Hypereport: 80 Tahun Merdeka & Pekerjaan Rumah Sektor Ketenagakerjaan yang Harus Diselesaikan

Sektor tenaga kerja masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia yang kini menginjak usia 80 tahun. Berbagai persoalan mesti segera diselesaikan agar bonus demografi tidak berubah menjadi jebakan yang pada akhirnya justru merugikan negara. 

Acara bursa kerja yang digelar Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi di President University, Jababeka, Cikarang, Jawa Barat, Selasa, 27 Mei 2025, menjadi potret nyata keresahan pencari kerja. Sekitar 25.000 pelamar memadati lokasi untuk memperebutkan hanya 2.500 lowongan yang tersedia. 

Job fair di Cikarang itu hanyalah secuil gambaran tentang betapa sulitnya pencarian kerja di negeri ini. Persaingan yang kian ketat dan peluang kian sempit. Banyak orang harus berjibaku sekadar agar bisa pulang membawa pekerjaan dan penghasilan layak. 

Baca juga laporan terkait: 
Hypereport: 80 Tahun Merdeka, Mampukah Indonesia Capai Layanan Kesehatan Inklusif? 
Hypereport: 80 Tahun Kemerdekaan, Pemajuan Kebudayaan Masih jadi Pekerjaan Rumah 
Hypereport: Menyimak Sederet Tantangan Pendidikan Indonesia di Usia 80 Tahun Merdeka 

Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar menilai peningkatan jumlah angkatan kerja menjadi salah satu tantangan sektor tenaga kerja. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angkatan kerja pada Februari 2025 bertambah 3,67 juta orang dibandingkan periode sama tahun lalu.

Dia meyakini tren itu akan terus berlanjut. Apalagi, kini masih ada 7,28 juta pengangguran terbuka dan 11,66 juta orang yang masuk kategori setengah pengangguran. Di sisi lain, lapangan kerja padat karya makin jarang. Investasi yang masuk cenderung berbasis modal dan teknologi. Kondisi ini dapat terjadi seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi mutakhir.

Untuk itu, pemerintah harus memperbanyak investasi yang masuk ke dalam negeri, sehingga pada akhirnya dapat menyerap banyak tenaga kerja. Iklim usaha yang sehat pun menjadi kunci dan tidak bisa lagi ditawar: menghapus premanisme, memangkas biaya ilegal, serta memberi kemudahan bagi penanam modal, termasuk suku bunga rendah.

Meskipun begitu, investasi saja dinilai tidak cukup. Kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi kunci penting dalam mengatasi persoalan pengangguran di dalam negeri. Jika SDM lokal tidak siap, peluang kerja yang tercipta justru direbut tenaga asing.

“Kemarin, saya ke Jawa Tengah, persoalan di sana adalah investasi masuk. Jawa Tengah masih digemari oleh investor-investor karena upah minimumnya masih relatif kecil. Tapi SDM-nya kurang. Nah, ini kan SDM itu harus diperkuat,” ujarnya.

Di sinilah peran balai latihan kerja (BLK) menjadi penting. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran memadai agar BLK benar-benar bisa mencetak tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan industri. Timboel bahkan menyarankan sebagian dari anggaran pendidikan sebesar 20 persen, ada yang dialihkan untuk memperkuat BLK di berbagai daerah.

Hubungan erat antara pendidikan dan dunia kerja juga tak bisa diabaikan. Fakta ada 1 juta pengangguran lulusan perguruan tinggi menunjukkan jurang antara kampus dan industri yang tidak boleh diabaikan. Perguruan tinggi pun harus menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan nyata, termasuk kompetensi bahasa asing.

Selain sektor formal, pemerintah juga harus menata gig economy. Gig worker yang tumbuh pesat perlu diberi perlindungan, kepastian hukum, hingga akses pelatihan. Dengan begitu, mereka bisa lebih produktif dan berdaya saing. 

Baca juga: Hypereport: Menakar Kemajuan Ekonomi Digital dalam Perayaan HUT ke-80 Indonesia 
 

Program Prioritas Nasional 

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa optimalisasi program prioritas nasional menjadi strategi pemerintah membuka lapangan kerja. Salah satunya adalah program pembentukan Koperasi Merah Putih.

Pemerintah menargetkan terbentuknya 80.000 koperasi di seluruh Indonesia. Jika tiap koperasi mengelola minimal 25 anggota aktif, lebih dari 2 juta lapangan kerja baru bisa tercipta. “Ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang sangat dahsyat,” tegas Yassierli.

Di sisi lain, dia juga mengingatkan kepada generasi mudah bahwa mereka menghadapi tantangan yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan generasi lampau, yakni perubahan teknologi yang cepat, globalisasi, dan dinamika geopolitik. Oleh karena itu, adaptif menjadi kunci utama. 

Pendidikan vokasi juga harus memperkuat kompetensi lulusan, bukan hanya secara formal, tetapi juga spesifik, tersertifikasi, dan multi talenta. Selain hard skills, soft skills seperti kepemimpinan, kreativitas, dan berpikir kritis juga semakin dibutuhkan oleh pencari kerja. Dia juga menekankan betapa penting memiliki pola pikir yang tepat, yaitu growth mindset, future mindset, serta entrepreneurial & innovation mindset. 
 

Bonus demografi 

Indonesia digadang-gadang menjadi salah satu negara dengan ekonomi yang kuat lantaran memiliki bonus demografi. Akan tetapi, Timboel menilai peluang itu bisa menjadi ancaman jika pemerintah tidak melakukan persiapan sejak sekarang. 

“Kalau kita enggak siapkan sekarang, bonus demografi hanya ilusi saja. Semata-mata hanya menjadi mitos, orang bilang,” katanya. 

Dia mengingatkan, pengangguran dapat berujung pada kemiskinan, yang melebar ke masalah sosial, kriminal, dan masih banyak persoalan lainnya. Dengan begitu, kondisi yang seharusnya dapat memberikan keuntungan bagi negara justru berbalik menjadi beban. 

Saat ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjanji untuk mengadakan 19 juta lapangan kerja. Angka ini sebenarnya tidak sulit terealisasi jika pemerintah serius, mengingat pemerintah hanya perlu mengadakan sekitar 4 juta tenaga kerja setiap tahunnya. 

“Tapi kan sekarang persoalannya tadi, apakah memang anggaran-anggaran itu fokus juga untuk mendukung pelatihan, akan mendukung keseriusan untuk iklim investasi. Demikian juga government spending, apakah memang juga bisa mendukung multiplier effect untuk pembukaan lapangan kerja,” tegasnya. 

Baca juga: Hypereport: 80 Tahun Merdeka, Sejauh Mana Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Indonesia? 

(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)