Game Changer Jakarta Menuju Kota Global Dikupas di IdeaFest 2025

Jakarta tengah menapaki babak baru dalam sejarahnya. Tak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara secara de facto, kota ini sedang memantapkan diri menjadi kota global dengan identitas kuat sebagai pusat ekonomi nasional. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, mengatakan pergeseran status Jakarta pasca 2024 yakni dari ibu kota negara menjadi kota global dan pusat ekonomi nasional, menuntut cara pandang baru dalam pembangunan kota. Perencanaan masa depan Jakarta tidak lagi bicara soal aspek fisik seperti infrastruktur, akan tetapi penataan ruang yang memberikan kehidupan bagi masyarakatnya.

Baca juga: Pamer 3 Lukisan di IdeaFest 2025, SBY Sebut Melukis Bentuk Ekspresi & Pemulihan Jiwa

Dalam kerangka kota global, Bappeda DKI Jakarta mengidentifikasi lima aspek utama sebagai tolok ukur, antara lain, bisnis dan ekonomi, human capital, information engagement, cultural experience, serta volunteer. Dari kelima aspek itu, Jakarta ternyata unggul dalam satu hal yang kerap terabaikan yakni cultural experience.

“Ini merupakan satu hal utama yang mungkin overlooked oleh kita. Bahwa secara dinamika masyarakat, ini merupakan sebuah model” ujar Atika dalam panel diskusi bertajuk Creative Urban Renewal: Investing in the Cultural Fabric of Urban Life di ajang IdeaFest 2025, JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (2/11/2025). 

Bappeda DKI Jakarta lantas merentangkan aspek ini menjadi pusat dari seluruh konstelasi perencanaan pembangunan jangka panjang. “Di dalam perencanaan tersebut kita menjadikan cultural experience ini sebagai salah satu game changer,” imbuhnya. 

Visi pembangunan berbasis budaya ini bukan berarti meniadakan aspek fisik atau infrastruktur. Namun, Atika menekankan pentingnya pendekatan yang lebih menyeluruh, yang memperhatikan perilaku, pola, dan selera warga Jakarta dalam memanfaatkan ruang-ruang kotanya.

Pendekatan ini mulai terlihat dalam sejumlah proyek urban di Jakarta, termasuk kawasan Transit Oriented Development (TOD) seperti Blok M, Dukuh Atas, dan Lebak Bulus, yang mengintegrasikan mobilitas publik dengan tata ruang perkotaan. Bappeda juga memberi perhatian pada kawasan yang memiliki karakter budaya khas, seperti Pasar Baru, area yang menggabungkan sejarah, perdagangan, dan mobilitas warga.

Salah satu terobosan yang kini dilakukan Bappeda DKI adalah memperluas ruang partisipasi warga dalam merancang kotanya sendiri. Lewat inisiatif baru yang disebut Participatory City, pemerintah mengajak masyarakat dan komunitas untuk menjadi bagian langsung dari proses desain ruang-ruang publik di Jakarta.

“Kita mengajak teman-teman, sama-sama menjadi desainer dari ruang-ruang ini dengan pendekatan desain untuk bisa merancang secara selanjutnya,” ungkapnya.

Program ini digarap bersama sejumlah mitra strategis seperti Karsa dan tim desainer lokal, dengan tujuan memastikan bahwa pembangunan Jakarta tidak hanya relevan secara teknis, tetapi juga kontekstual terhadap kebutuhan warga.

Kota Inklusif 

Budayawan sekaligus pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, mengatakan bahwa untuk menjadi kota global, kata kunci yang sangat penting adalah inklusi. Jakarta harus menjadi kota untuk semua orang.
  Menurut Hilmar, sejak awal sejarahnya, Jakarta tumbuh bukan sebagai kota yang menyatukan, melainkan memisahkan. Dia menelusuri kembali morfologi kota, dari Kota Tua, kawasan Weltevreden, hingga ke arah selatan, yang menunjukkan jejak arsitektur kolonial di tengah perkampungan padat. 

“Problem besar dalam perjalanan sejarah Jakarta, dia tumbuh sebagai kota yang sangat segregated,” tegas Hilmar.

Tentu sulit untuk menata kembali infrastruktur Jakarta. Oleh karena itu, menurut Hilmar yang perlu diubah adalah kesadaran manusianya dan itu sulit dilakukan hingga saat ini. 

Kesadaran ruang, menurutnya adalah bagian dari kebudayaan yang sering diabaikan. “Kalau bicara kebudayaan, ini bukan soal bikin festival rame-rame. Tapi jauh lebih serius dari itu, bisa nggak kita menggunakan cultural resources kita untuk mengatasi problem sejarah segregasi yang luar biasa itu, menuju ke inklusi,” tuturnya.

Untuk mewujudkan inklusi ini, Hilmar mengusulkan agar Jakarta membangun sebanyak mungkin ruang pertemuan, bukan hanya pusat-pusat kegiatan di lokasi tertentu. Menyambut usia 500 tahun Jakarta, dia menyarankan agar Pemprov membangun setidaknya 500 titik temu di seluruh wilayah kota.

“Kita punya 267 kelurahan, jadi 500 titik itu kecil. Satu kelurahan dua titik aja sudah cukup. Kalau ruang-ruang seperti ini dibuka, kesempatan orang untuk berkomunikasi jauh lebih tinggi daripada sekarang,” jelasnya.

Hilmar menyoroti bahwa saat ini, akses terhadap kegiatan seni dan budaya di Jakarta sangat timpang. Pusat-pusat kesenian dan kebudayaan hanya pada beberapa titik atau kawasan tertentu saja.

Oleh karena itu, dia menyambut baik gagasan pemerintah DKI untuk mengembangkan pembangunan yang polisentrik, menciptakan banyak pusat-pusat baru di berbagai wilayah. Menurutnya, semakin banyak ruang interaksi, semakin besar peluang lahirnya karakter khas Jakarta yang inklusif dan hidup.

Bagi Hilmar, karakter kota tidak bisa ditetapkan lewat peraturan, tetapi harus tumbuh dari kehidupan warganya sendiri. Dia menjelaskan bahwa kebudayaan urban terbentuk dari tiga dimensi ruang, di antaranya, conceived space* (ruang yang dirancang), perceived space (ruang yang dirasakan), dan lived space (ruang yang dihidupkan). 

Ketiganya harus berinteraksi agar sebuah kota punya jiwa. “Ini harus tumbuh dari praktek-praktek sosial dan itu yang saya kira sangat penting untuk dipertemukan,” tegas Hilmar.