Setelah UI, Uji Publik Buku Sejarah Digelar di 3 Kampus Lain
26 July 2025 |
13:58 WIB
Chelsea Venda
Jurnalis Hypeabis.id
Setelah sukses menyelenggarakan diskusi publik naskah penulisan ulang buku Sejarah Nasional Indonesia di Universitas Indonesia (UI) pada 25 Juli 2025, Kementerian Kebudayaan akan melanjutkan agenda serupa di tiga perguruan tinggi lainnya. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari rangkaian rencana perilisan buku babon mengenai sejarah nasional yang digarap oleh Kementerian Kebudayaan.
Adapun diskusi publik ini dilakukan guna menjaring masukan dari masyarakat luas, termasuk akademisi, pelajar, hingga komunitas sejarah. Setelah UI, tiga kampus yang akan menjadi lokasi diskusi publik berikutnya adalah Universitas Lambung Mangkurat pada 28 Juli 2025, Universitas Negeri Padang pada 31 Juli 2025, dan Universitas Negeri Makassar pada 4 Agustus 2025.
Baca juga: Terdiri dari 10 Jilid, Begini Isi Draft Terbaru Buku Sejarah Indonesia
Sama seperti pelaksanaan di UI, diskusi publik tersebut akan menghadirkan editor umum dan editor jilid yang bertugas memaparkan isi naskah sekaligus menerima masukan dari peserta.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa penunjukan empat universitas sebagai lokasi diskusi publik bertujuan untuk merepresentasikan keberagaman wilayah Indonesia yang luas. Dia berharap forum tersebut mampu menampung berbagai masukan penting, baik dari kalangan sejarawan maupun masyarakat, untuk penyempurnaan buku ini.
"Random aja. Ini mewakili wilayah Barat dan Timur. Jadi, ini memang pilihan mereka saja. Sebelumnya kan sudah ada aspirasi dari mana-mana. Ya, kita harapkan ini makin banyak," ungkap Fadli Zon di UI, Jumat, (25/7/2025).
Fadli mengatakan empat diskusi publik yang digelar ini seluruhnya memang sengaja dilakukan di universitas. Menurutnya, naskah buku Sejarah Indonesia merupakan naskah akademik, oleh karena itu diskusi publiknya pun mesti dilakukan di tempat dan dilakukan secara akademik.
Dirinya merasa kampus menjadi lokasi yang pas melakukan hal tersebut. Kendati demikian, para peserta diskusi sebenarnya terbuka untuk umum. Acara ini terbuka baik untuk para sejarawan, organisasi masyarakat, hingga masyarakat.
"Secara undangan kita buka untuk umum kan. Enggak hanya mahasiswa, tapi ada juga sejarawan, ormas, arkeolog pasti, dan sebagainya," imbuhnya.
Menteri Kebudayaan menegaskan bahwa penyusunan ulang buku sejarah Indonesia saat ini menjadi kebutuhan mendesak. Terakhir kali penulisan sejarah nasional dilakukan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, sehingga sudah cukup lama tidak ada pembaruan yang komprehensif.
Ia mengingatkan bahwa proses penulisan sebelumnya dimulai pada era 1970-an, berlanjut pada 1980-an, dan berhenti pada periode Habibie. Memang, pada sekitar tahun 2012 sempat diterbitkan seri Indonesia Dalam Arus Sejarah sebanyak delapan jilid.
Namun, buku tersebut pun kini perlu segera dilakukan pemutakhiran. Menurutnya, pembaruan sejarah memiliki arti penting karena sejarah merupakan identitas sekaligus jati diri bangsa.
“Sudut pandang yang digunakan dalam penulisan sejarah kali ini adalah Indonesiasentris, dan bukan menggunakan kacamata kolonial. Karena kalau menggunakan kacamata Belanda, pasti akan mengungkapkan perihal liberalisasi maupun modernisasi dan bukan mengenai bangsa kita. Kita harus menulis sejarah kita sendiri," jelasnya.
Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan, menjelaskan bahwa hingga saat ini penulisan Buku Sejarah Indonesia telah menghasilkan 5.536 halaman yang terbagi dalam 10 jilid utama. Kini, buku tersebut sedang melalui proses penyuntingan oleh tim editor.
Penyusunan buku tersebut melibatkan 112 penulis dari beragam disiplin ilmu, mulai dari arkeologi, sejarah, epigrafi, filologi, geografi, hingga ilmu sosial humaniora. Para penulis berasal dari 34 perguruan tinggi di berbagai daerah di Indonesia serta delapan lembaga non-akademik, dengan memperhatikan keseimbangan keterwakilan wilayah maupun gender.
Di Universitas Indonesia, diskusi publik tersebut dihadiri secara luring oleh lebih dari 200 peserta. Mereka berasal dari beragam latar belakang, termasuk mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu, khususnya program studi sejarah dan pendidikan sejarah dari sejumlah perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya.
Selain itu, hadir pula guru, tenaga kependidikan, perwakilan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah, asosiasi profesi, lembaga riset, dinas terkait pendidikan dan kebudayaan, hingga pegiat serta pemerhati sejarah.
Baca juga: Hypereport: Menilik Timeline Buku Sejarah Nasional Indonesia dari Masa ke Masa
Rangkaian acara dimulai dengan pemaparan mengenai proses penulisan Buku Sejarah Indonesia yang disampaikan oleh tiga Editor Umum, yakni Prof. Dr. Susanto Zuhdi, M.Hum., Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M.Hum., dan Prof. Jajat Burhanudin, M.A.
Setelah itu, para Editor Jilid memaparkan isi dari sepuluh jilid utama, antara lain Prof. Dr. R. Cecep Eka Permana, M.Si., Dr. Ninie Susanti Tejowasono, M.Hum., Zacky Khairul Umam, Ph.D., Prof. Dr. Agus Suwignyo, M.A., Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan, M.Hum., Prof. Nawiyanto, M.A., Ph.D., Nur Aini Setiawati, Ph.D., Dr. Didik Pradjoko, M.Hum., dan Dr. Amurwani Dwi Lestariningsih, M.Hum. Agenda kemudian ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama peserta.
Adapun diskusi publik ini dilakukan guna menjaring masukan dari masyarakat luas, termasuk akademisi, pelajar, hingga komunitas sejarah. Setelah UI, tiga kampus yang akan menjadi lokasi diskusi publik berikutnya adalah Universitas Lambung Mangkurat pada 28 Juli 2025, Universitas Negeri Padang pada 31 Juli 2025, dan Universitas Negeri Makassar pada 4 Agustus 2025.
Baca juga: Terdiri dari 10 Jilid, Begini Isi Draft Terbaru Buku Sejarah Indonesia
Sama seperti pelaksanaan di UI, diskusi publik tersebut akan menghadirkan editor umum dan editor jilid yang bertugas memaparkan isi naskah sekaligus menerima masukan dari peserta.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa penunjukan empat universitas sebagai lokasi diskusi publik bertujuan untuk merepresentasikan keberagaman wilayah Indonesia yang luas. Dia berharap forum tersebut mampu menampung berbagai masukan penting, baik dari kalangan sejarawan maupun masyarakat, untuk penyempurnaan buku ini.
"Random aja. Ini mewakili wilayah Barat dan Timur. Jadi, ini memang pilihan mereka saja. Sebelumnya kan sudah ada aspirasi dari mana-mana. Ya, kita harapkan ini makin banyak," ungkap Fadli Zon di UI, Jumat, (25/7/2025).
Fadli mengatakan empat diskusi publik yang digelar ini seluruhnya memang sengaja dilakukan di universitas. Menurutnya, naskah buku Sejarah Indonesia merupakan naskah akademik, oleh karena itu diskusi publiknya pun mesti dilakukan di tempat dan dilakukan secara akademik.
Dirinya merasa kampus menjadi lokasi yang pas melakukan hal tersebut. Kendati demikian, para peserta diskusi sebenarnya terbuka untuk umum. Acara ini terbuka baik untuk para sejarawan, organisasi masyarakat, hingga masyarakat.
"Secara undangan kita buka untuk umum kan. Enggak hanya mahasiswa, tapi ada juga sejarawan, ormas, arkeolog pasti, dan sebagainya," imbuhnya.
Menteri Kebudayaan menegaskan bahwa penyusunan ulang buku sejarah Indonesia saat ini menjadi kebutuhan mendesak. Terakhir kali penulisan sejarah nasional dilakukan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, sehingga sudah cukup lama tidak ada pembaruan yang komprehensif.
Ia mengingatkan bahwa proses penulisan sebelumnya dimulai pada era 1970-an, berlanjut pada 1980-an, dan berhenti pada periode Habibie. Memang, pada sekitar tahun 2012 sempat diterbitkan seri Indonesia Dalam Arus Sejarah sebanyak delapan jilid.
Namun, buku tersebut pun kini perlu segera dilakukan pemutakhiran. Menurutnya, pembaruan sejarah memiliki arti penting karena sejarah merupakan identitas sekaligus jati diri bangsa.
“Sudut pandang yang digunakan dalam penulisan sejarah kali ini adalah Indonesiasentris, dan bukan menggunakan kacamata kolonial. Karena kalau menggunakan kacamata Belanda, pasti akan mengungkapkan perihal liberalisasi maupun modernisasi dan bukan mengenai bangsa kita. Kita harus menulis sejarah kita sendiri," jelasnya.
Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan, menjelaskan bahwa hingga saat ini penulisan Buku Sejarah Indonesia telah menghasilkan 5.536 halaman yang terbagi dalam 10 jilid utama. Kini, buku tersebut sedang melalui proses penyuntingan oleh tim editor.
Penyusunan buku tersebut melibatkan 112 penulis dari beragam disiplin ilmu, mulai dari arkeologi, sejarah, epigrafi, filologi, geografi, hingga ilmu sosial humaniora. Para penulis berasal dari 34 perguruan tinggi di berbagai daerah di Indonesia serta delapan lembaga non-akademik, dengan memperhatikan keseimbangan keterwakilan wilayah maupun gender.
Di Universitas Indonesia, diskusi publik tersebut dihadiri secara luring oleh lebih dari 200 peserta. Mereka berasal dari beragam latar belakang, termasuk mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu, khususnya program studi sejarah dan pendidikan sejarah dari sejumlah perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya.
Selain itu, hadir pula guru, tenaga kependidikan, perwakilan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah, asosiasi profesi, lembaga riset, dinas terkait pendidikan dan kebudayaan, hingga pegiat serta pemerhati sejarah.
Baca juga: Hypereport: Menilik Timeline Buku Sejarah Nasional Indonesia dari Masa ke Masa
Rangkaian acara dimulai dengan pemaparan mengenai proses penulisan Buku Sejarah Indonesia yang disampaikan oleh tiga Editor Umum, yakni Prof. Dr. Susanto Zuhdi, M.Hum., Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M.Hum., dan Prof. Jajat Burhanudin, M.A.
Setelah itu, para Editor Jilid memaparkan isi dari sepuluh jilid utama, antara lain Prof. Dr. R. Cecep Eka Permana, M.Si., Dr. Ninie Susanti Tejowasono, M.Hum., Zacky Khairul Umam, Ph.D., Prof. Dr. Agus Suwignyo, M.A., Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan, M.Hum., Prof. Nawiyanto, M.A., Ph.D., Nur Aini Setiawati, Ph.D., Dr. Didik Pradjoko, M.Hum., dan Dr. Amurwani Dwi Lestariningsih, M.Hum. Agenda kemudian ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama peserta.
Komentar
Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.