Inilah Strategi Mendorong Kaum Perempuan Bertransformasi ke Digital

Makin berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) khususnya internet, nyatanya tidak serta merta menjamin pemberdayaan dan kesetaraan bagi kelompok rentan seperti kelompok perempuan. Itulah hasil sebuah riset yang dilakukan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).

Riset kualitatif  berjudul Peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Mendorong Kesetaraan Gender dalam Demokrasi Indonesia di Era Digital itu menemukan tiga hal utama yang menjadi penyebab kesenjangan digital bagi kelompok perempuan di Indonesia yaitu hambatan penguasaan penggunaan perangkat dan aplikasi, tantangan kultural dan rasa inferior terhadap teknologi, serta akses kepemilikan perangkat dan akses internet.

Selain itu, banyaknya perempuan yang menggerakkan UMKM di Indonesia belum mampu semuanya bermigrasi ke pasar online. Tercatat 64,5 persen dari total UMKM Indonesia dikelola oleh perempuan, namun hanya 13 persen dari 65 juta pelaku UMKM yang sudah memanfaatkan teknologi digital.

Meskipun demikian, Peneliti dari INFID Yanu E. Prasetyo mengatakan bahwa tak sedikit Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang turut berperan dalam mendorong kesetaraan gender di era demokrasi digital. Semua OMS yang terlibat dalam riset tersebut telah melakukan program pendidikan untuk peningkatan kapasitas kelompok perempuan rentan dan marginal melalui pelatihan literasi digital.

Pelatihan itu meliputi sejumlah keterampilan dasar seperti pendampingan pengenalan perangkat TIK, penggunaan aplikasi, dan keterampilan mencari informasi.

“OMS juga membantu kelompok perempuan untuk pemberdayaan ekonomi dengan memberi pelatihan marketing online, sehingga mereka mendapat akses kebermanfaatan dan kebermaknaan dari penggunaan TIK,” ucapnya dalam suatu acara diskusi virtual, baru-baru ini.
  Yanu juga memberikan beberapa rekomendasi guna memperluas akses dan literasi digital bagi kelompok perempuan seperti perluasan akses internet desa dan kolaborasi programatik dengan OMS pada program Gerakan Literasi Digital Nasional yang dilakukan pada kementerian dan lembaga serta kebijakan kuota perempuan 50 persen pada program beasiswa LPDP nasional.

“LPDP juga perlu mempertimbangkan dibukanya beasiswa profesi/vokasi untuk mengatasi kekurangan tenaga terampil level menengah yang ditujukan bagi kelompok perempuan,” imbuhnya.

Selain itu, OMS juga memerlukan penguatan pendanaan, sehingga dapat meningkatkan kapasitas pendampingan dan berdampak pada penguatan demokratisasi. Hal ini dapat dilakukan melalui kehadiran Peraturan Presiden untuk Pendanaan OMS, dengan melakukan mekanisme hibah kompetisi untuk barang publik

Misalnya, kesetaraan gender digital yang dapat mengakselerasi pencapaian target pembangunan yang menjadi prioritas kebijakan publik dalam jangka menengah dan jangka panjang.

“Terakhir, untuk memastikan masukan kebijakan, maka perlu mendorong riset-riset lanjutan kesenjangan digital pada kelompok perempuan yang saat ini masih sangat minim,” kata Yuna.

Editor: M R Purboyo