin HPV diberikan kepada anak perempuan kelas 5 dan 6 SD. Tahun ini akan diberikan secara merata di 34 Provinsi di Indonesia.
Selain vaksinasi, Kemenkes juga menyiapkan program percontohan untuk pemeriksaan kanker serviks menggunakan metode HPV DNA Test. Saat ini, HPV DNA test dilakukan di lima kota di Provinsi DKI Jakarta, yaitu Jakarta pusat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Timur.
Syahril berharap pemerintah daerah memastikan capaian imunisasi dapat sesuai dengan target. "Dengan demikian kita dapat melindungi masa depan generasi penerus bangsa, memastikan anak-anak kita dapat tumbuh dengan baik dan sehat,” katanya.
Komentar
Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.