Apakah Buku Terbaru Sejarah Indonesia Bakal Jadi Bahan Ajar di Sekolah? Begini Kata Menbud

Pemerintah, melalui Kementerian Kebudayaan, baru-baru ini memperkenalkan buku terbaru Sejarah Indonesia (working title) yang merupakan hasil penulisan ulang Sejarah Nasional Indonesia. Proyek itu pun membuat publik bertanya-tanya, apakah buku sejarah versi terbaru ini akan otomatis dijadikan sebagai bahan ajar resmi di sekolah?

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa buku tersebut disusun untuk menjadi salah satu referensi bagi siapa pun yang ingin mempelajari sejarah Indonesia. Namun, dia belum bisa memastikan apakah buku ini akan dijadikan materi ajar utama di sekolah atau tidak.

“Nah, kalau yang dibuat ini kita harapkan bisa menjadi semacam bahan acuan. Tentu di era sekarang ini kan orang bisa mendapatkan resources dari mana-mana. Saya kira ini menjadi salah satu bahan acuan, ya,” ujarnya saat ditemui seusai Diskusi Publik Draf Penulisan Buku Sejarah Indonesia di Universitas Indonesia beberapa waktu lalu.

Baca juga: Buku Sejarah Indonesia Ungkap Temuan Baru Masuknya Islam di Nusantara

Fadli menekankan bahwa penting untuk belajar sejarah dari sumber-sumber yang kredibel. Menurutnya, salah satu sumber kredibel untuk melihat sejarah ialah dari buku yang ditulis oleh para sejarawan.

Fadli memastikan bahwa penyusunan buku ini pun telah melibatkan sejarawan dengan reputasi dan kredibilitas yang diakui di bidangnya. “Yang paling berkompeten menulis sejarah adalah sejarawan. Lalu siapa sejarawan yang unggul? Tentunya mereka yang telah mencapai tingkat akademik tinggi dan mendapatkan pengakuan dari rekan-rekan sejawat,” ujarnya.

Menbud mengatakan bahwa buku sejarah punya ruang lingkup yang dinamis. Oleh karena itu, perlu diperbaharui secara periodik untuk memasukkan data dan riset terbaru. Dahulu, sejarah ditulis oleh para sejarawan hebat Indonesia, dari Sartono Kartodirdjo, kemudian ke Taufik Abdullah, sekarang tongkat estafet tersebut telah diteruskan oleh generasi sekarang. 

Terkait potensi perbedaan pandangan, Fadli menganggap hal itu lumrah dalam iklim demokrasi. “Jika ada pihak yang membuat versi lain dari sejarah, itu biasa saja. Kita hidup di negara demokrasi, jadi wajar bila ada perbedaan perspektif dan pendapat,” katanya. 

Dengan demikian, buku ini tidak dimaksudkan sebagai satu-satunya sumber kebenaran, melainkan sebagai referensi utama yang berbasis penelitian akademis. Meski terbuka terhadap kritik, dia menegaskan bahwa pandangan alternatif harus disertai dengan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Proses Penyuntingan

Sementara itu, Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan menjelaskan bahwa hingga saat ini penulisan Buku Sejarah Indonesia telah menghasilkan 5.536 halaman yang terbagi dalam 10 jilid utama. Kini, buku tersebut sedang melalui proses penyuntingan oleh tim editor. 

Penyusunan buku tersebut melibatkan 112 penulis dari beragam disiplin ilmu, mulai dari arkeologi, sejarah, epigrafi, filologi, geografi, hingga ilmu sosial humaniora. Para penulis berasal dari 34 perguruan tinggi di berbagai daerah di Indonesia serta delapan lembaga non-akademik, dengan memperhatikan keseimbangan keterwakilan wilayah maupun gender.

Baca juga: Terdiri dari 10 Jilid, Begini Isi Draft Terbaru Buku Sejarah Indonesia

Saat ini, buku ini tengah dalam tahap diskusi publik. Diskusi publik ini menjadi penting dari rangkaian rencana perilisan buku babon mengenai sejarah nasional yang digarap oleh Kementerian Kebudayaan tersebut.

Diskusi publik ini digelar di empat kampus, yakni Universitas Indonesia pada 25 Juli 2025, disusul Universitas Lambung Mangkurat pada 28 Juli 2025, Universitas Negeri Padang pada 31 Juli 2025, dan Universitas Negeri Makassar pada 4 Agustus 2025.