Hypereport: Makan Bergizi Gratis, Jalan Panjang nan Terjal Menuju Generasi Sehat Indonesia

Setiap jam istirahat, anak-anak sekolah antusias membuka bekal makanan mereka. Terlihat sederhana. Tapi dari sajian itu, masa depan bangsa sedang dibentuk. Apa yang mereka makan hari demi hari adalah investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia.

Tak heran, negara di berbagai belahan dunia juga sibuk mendorong program peningkatan nutrisi lewat makanan yang dikonsumsi anak di sekolah demi mendorong mutu generasi masa depan bangsanya. India, misalnya, sejak lama menerapkan Mid-Day Meal Scheme yang setiap hari menyalurkan makanan gratis untuk jutaan siswa sekolah dasar.

Di Brasil, National School Feeding Program melibatkan petani kecil dalam penyediaan bahan pangan untuk anak-anak sekolah di seluruh penjuru negeri. Presiden Prabowo Subianto bahkan sempat mempelajari langsung model yang dilakukan Brasil ini sebagai bahan perbandingan bagi kebijakan di Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Sejumlah Dapur MBG Bakal Ditutup Sementara

Jepang memiliki pendekatan berbeda. Melalui program shokuiku, sekolah bukan hanya memliki tujuan memberi makan siang, tetapi juga menjadikannya bagian dari kurikulum edukasi gizi. Anak-anak diajarkan untuk mengenal kandungan makanan, cara penyajiannya, hingga bagaimana menghargai makanan sebagai budaya hidup sehat.

Dalam praktiknya, negara-negara tersebut tetap menghadapi tantangan di lapangan. Persoalan distribusi,  kualitas penyajian di daerah pelosok, birokrasi penyaluran, bahkan tantangan yang menyentuh spektrum paling dasar yakni membiasakan makanan bergizi mengingat perubahan gaya hidup modern kini telah membuat sebagian anak lebih menyukai makanan cepat saji.

Berbagai model itu memperlihatkan bahwa setiap negara punya cara berbeda. Di Indonesia, ambisi serupa diwujudkan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu janji politik utama Presiden Prabowo Subianto.

Tujuannya memastikan anak sekolah mendapatkan akses makanan bergizi seimbang setiap hari. Program ini digadang-gadang bukan hanya akan memperbaiki gizi masyarakat. Kontribusinya juga dimaksudkan menumbuhkan ketahanan pangan dengan melibatkan produk pangan lokal.

Namun, di tengah ambisi besar itu, seperti negara lainnya, pelaksanaan MBG di lapangan menghadapi sejumlah tantangan. Kasus keracunan massal yang menimpa penerima manfaat MBG di beberapa daerah menimbulkan pertanyaan serius soal standar higienitas dan kualitas makanan yang disajikan.
 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by www.hypeabis.id (@hypeabisid)

Alih-alih menyehatkan, program yang seharusnya menjadi solusi justru berisiko menimbulkan masalah baru bila pengawasan mutu dan rantai distribusi tidak dijaga ketat.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya ada 6.452 siswa menjadi korban dugaan keracunan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pertengahan September 2025. Pemerintah pun bergerak cepat merespons kejadian ini.

Rapat kabinet digelar segera setelah Presiden Prabowo kembali dari kunjungan luar negeri pada Sabtu (27/9/2025) lalu. Setelahnya, kementerian lintas sektor yang berurusan dengan MBG pun menggambil langkah terkait kasus ini.

Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan mengatakan, pertemuan tersebut diarahkan langsung sebagai tindak lanjut arahan Presiden sekaligus upaya cepat memperbaiki kualitas program. Zulkifli menegaskan bahwa keselamatan anak harus ditempatkan sebagai prioritas.

“Bagi pemerintah, keselamatan anak adalah prioritas utama. Kami menegaskan insiden ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” ujar Zulkifli dalam agenda Konferensi Pers Penanggulangan KLB pada Program Prioritas Makan Bergizi Gratis pada Minggu (28/9/2025).

Sejumlah langkah perbaikan kemudian ditetapkan, termasuk penutupan sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang bermasalah untuk keperluan proses evaluasi dan investigasi. Zulkifli menyebut, kedisiplinan, kualitas, serta kemampuan juru masak di seluruh titik layanan menjadi salah satu aspek utama yang harus diperketat.

Dia juga mewajibkan proses sterilisasi untuk  seluruh peralatan, termasuk juga perbaikan sanitasi dan penjagaan kualitas air dan alur limbah.

Selain itu, kewajiban pengurusan Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) diberlakukan bagi semua SPPG. Seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya diminta berperan aktif dalam perbaikan tata kelola program.

Transparansi dipilih sebagai prinsip utama agar masyarakat mendapatkan keyakinan penuh terhadap keamanan dan mutu makanan yang disajikan. “Kita juga sudah berdiskusi untuk mempercepat perbaikan dan penguatan tata kelola di BGN,” lanjut Zulkifli.

Dari sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan RI juga menetapkan langkah penguatan dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan akan mengoptimalkan peran Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Upaya ini ditujukan agar setiap dapur penyedia makanan bergizi dapat dipantau secara rutin dan terjamin mutunya. Budi menjelaskan bahwa proses pengawasan dilakukan menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, hingga penyajian makanan.

“Proses dari persiapan makanannya, mulai dari pemilihan bahan, persiapan pengolahan makanannya, kemudian penyajiannya seperti apa, itu semua sudah kita sepakati bahwa nanti akan kita bantu bersama-sama agar tidak terjadi lagi (keracunan),” ujar Budi saat ditemui Hypeabis.id di Kantor Kementerian Kesehatan RI pada Minggu (29/9/2025).

Sejalan dengan itu, keterlibatan tenaga gizi juga dipersiapkan untuk memperkuat pengawasan. Saat ini, ahli gizi tengah diproyeksikan untuk ditempatkan secara bertahap. Sementara menunggu penempatan tersebut, Budi mengatakan tenaga dari Puskesmas akan dilibatkan terlebih dahulu sebagai langkah sementara.

“Ahli gizi sekarang sedang dipersiapkan, untuk sementara nanti akan kita bantu dari Puskesmas,” tambah Budi.

Pendekatan ini dimaksudkan mendorong sistem pemantauan yang lebih terintegrasi dengan layanan kesehatan primer. Puskesmas dan UKS akan berfungsi sebagai garda terdepan dalam memastikan keamanan makanan yang disajikan di sekolah-sekolah. 
 

Urgensi Ahli Gizi & Chef Tersertifikasi

 
Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang juga mengatakan penegasan komitmen untuk memperbaiki total operasional dapur MBG setelah terjadinya insiden keamanan pangan. Insiden ini dipicu oleh kelalaian sejumlah SPPG yang terbukti melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP).

Saat ini, terdapat setidaknya total 9.400 SPPG yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nanik mengatakan, dari 45 dapur yang diperiksa terkait SOP, sebanyak 40 dinyatakan tidak memenuhi prosedur dan harus ditutup untuk sementara.

Penutupan berlaku tanpa batas waktu sampai investigasi tuntas serta perbaikan sarana dan fasilitas benar-benar dipenuhi. Nanik menyebutkan beberapa daerah yang terdampak langsung di antaranya Banggai, Cipongkor, Cihampelas, Sukabumi, dan Mamuju.

Penutupan ini membawa konsekuensi luas karena dapur-dapur MBG tersebar di berbagai daerah dan memiliki kapasitas produksi hingga ribuan porsi per hari. Menurut Nanik, meski hanya 45 dapur yang bermasalah, total 9.400 dapur lain juga terimbas secara reputasi dan berpotensi terancam apabila mitra tidak segera melakukan pembenahan.

BGN telah menerbitkan surat resmi kepada mitra yang mewajibkan kepemilikan tiga sertifikat penting dalam waktu satu bulan yaitu Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), sertifikat halal, serta sertifikat penggunaan air layak konsumsi. Jika dalam tenggat sebulan mitra tidak dapat memenuhi persyaratan, maka Nanik memastikan kontrak akan diputus secara sepihak.

Pernyataan ini diperkuat dengan penegasan klausul kontrak tahunan. Dalam perjanjian, BGN memiliki kewenangan untuk menghentikan kerja sama secara sepihak apabila mitra melanggar aturan. Nanik mengingatkan, dengan investasi dapur yang mencapai Rp3-4 miliar per unit, risiko kerugian finansial akan sepenuhnya ditanggung mitra apabila standar diabaikan.

Untuk memperkuat sistem, BGN menetapkan bahwa setiap dapur MBG harus dipimpin oleh dua chef bersertifikasi. “Satu perwakilan BGN, dan satu perwakilan mitra,” tegas Nani dalam agenda Insight Session with BGN pada Jumat (26/9/2025) lalu. Chef tersebut tidak hanya mengatur teknis masakan saja. Namun, chef juga berfungsi sebagai pengawas kepatuhan SOP di lapangan.

Selain itu, pola kerja tenaga di tiap SPPG akan diubah kembali menjadi sistem penuh waktu. Seluruh SDM diwajibkan hadir di dapur sejak tahap persiapan bahan, proses memasak, hingga distribusi. Aturan baru ini diberlakukan karena sebelumnya banyak tenaga hanya bekerja paruh waktu yang dinilai Nanik dapat menurunkan kualitas pengawasan.

Nanik menekankan pentingnya keahlian teknis dalam mengolah makanan skala besar. Kesalahan sederhana, misalnya saja penyimpanan bahan baku ayam selama berhari-hari sebelum dimasak, terbukti berkontribusi pada insiden keracunan massal yang terjadi di wilayah Bandung.

Menurutnya, memasak dalam jumlah besar membutuhkan teknik khusus. “Pengaturan suhu penggorengan, pencucian sayur dengan air garam untuk menghindari ulat dan kontaminan, hingga pencegahan benturan antarjenis makanan yang dapat mempercepat pembusukan,” tegasnya.

Selain masalah chef, BGN juga menghadapi kekurangan tenaga ahli gizi. Hampir seluruh ahli gizi yang tersedia sudah terserap di sekolah-sekolah, sehingga dibutuhkan rekrutmen baru. Nanik mengajak ahli gizi muda maupun berpengalaman untuk mendaftar di SPPG agar dapat membantu memastikan standar gizi anak-anak tetap terjaga.

Mengikuti arahan Presiden, BGN juga kedepannya akan melarang penggunaan produk pabrikan di dapur MBG. Seluruh bahan makanan akan dipasok dari produsen lokal termasuk kudapan. Hanya dalam kondisi darurat, misalnya untuk susu kemasan, izin penggunaan produk pabrikan masih akan diberikan.

“Kami akan menjalankan instruksi Presiden bahwa dapur MBG ini adalah untuk membangkitkan ekonomi lokal, bukan untuk memperkaya pemilik pabrik roti,” jelas Nanik.

Pada dasarnya, operasional dapur MBG dijalankan dengan sistem shift. Kelompok persiapan sayur mulai bekerja sejak pukul 16.00 sore hingga malam, kemudian dilanjutkan kelompok memasak pada pukul 22.00 hingga dini hari. Setelah itu, kelompok pengemasan mengambil alih hingga pukul 03.00-04.00.

Waktu memasak juga diatur ketat. Makanan harus selesai diproduksi pukul 02.00-03.00 dini hari, sehingga dapat langsung dikirim ke sekolah dan dikonsumsi pada pukul 07.00. Apabila makanan baru dikonsumsi lewat dari 6 jam setelah dimasak, BGN sepakat bahwa risiko kontaminasi bisa meningkat drastis.

Meski insiden ini mencoreng nama MBG, Nanik mengklaim bahwa berdasarkan hasil survei lembaga survei Indikator mengatakan tingkat kepercayaan masyarakat terkait MBG masih di angka 71,8 persen. Namun di luar angka kepercayaan ini, Nanik mengingatkan mitra agar tidak bermain-main dengan aturan. Selanjutnya, BGN tetap akan melanjutkan program dengan standar ketat demi menjamin keamanan pangan anak-anak penerima manfaat.
 

SDM Sekolah Jadi Garda

  Sementara itu, Guru Besar Ilmu Gizi Institut Pertanian Bogor (IPB) Hardinsyah menegaskan bahwa mekanisme pengawasan di sekolah harus segera diperkuat. Ia menilai keterlibatan kepala sekolah, guru, Unit Kesehatan Sekolah (UKS), dan relawan mutlak diperlukan untuk memastikan makanan yang disajikan benar-benar aman dan layak dikonsumsi.

Menurutnya, keberhasilan program bukan hanya ditentukan oleh dapur penyedia. Perlu juga untuk melakukan kontrol yang terjamin di lapangan. “Kalau kepala sekolah mendukung program pemerintah, harusnya dia mau tanda tangan pakta integritas, mau mencicipi, atau dia bekerjasama dengan kepala UKS, guru UKS,” ujarnya.

Ditegaskan bahwa kepala sekolah perlu menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap keselamatan siswa. Langkah ini menjadi simbol tanggung jawab moral sekaligus administratif agar pengawasan program lebih terstruktur. Namun, kepala sekolah tidak selalu bisa hadir langsung karena agenda rapat dan tanggung jawab lain.

Dalam situasi demikian, tanggung jawab pengawasan dapat dialihkan kepada guru UKS yang berada lebih dekat dengan kegiatan harian sekolah. Guru UKS dianggap sebagai ujung tombak karena memiliki akses langsung pada proses distribusi makanan dan bisa melakukan kontrol sederhana sebelum makanan sampai ke murid.

Selama ini, guru UKS tidak memiliki peran formal sebagai pengawas makanan. Namun, dalam rancangan kebijakan baru, posisi mereka akan diperkuat. Hardinsyah menegaskan bahwa guru tidak harus selalu mencicipi dalam jumlah signifikan. Tindakan sederhana seperti mencium aroma, mengecek tekstur, atau mencicipi sedikit untuk memastikan rasa dan kesegaran dianggap cukup.

“Tidak mencicipi, membaui dulu ya, menggunakan inderanya,” jelasnya.

Selain guru, relawan yang membantu distribusi makanan juga dipandang berperan penting. Mereka sering kali menjadi pihak yang memastikan makanan sampai ke tangan murid tepat waktu. Dalam kebijakan terbaru nanti, BGN memastikan relawan juga akan dilibatkan dan mendapat hak untuk ikut mengonsumsi makanan.

Baca juga: JPPI Kritik Keras MBG 2026 Sedot Dana Pendidikan Rp233 Triliun

(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)