Pemerintah Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Sejumlah Dapur MBG Bakal Ditutup Sementara
29 September 2025 |
06:00 WIB
Indah Permata Hati
Jurnalis Hypeabis.id
Sejak awal, Makan Bergizi Gratis (MBG) dicanangkan sebagai salah satu program prioritas di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Melalui program ini, anak sekolah di seluruh Indonesia ditargetkan mendapatkan akses makanan sehat dan bergizi untuk mendukung tumbuh kembang serta mengurangi masalah stunting.
Namun sayangnya, pelaksanaannya tidak lepas dari masalah serius. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) per September 2025, tercatat ada 6.452 siswa mengalami dugaan keracunan akibat konsumsi makanan MBG.
Angka tersebut naik signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. Laporan lain menyebut sejak Januari hingga pertengahan 2025, dimana lebih dari 5.360 siswa pernah mengalami gejala keracunan terkait program ini.
Baca juga: JPPI Kritik Keras MBG 2026 Sedot Dana Pendidikan Rp233 Triliun
Kasus-kasus keracunan tersebar di sejumlah daerah. Di Sleman, DIY, dan Lebong, Bengkulu, ratusan siswa tercatat jatuh sakit setelah mengonsumsi menu MBG. Indikasi adanya kontaminasi bakteri seperti E. coli dan Staphylococcus diduga membuat siswa keracunan.
Kejadian luar biasa (KLB) keracunan massal ini menimpa dari berbagai jenjang sekolah yang memunculkan banyak gejala pada siswa mulai dari pusing, mual, muntah, diare, sesak napas, bahkan kejang. Insiden-insiden ini memunculkan pertanyaan tentang tata kelola dan pengawasan dalam pelaksanaan MBG.
Menanggapi kasus tersebut, Presiden langsung mengumpulkan jajaran menteri setelah kembali ke Tanah Air. Salah satu fokus rapat kabinet adalah evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Pertemuan juga dilakukan antara Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Kementerian Kesehatan RI, Jakarta Selatan pada Minggu (28/9/2025).
“Pertemuan hari ini untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dan mengambil langkah cepat,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan.
Zulkifli menekankan bahwa pemerintah akan mengambil sejumlah langkah korektif. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti arahan Presiden dan mengambil langkah cepat.
"Kemarin Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk untuk peningkatan kualitas pelaksanaan makan bergizi gratis. Bagi pemerintah, keselamatan anak adalah prioritas utama. Kami menegaskan insiden ini bukan sekedar angka, tapi menyangkut keselamatan generasi penerus," lanjutnya.
Salah satunya langkah cepat yang diambil adalah menutup sementara sejumlah Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) yang ditemukan bermasalah. Dapur-dapur MBG diputuskan akan ditutup sementara selama evaluasi dan investigasi berlangsung.
Zulkifli menegaskan, kedisiplinan, kualitas, serta kemampuan juru masak dijadikan fokus utama dalam penilaian ulang soal kelayakan SPPG. Selain itu, SPPG juga memiliki kewajiban untuk memastikan dan melakukan sterilisasi peralatan, perbaikan sanitasi, peningkatan kualitas air, dan pengelolaan alur limbah yang terstandar.
Meski langkah-langkah darurat telah diumumkan, pertanyaan publik masih tertuju pada sistem pengawasan sejak awal program berjalan. Skala keracunan yang melibatkan ribuan siswa memperlihatkan masalah terjadi dari berbagai sisi, termasuk teknis dapur, pengendalian mutu, dan koordinasi lintas sektor.
Baca juga: Ahli Gizi Soroti Produk Ultra-Proses di Menu MBG, Usul 80% Pangan Lokal
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
Namun sayangnya, pelaksanaannya tidak lepas dari masalah serius. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) per September 2025, tercatat ada 6.452 siswa mengalami dugaan keracunan akibat konsumsi makanan MBG.
Angka tersebut naik signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. Laporan lain menyebut sejak Januari hingga pertengahan 2025, dimana lebih dari 5.360 siswa pernah mengalami gejala keracunan terkait program ini.
Baca juga: JPPI Kritik Keras MBG 2026 Sedot Dana Pendidikan Rp233 Triliun
Kasus-kasus keracunan tersebar di sejumlah daerah. Di Sleman, DIY, dan Lebong, Bengkulu, ratusan siswa tercatat jatuh sakit setelah mengonsumsi menu MBG. Indikasi adanya kontaminasi bakteri seperti E. coli dan Staphylococcus diduga membuat siswa keracunan.
Kejadian luar biasa (KLB) keracunan massal ini menimpa dari berbagai jenjang sekolah yang memunculkan banyak gejala pada siswa mulai dari pusing, mual, muntah, diare, sesak napas, bahkan kejang. Insiden-insiden ini memunculkan pertanyaan tentang tata kelola dan pengawasan dalam pelaksanaan MBG.
Menanggapi kasus tersebut, Presiden langsung mengumpulkan jajaran menteri setelah kembali ke Tanah Air. Salah satu fokus rapat kabinet adalah evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Pertemuan juga dilakukan antara Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Kementerian Kesehatan RI, Jakarta Selatan pada Minggu (28/9/2025).
“Pertemuan hari ini untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dan mengambil langkah cepat,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan.
Konferensi Pers Penanggulangan KLB pada Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (Sumber gambar: Indah Permata Hati/Hypeabis.id)
"Kemarin Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk untuk peningkatan kualitas pelaksanaan makan bergizi gratis. Bagi pemerintah, keselamatan anak adalah prioritas utama. Kami menegaskan insiden ini bukan sekedar angka, tapi menyangkut keselamatan generasi penerus," lanjutnya.
Salah satunya langkah cepat yang diambil adalah menutup sementara sejumlah Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) yang ditemukan bermasalah. Dapur-dapur MBG diputuskan akan ditutup sementara selama evaluasi dan investigasi berlangsung.
Zulkifli menegaskan, kedisiplinan, kualitas, serta kemampuan juru masak dijadikan fokus utama dalam penilaian ulang soal kelayakan SPPG. Selain itu, SPPG juga memiliki kewajiban untuk memastikan dan melakukan sterilisasi peralatan, perbaikan sanitasi, peningkatan kualitas air, dan pengelolaan alur limbah yang terstandar.
Meski langkah-langkah darurat telah diumumkan, pertanyaan publik masih tertuju pada sistem pengawasan sejak awal program berjalan. Skala keracunan yang melibatkan ribuan siswa memperlihatkan masalah terjadi dari berbagai sisi, termasuk teknis dapur, pengendalian mutu, dan koordinasi lintas sektor.
Baca juga: Ahli Gizi Soroti Produk Ultra-Proses di Menu MBG, Usul 80% Pangan Lokal
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
Komentar
Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.