Hilmar Farid di JILF 2025: Sastra Indonesia Selalu Politikal, namun Tetap Seni

Karya sastra Indonesia sejak awal sejarahnya selalu lekat dengan politik. Pembahasan menarik ini muncul dalam sesi bincang-bincang Forum Penulis bertajuk Solidarity: on Political Text di ajang Jakarta Internasional Literary Festival 2025. Dipadu oleh Shuri Mariasih Tambunan, forum ini menghadirkan sejumlah pemikir dan penulis.

Mereka adalah Antony Loewenstin, Hilmar Farid, dan Raisa Kamila. Dalam sesi tersebut, para pembicara menyoroti bagaimana karya sastra selalu punya sisi politik.

Baca juga: JILF 2025: Menulis sebagai Sikap Melawan Pengaburan Realitas

Sejarawan dan budayawan Hilmar Farid, menyebukan memang benar demikian, tapi ini bukan berarti sastra harus menjadi propaganda atau ajakan bertindak, melainkan karena teks atau tulisan memiliki kemampuan mengubah cara pandang pembacanya terhadap dunia.

“Membaca itu sendiri adalah tindakan politis, karena dia menggeser cara seseorang memahami realitas,” ujar Hilmar. 

Meski demikian, sastra tetaplah seni. Artinya, keindahan bahasa, kreativitas dalam memilih kata, eksperimen bentuk, dan permainan imajinasi tetap menjadi bagian penting darinya. Dengan kata lain, sebuah karya tidak harus selalu memuat isu politik agar dianggap bermakna. 
 
Novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer yang terbit secara masif pada erta Orde Baru, menjadi salah satu karya sastra yang banyak dicurigai memuat unsur politik komunis. Ini membuat buku tersebut sempat ditarik dari peredaran oleh pemerintah saat itu.

Namun, tak sedikit juga yang bertanya apakah pelarangan terhadap buku tersebut disebabkan oleh isi bukunya atau justru karena sosok Pramoedya sendiri sebagai penulis yang merupakan mantan tahanan politik.

Menanggapi hal tersebut, Hilmar menegaskan bahwa alasan pelarangan terbitnya novel Bumi Manusia bisa dibilang tidak berdasar. Bahkan, unsur politik komunis yang dicurigai dimuat dalam buku tersebut tidak dapat dibuktikan.  “Masalahnya bukan pada isi buku. Yang membuat pemerintah resah adalah perhatian besar yang diterima karya itu,” ujarnya.

Saat pertama kali terbit pada Agustus 1980, Bumi Manusia langsung dicetak ulang berkali-kali dan mencapai belasan ribu eksemplar dalam waktu singkat. Sebuah pencapaian yang tidak lazim, terlebih bagi seorang mantan tahanan politik.

Popularitas Pramoedya sempat membuat pemerintah curiga dan gelisah. Namun, karena tidak dapat menunjukkan kesalahan dalam isi buku, mereka memilih melarang dan menariknya dari peredaran. “Pelarangan itu lebih merupakan ketakutan terhadap pengaruh sosial sebuah karya sastra daripada terhadap isinya,” kata Hilmar.

Penjelasan Hilmar sekaligus menegaskan kembali bagaimana sebuah karya sastra sering dipandang berbahaya. Namun, bukan karena apa yang tertulis di dalamnya, tetapi karena kekuatannya untuk membangkitkan imajinasi, memperluas kesadaran pembaca, dan memicu percakapan sosial.

Baca juga: Refleksi JILF 2025: Saat Membaca Jadi Bentuk Perlawanan Paling Sederhana