Peluncuran Buku Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Mundur Jadi Oktober-November 2025

Peluncuran buku penulisan ulang sejarah Indonesia akan mundur dari wacana awal pada 17 Agustus 2025 atau bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan RI. Rencananya, buku tersebut bakal diterbitkan dalam rentang waktu antara Oktober hingga November 2025.

Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon mengatakan proses penulisan buku sejarah Indonesia saat ini sudah rampung. Adapun, tim penulis dan editor kini masih berkutat pada proses editing naskah buku. Dengan demikian, buku penulisan ulang sejarah Indonesia pun dijadwalkan meluncur sekitar Oktober hingga November 2025.

Baca juga: AAI Kritik Proses Diskusi Publik Buku Sejarah Indonesia karena Lebih Mirip Sosialisasi

"Penulisan sudah selesai masih proses editing. Peluncuran nanti Oktober-November [2025]," kata Fadli dalam pesan singkat saat dikonfirmasi oleh Hypeabis.id, Jumat (15/8/2025).

Awalnya, buku hasil penulisan ulang sejarah nasional ditargetkan rampung dan akan secara resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Pemilihan tanggal ini juga dimaksudkan untuk menjadikan buku tersebut sebagai kado bagi bangsa Indonesia yang usianya memasuki 8 dekade.

Buku yang nantinya akan berjudul Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global tersebut dikerjakan oleh 112 penulis dengan latar belakang disiplin ilmu yang beragam, seperti arkeologi, sejarah, epigrafi, filologi, geografi, hingga ilmu sosial-humaniora.

Para penulis berasal dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia dan delapan lembaga non-akademik, dengan memperhatikan keterwakilan wilayah serta keseimbangan gender. Adapun, buku sejarah tersebut terdiri atas 10 jilid dan setiap jilidnya berisi 550 halaman.

Sebagai gambaran, berikut adalah 10 jilid dari buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global berdasarkan draf yang diumumkan dalam acara Diskusi Publik Draf Penulisan Buku Sejarah Indonesia, Jumat (25/7/2025) di Universitas Indonesia, Depok.

1. Jilid 1 -  Akar Peradaban Nusantara
2. Jilid 2 - Nusantara dalam Jaringan Global: India, Tiongkok dan Persia
3. Jilid 3 - Nusantara Dalam Jaringan Global: Asia Barat
4. Jilid 4 - Interaksi Awal dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi
5. Jilid 5 - Masyarakat Indonesia dan Terbentuknya Negara Kolonial
6. Jilid 6 - Pergerakan Kebangsaan
7. Jilid 7 - Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan
8. Jilid 8  - Konsolidasi Negara Bangsa: Konflik, Integrasi, dan Kepemimpinan Internasional, 1950–1965
9. Jilid 9 - Pembangunan dan Stabilitas Nasional Era Orde Baru 1967–1998
10. Jilid 10 - Dari Reformasi ke Konsolidasi Demokrasi, 1998–2024

Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan, mengatakan per 25 Juli 2025, proses penulisan buku sejarah nasional telah menghasilkan sebanyak 5.536 halaman. Dia menambahkan bahwa proses penggarapannya telah memasuki tahap editing dari editor jilid, dan akan dilanjutkan dengan tahapan editing umum.

Sebelum resmi diluncurkan, Kementerian Kebudayaan pun telah menggelar uji publik di empat tempat berbeda, yakni dimulai pada 25 Juli 2025 di Universitas Indonesia (UI), berlanjut di Universitas Lambung Mangkurat pada 28 Juli 2025, Universitas Negeri Padang pada 31 Juli 2025, serta Universitas Negeri Makassar pada 4 Agustus 2025. 

Tahap uji publik ini bertujuan memberi kesempatan bagi masyarakat akademik maupun umum untuk memberikan saran dan masukan yang bersifat konstruktif terhadap rancangan naskah buku tersebut.

"Nanti setelah dapat masukan ini mudah-mudahan bisa melengkapi yang masih bolong-bolong, yang kurang-kurang, sebelum masuk kepada editor umum untuk disempurnakan, dibaca kembali dan diselaraskan dengan temuan-temuan baru dan masukan," katanya.

Tiga editor umum yang memimpin penyusunan buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global adalah Prof. Dr. Susanto Zuhdi, M.Hum dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M.Hum dari Universitas Diponegoro, dan Prof. Jajat Burhanudin, M.A dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Sementara itu, setiap jilid ditangani oleh satu hingga dua editor khusus, antara lain Prof. Dr. R. Cecep Eka Permana, M.Si, Dr. Ninie Susanti Tejowasono, M.Hum, Zacky Khairul Umam, Ph.D, Prof. Dr. Agus Suwignyo, M.A, Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan, M.Hum, Prof. Nawiyanto, M.A., Ph.D, Nur Aini Setiawati, Ph.D, Dr. Didik Pradjoko, M.Hum, dan Dr. Amurwani Dwi Lestariningsih, M.Hum.

Fadli Zon mengatakan salah satu dasar utama dari proyek penulisan ulang sejarah nasional ialah guna mengisi kekosongan buku sejarah Indonesia selama lebih dari 20 tahun. Menurutnya, sejak diterbitkannya enam jilid buku “babon” Sejarah Nasional Indonesia edisi pemutakhiran oleh R.P. Soejono dan R.Z. Leirissa, belum ada lagi buku pegangan sejarah nasional yang memperbarui peristiwa sejarah khususnya era pasca Reformasi.

Buku tersebut, katanya, menuliskan sejarah hanya sampai pada era pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Oleh karena itu, buku sejarah Nasional mendatang hendak memutakhirkan narasi sejarah di masa-masa presiden setelah reformasi, mulai dari Presiden Gus Dur hingga Joko Widodo (Jokowi).

Setidaknya ada enam hal yang menjadi urgensi dari penulisan ulang sejarah nasional, yakni menghapus bias kolonial dan menegaskan perspektif Indonesia-Sentris, menjawab tantangan kekinian dan globalisasi, membentuk identitas nasional yang kuat, menegaskan otonomi sejarah/sejarah otonom, relevansi untuk generasi muda, dan pembentukan identitas Indonesia.

Menurut Fadli, sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, tetapi dalam konteks Indonesia, sejarah telah menjadi jembatan yang menghubungkan identitas nasional, kebijakan politik, dan perjuangan kolektif. Rekonstruksi sejarah ini pun diharapkan bisa dipandang penting sebagai himpunan perjalanan sejarah bangsa untuk membentuk identitas nasional.

Selain itu, penulisan ulang sejarah nasional dilakukan dengan menekankan perspektif Indonesia-Sentris untuk menghilangkan bias kolonial. Menurutnya, masih banyak narasi sejarah yang dipelajari belum sepenuhnya terbebas dari perspektif kolonial, kurang menjawab tantangan kekinian dan globalisasi, sehingga seringkali dipandang kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terutama generasi muda. 

Buku Sejarah Nasional mendatang juga ditulis dengan tone atau nada positif. Fadli menjelaskan bahwa nada yang positif itu dibuat bukan untuk melupakan beberapa bagian sejarah, melainkan tidak mengangkat narasi-narasi yang menurutnya tidak memberikan keuntungan untuk kepentingan nasional. Misalnya, penulisan tentang sejarah beberapa konflik etnis di Indonesia. 

Fadli menegaskan penulisan ulang sejarah nasional tidak dilakukan dari nol atau tanpa acuan buku sejarah sebelumnya. Buku yang sedang disusun akan menjadikan literatur sejarah sebelumnya seperti Indonesia dalam Arus Sejarah sebanyak 8 jilid, serta Sejarah Nasional Indonesia sebanyak 6 jilid, sebagai salah satu acuan utamanya.

Adapun, sejarah yang akan ditulis lebih bersifat garis besar (highlight), alih-alih disajikan secara detail. "Ini mengungkap secara garis besar [highlight] aspek kehidupan dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Tapi yang ingin kita tegakkan adalah perspektif Indonesia-Sentris-nya," imbuhnya

Fadli juga memastikan bahwa penulisan ulang sejarah Nasional sepenuhnya diserahkan kepada tim penuli sesuai dengan kompetisi mereka di bidang keilmuwan masing-masing. Tidak ada intervensi untuk memasukkan atau menghilangkan peristiwa sejarah tertentu dalam bukunya.

Termasuk, dia juga mengklarifikasi anggapan bahwa buku yang sedang disusun merupakan sejarah resmi. "Kalau ada disebut official history atau ‘sejarah resmi’, itu mungkin hanya ucapan saja. Tetapi tidak mungkin ditulis ini adalah sejarah resmi, tidak ada itu. Tetapi ini adalah sejarah nasional Indonesia yang merupakan bagian dari penulisan-penulisan dari para sejarawan,” imbuhnya.

Baca juga: Apakah Buku Terbaru Sejarah Indonesia Bakal Jadi Bahan Ajar di Sekolah? Begini Kata Menbud

(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)