Sempat Diblokir, Elon Musk Pastikan Akses Twitter di Turki Segera Normal
09 February 2023 |
12:24 WIB
Nirmala Aninda
Asisten Manajer Konten Hypeabis.id
CEO Tesla Elon Musk menginformasikan pada Kamis (9/2/2023), bahwa situs microblogging Twitter akan segera kembali aktif di Turki, setelah dilarang oleh pihak berwenang dengan alasan melonjaknya misinformasi dalam kondisi krisis ekstrem.
Korban tewas akibat gempa besar yang melanda Turki dan Suriah naik di atas 15.000 jiwa hingga hari ini, sementara tim penyelamat berlomba dengan waktu untuk menyelamatkan korban yang terjebak di bawah puing-puing di tengah cuaca dingin.
Baca juga: 4 Aplikasi Media Sosial Pengganti Twitter, dari Mastodon hingga Bluesky
Para pejabat dan petugas medis mengatakan 12.391 orang tewas di Turki dan 2.992 di Suriah dari gempa berkekuatan 7,8 skala Richter pada Senin (6/2/2023), sehingga total yang dikonfirmasi menjadi 15.383.
"Twitter telah diberitahu oleh pemerintah Turki bahwa akses akan segera diaktifkan kembali," unggah Chief Executive Twitter Elon Musk, pagi tadi.
Menyusul keluhan tentang lambatnya tanggapan resmi terhadap bencana gempa bumi, pemerintah Turki memblokir sebagian besar akses ke Twitter yang menjadi sumber komunikasi utama bagi kerabat korban, penyintas, dan tim sukarelawan.
Pada Rabu (8/2/2023), observatorium internet Netblocks, yang melacak konektivitas di seluruh dunia, mengatakan bahwa akses Twitter telah dibatasi dua hari setelah gempa besar yang menewaskan ribuan orang di Turki selatan dan Suriah utara.
"Data jaringan real-time menunjukkan Twitter telah dibatasi di Turki; pemfilteran diterapkan pada penyedia internet utama dan muncul saat publik mengandalkan layanan [media sosial] setelah serangkaian gempa mematikan," tulis Netblocks.
Monitor media sosial netblocks.org mengatakan Twitter dibatasi pada beberapa penyedia internet di Turki. Di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan, Turki diketahui memiliki sejarah panjang pembatasan media sosial selama keadaan darurat nasional dan insiden keamanan.
Dilansir melalui VOA News, polisi Turki telah menahan lebih dari selusin orang sejak gempa Senin (6/2/2023), atas unggahan media sosial yang mengkritik bagaimana pemerintahan Erdogan menangani bencana tersebut.
Gempa berkekuatan 7,8 skala Richter dan gempa susulannya menewaskan sedikitnya 15.000 orang di tenggara Turki dan sebagian Suriah. Media sosial Turki dipenuhi dengan unggahan orang-orang yang mengeluhkan kurangnya upaya pencarian dan penyelamatan di provinsi mereka.
Adapun diketahui, pembatasan akses Twitter terjadi ketika Erdogan mengunjungi dua provinsi Turki yang paling terdampak oleh gempa bumi.
Pejabat Turki tidak segera merilis pernyataan tentang gangguan layanan tersebut. Tetapi mereka telah berulang kali mengeluarkan peringatan tentang penyebaran informasi keliru sebelum pemilu 14 Mei 2023, di mana Erdogan akan mencoba memperpanjang masa kekuasaannya.
Pada Oktober 2022, Parlemen Turki meloloskan undang-undang dalam upaya untuk menindak disinformasi. Sebagai bagian dari tindakan tersebut, perusahaan media sosial harus menghapus konten dan memberikan informasi terkait kepada pihak berwenang jika diminta. Perusahaan yang tidak mematuhi dapat menghadapi penurunan layanan mereka di Turki.
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
Editor: Indyah Sutriningrum
Korban tewas akibat gempa besar yang melanda Turki dan Suriah naik di atas 15.000 jiwa hingga hari ini, sementara tim penyelamat berlomba dengan waktu untuk menyelamatkan korban yang terjebak di bawah puing-puing di tengah cuaca dingin.
Baca juga: 4 Aplikasi Media Sosial Pengganti Twitter, dari Mastodon hingga Bluesky
Para pejabat dan petugas medis mengatakan 12.391 orang tewas di Turki dan 2.992 di Suriah dari gempa berkekuatan 7,8 skala Richter pada Senin (6/2/2023), sehingga total yang dikonfirmasi menjadi 15.383.
"Twitter telah diberitahu oleh pemerintah Turki bahwa akses akan segera diaktifkan kembali," unggah Chief Executive Twitter Elon Musk, pagi tadi.
Twitter has been informed by the Turkish government that access will be reenabled shortly
— Elon Musk (@elonmusk) February 8, 2023
Menyusul keluhan tentang lambatnya tanggapan resmi terhadap bencana gempa bumi, pemerintah Turki memblokir sebagian besar akses ke Twitter yang menjadi sumber komunikasi utama bagi kerabat korban, penyintas, dan tim sukarelawan.
Pada Rabu (8/2/2023), observatorium internet Netblocks, yang melacak konektivitas di seluruh dunia, mengatakan bahwa akses Twitter telah dibatasi dua hari setelah gempa besar yang menewaskan ribuan orang di Turki selatan dan Suriah utara.
"Data jaringan real-time menunjukkan Twitter telah dibatasi di Turki; pemfilteran diterapkan pada penyedia internet utama dan muncul saat publik mengandalkan layanan [media sosial] setelah serangkaian gempa mematikan," tulis Netblocks.
Monitor media sosial netblocks.org mengatakan Twitter dibatasi pada beberapa penyedia internet di Turki. Di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan, Turki diketahui memiliki sejarah panjang pembatasan media sosial selama keadaan darurat nasional dan insiden keamanan.
Dilansir melalui VOA News, polisi Turki telah menahan lebih dari selusin orang sejak gempa Senin (6/2/2023), atas unggahan media sosial yang mengkritik bagaimana pemerintahan Erdogan menangani bencana tersebut.
Gempa berkekuatan 7,8 skala Richter dan gempa susulannya menewaskan sedikitnya 15.000 orang di tenggara Turki dan sebagian Suriah. Media sosial Turki dipenuhi dengan unggahan orang-orang yang mengeluhkan kurangnya upaya pencarian dan penyelamatan di provinsi mereka.
Adapun diketahui, pembatasan akses Twitter terjadi ketika Erdogan mengunjungi dua provinsi Turki yang paling terdampak oleh gempa bumi.
Pejabat Turki tidak segera merilis pernyataan tentang gangguan layanan tersebut. Tetapi mereka telah berulang kali mengeluarkan peringatan tentang penyebaran informasi keliru sebelum pemilu 14 Mei 2023, di mana Erdogan akan mencoba memperpanjang masa kekuasaannya.
Pada Oktober 2022, Parlemen Turki meloloskan undang-undang dalam upaya untuk menindak disinformasi. Sebagai bagian dari tindakan tersebut, perusahaan media sosial harus menghapus konten dan memberikan informasi terkait kepada pihak berwenang jika diminta. Perusahaan yang tidak mematuhi dapat menghadapi penurunan layanan mereka di Turki.
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
Editor: Indyah Sutriningrum
Komentar
Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.