Menyusuri Dinamika Kesenian di Jakarta Lewat Pameran Arsip Sidang Artistik

Jakarta berubah cepat dan kesenian turut berkelindan mengikuti ritmenya. Dalam perjalanannya, proses berkesenian di Jakarta memang selalu menampilkan dinamika berbeda dari satu masa ke masa lainnya. Komisi Arsip dan Koleksi Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) menawarkan pembacaannya lewat Pameran Arsip Sidang Artistik.

Sejak terbentuk pada 1968, Dewan Kesenian Jakarta telah melalui perjalanan panjang yang penuh pencapaian, krisis, dan kritik. Lembaga tersebut menyimpan arsip yang menjadi saksi dinamika kesenian di Jakarta. Ragam gejolak itulah yang coba dituangkan dalam Pameran Arsip Sidang Artistik yang digelar di Galeri Cipta 1, Taman Ismail Marzuki, yang berlangsung hingga 13 Agustus 2025.

Baca juga: Menilik Proses Kreatif di Balik Skenografi Lakon Mencari Semar Teater Koma

Pameran ini akan mengajak pengunjung menelusuri berbagai arsip yang merekam dinamika kesenian di Jakarta, mulai dari lukisan, foto, video, hingga potongan artikel surat kabar. Setiap koleksi menjadi penanda perjalanan seni di kota ini yang sekaligus merekam momen-momen penting yang membentuk wajah kebudayaannya

Tak hanya itu, tersedia pula arsip audio yang memuat rekaman diskusi maupun pidato kebudayaan dari masa ke masa. Pengunjung dapat mendengarkannya langsung melalui perangkat yang telah disiapkan di ruang pamer.

"Keputusan-keputusan kuratorial di Dewan Kesenian Jakarta, serta apa yang dipentaskan dan dipamerkan di Taman Ismail Marzuki, tidak pernah sepenuhnya terlepas dari relasi kuasa, arah politik atau ideologi, dan krisis sosial," kata kurator Riyadhus Shalihin dalam catatan kuratorialnya.
 
Dalam pemaran ini, jejak-jejak relasi kuasa antara negara, institusi seni, dan masyarakat kota disajikan dalam bentuk yang reflektif. Salah satu yang menarik perhatian ialah ditampilkannya karya Raden Soehardi Adimaryono, yang lebih dikenal dengan nama Hardi bertajuk Presiden RI Th. 2001: Suhardi.

Lukisan tersebut menampilkan potret diri Hardi dengan seragam militer, dan menjadi ikonik karena muncul pada masa transisi politik di Indonesia, khususnya menjelang berakhirnya kekuasaan Orde Baru. Karya Hadi ini rupanya pernah dipamerkan di Biennale Pelukis Muda Indonesia 1980 yang diselenggarakan Dewan Kesenian Jakarta.

Namun, justru memicu represi terhadap sang seniman karena isi karyanya yang dianggap satir terhadap kekuasaan. Peristiwa ini menggambarkan bahwa pengawasan terhadap seni pada masa itu tidak hanya dilakukan melalui mekanisme institusinal, tetapi juga lewat tindakan respresif terhadap seniman yang menyuarakan kritik politik.

Apa yang terjadi kala itu kemudian dianggap sebagai salah satu krisis yang dilanggengkan dengan dalih kemurnian artistik dengan cara memisahkan seni dari politik. Kala itu, gejolak pembungkan ini juga tidak berdiri sendiri.

Dalam koleksi Kliping Surat Kabar, publik disuguhkan berbagai tindakan serupa begitu marak, dari pelarangan Orkes Madun karya Arifin C Noer hingga Pelarangan Opera Kecoa.
 
Di bagian lain, Taman Ismail Marzuki sebagai salah satu wadah kesenian di kota ini juga tak luput dari sorotan. Di salah satu sudut pameran, pengunjung akan diajak menyimak instalasi yang menampilkan perubahan arsitektur Taman Ismail Marzuki (TIM).

Sejak dibangun pada 1968, TIM dirancang sebagai kawasan seni modern tropis dengan ciri ventilasi silang alami, struktur bangunan ringan, dan tata ruang yang cair.

Kala itu, kawasan TIM dipenuhi ruang publik terbuka dengan lanskap yang saling terhubung, menjadi jalur sirkulasi aktif untuk beragam kegiatan seni. Namun, pada periode 2019–2021, terjadi perubahan besar.

Bangunan-bangunan di kawasan ini bertransformasi menjadi arsitektur beton yang dominan, berwarna kelabu, dengan tampilan monolitik dan monumental yang berbeda jauh dari wujud awalnya. Perubahan tersebut juga membawa dampak pada fungsi ruang.

Di dalam gedung, ventilasi yang sebelumnya didapat secara alami bergeser menjadi ketergantungan pada pendingin udara dan pencahayaan buatan. Ruang publik yang dahulu terbuka kini sebagian diprivatisasi, taman-taman menjadi tertutup, galeri disekat-sekat, dan suasana rindang dengan pepohonan yang pernah ada pada era 1970-an perlahan hilang. Gambaran itu tersaji melalui desain arsitek dan foto-foto yang dipamerkan.

Lebih jauh ke dalam, pengunjung akan menemukan koleksi kaset berisi rekaman berbagai pidato kebudayaan dan aksi seni yang pernah berlangsung di TIM. Selain melihat bentuk fisiknya, publik juga bisa langsung mendengarkan rekaman tersebut melalui perangkat yang tersedia, sambil menyimak dan merefleksikannya dalam konteks hari ini.

Empat Babak Krisis

Kurator kurator Riyadhus Shalihin mengatakan pameran ini berangkat dari upaya membaca krisis dan kritisisme melalui arsip-arsip DKJ dan Taman Ismail Marzuki pada periode 1968–2000-an. Pameran ini dengan sengaja menggunakan istilah “Sidang Artistik” sebagai bingkai kuratorial.

Istilah tersebut diambil dari arsip Surat Keputusan Dewan Pekerja Harian No. 01/SK/DPH/69, yang merujuk pada fungsi dewan artistik sebagai pengarah nilai, perencana program, sekaligus pengawas artistik di Pusat Kesenian Jakarta.

Namun, pada konteks pameran ini sidang yang dibayangkan bukan sekadar praktik pengarahan dan pengawasan, tetapi sebagai ruang pertemuan berbagai hal. Pameran ini menempatkan audiens sebagai bagian dari peserta sidang yang mempertanyakan bagaimana hubungan antara kota, kekuasaan, warga, dan kesenian saling menggerakkan dan digerakkan.

Pameran Sidang Artistik secara umum mencoba mementaskan empat babak krisis yang mengungkap relasi kuasa antara negara, institusi seni, dan masyarakat kota melalui medan Taman Ismail Marzuki (TIM) dan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), sebagai ruang di mana seni diproduksi dan dinegosiasikan dalam kerangka historis Orde Baru hingga pasca-Orde Baru.
 
Krisis I dengan tajuk Pengantin Baru mencoba menunjukkan bagaimana negara mengatur seni agar tetap jinak lewat hubungan saling menguntungkan antara seniman dan aparat serta di bawah pengaruh Dwi Fungsi ABRI. DKJ dan TIM dijadikan alat untuk menyatukan pandangan ideologis.

Krisis II, yakni De-Sadikinisasi terjadi setelah Ali Sadikin lengser. Situasi ini membuat kebebasan seniman dipersempit dan DKJ hanya berperan sebagai pelaksana teknis tanpa arah kreatif yang kuat.

Krisis III, Semangat Pembaruan, merupakan masa perlawanan simbolis lewat munculnya gerakan avant-garde. Seniman eksperimental mencoba merebut kembali kebebasan artistik dan politik dengan mengguncang narasi tradisi serta kekuasaan yang mengatur bentuk dan gaya seni.

Krisis IV, Tak Ada Pemberontakan karena Drama, menandai kembalinya kontrol ketat negara. Aparat menangkap seniman, menyensor karya, dan menutup ruang pertunjukan demi meredam potensi kerusuhan sosial.

(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)