Membangun Jakarta Kota Sinema dengan Investasi Sosial

Jakarta tengah membangun citra sebagai kota sinema. Sebagai kota metropolitan dan hiburan sekaligus, Jakarta tak kekurangan fasilitas pemutaran dan ruang tontonan. Akan tetapi, sayangnya, kegiatan menonton sebagai bagian dari budaya belum begitu kentara. 

Budayawan sekaligus pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, mengatakan ruang-ruang sinema di Jakarta kini seolah kehilangan nuansa sosialnya. Menonton film tidak lagi menjadi pengalaman yang melibatkan emosi dan interaksi, tetapi berubah menjadi rutinitas terukur. 

"Menonton film sebagai sebuah culture sinema belum terbentuk. Di bioskop-bioskop sekarang, aktivitas menonton bahkan seperti bekerja saja," ungkapnya dalam diskusi Jakarta Kota Sinema di Madani Fest 2025, Jumat, (10/10/2025). 

Baca juga: DKI Jakarta Siapkan Jakarta Film Commission, Belajar dari Busan International Film Festival 
  Hilmar mengatakan menonton sebuah film mestinya menjadi aktivitas budaya dan sosial yang menarik. Akan tetapi, belakangan, bioskop lebih sering menempatkan diri sebagai ruang komersil, alih-alih sebagai institusi budaya. 

Hal ini kemudian mengubah cara orang dalam menonton sinema. Hilmar mencontohkan hal sederhana, seperti aktivitas menonton yang kini begitu kaku, dari datang ke bioskop pada jam tertentu, lalu langsung menuju ke studio tertentu, dan keluar bioskop saat film selesai, tanpa memberi waktu menikmati kredit akhir atau berdiskusi. 

Menurutnya, ini adalah tanda ada perubahan mendasar dari budaya menonton, dari sinema sebagai pengalaman budaya menjadi sekadar konsumsi cepat. Jika ingin membangun Jakarta sebagai kota sinema, dirinya menyebut kota ini perlu segera membangun kembali kultur sinema klasik tersebut.

"Salah satu caranya ialah dengan menyediakan ruang-ruang pemutaran independen. Ruang pemutaran alternatif ini menjadi kunci penting dalam menumbuhkan ekosistem sinema yang sehat. Sebab, di sana, orientasinya bukan pada “kejar setoran” seperti bioskop komersil, melainkan pada kesempatan berekspresi dan berkembangnya karya audiovisual lokal," imbuhnya.

Dalam konteks infrastruktur, ide ini bisa terwujud dengan cara sederhana pula, asalkan punya kebijakan terstruktur. Sebab, ruang pemutaran independen tidak harus dimulai dengan membangun bioskop di gedung baru. Namun, ini bisa dimulai dengan memanfaatkan apa yang ada.

Taman Ismail Marzuki, misalnya, saat ini sudah ada dua ruang putar. Jika ingin membangun Jakarta kota sinema, katanya, maka perlu diperbanyak lagi ruang-ruang pemutaran ini.

Secara lebih luas, Jakarta, menurut Hilmar, juga memiliki aset sosial yang besar. Salah satu contoh yang menarik adalah inisiatif Indiskop dari Marcella, yakni pembuatan bioskop rakyat di dalam pasar. 

Menurut Hilmar, Jakarta punya setidaknya 130 pasar yang berada di bawah pengelolaan Pasar Jaya. Bayangkan jika sebagian dari ruang tersebut difungsikan sebagai tempat pemutaran film, efek kebudayaannya akan begitu besar.

Sebab, di situ, pasar tidak hanya menjadi ruang ekonomi, tetapi juga ruang sosial tempat warga berkumpul dan berbagi pengalaman menonton. Dirinya juga menyoroti fakta bahwa sekitar 30 persen ruang di Jakarta masih kosong. 

Alih-alih membangun gedung baru, ruang-ruang itu dapat dihidupkan kembali melalui kegiatan budaya, termasuk pemutaran film dan festival. Dengan dukungan teknologi yang kini semakin terjangkau, pengelolaan ruang semacam ini menjadi jauh lebih memungkinkan. Hilmar menekankan bahwa membangun kota sinema sejatinya adalah bentuk investasi sosial.

“Kita mesti bicara soal investasi sosial yang return-nya juga sosial. Fokusnya membangun kembali ruang putar sebagai institusi sosial yang menumbuhkan budaya sinema,”

Dia menilai, jika dikelola dengan visi sosial, investasi ini akan memberikan dampak jangka panjang. Jakarta dapat tumbuh menjadi kota yang hidup secara kultural, dengan variasi tontonan yang lebih kaya. Sebab, ruang-ruang ini disadari atau tidak akan membuka kesempatan yang lebih besar bagi film independen untuk tampil di hadapan publik.

Sementara itu, board of festival MIFF Putut Widjanarko mengatakan kehadiran ruang-ruang pemutaran independen memang penting. Sebab, ekosistem ini juga bisa memunculkan variasi tontonan yang lebih beragam, termasuk tumbuhnya sinema-sinema vernakular.

Sebab, jika berbicara bioskop komersil, film-film yang menawarkan budaya subkultural kerap kali kurang mendapatkan respons yang baik. Masalahnya, karena orientasi bioskop besar adalah komersil, film-film yang tidak mendapatkan penonton akan otomatis turun layar dengan cepat.
  Padahal, sebuah film semestinya punya umur penayangan yang cukup agar aspek kebudayaannya bisa mengena ke lebih banyak orang. Di titik inilah, ruang pemutaran independen menjadi penting.

Direktur program Festival Film Santri Yogi Ishabib menyatakan hal senada. Jika berbicara dalam konteks lebih luas, ruang pemutaran memang jadi hal yang krusial sebagai etalase karya-karya kultural para sineas. Akan tetapi, ada satu hal lagi yang perlu didorong, yakni pemrograman.

Sebab, ruang pemutaran independen bisa hidup dan punya daya tarik bila program-program yang disusun juga punya konsep yang jelas. Dengan demikian, ruang pemutaran independen bukan hanya sebagai alternatif dari bioskop komersial, melainkan punya dunianya sendiri. 

Baca juga: Menuju Marche du Film 2028, Indonesia Siapkan Langkah Jadi Country of Honour 

(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)