Hypereport: Urgensi & Konsep Proyek Penulisan Ulang Sejarah Nasional

14 July 2025 | 20:59 WIB

Luke Andaresta Jurnalis Hypeabis.id

Selama lebih dari delapan dekade sebagai negara merdeka, pemerintah Indonesia telah menerbitkan dua buku yang dianggap sebagai sejarah resmi, yakni Sejarah Nasional Indonesia (6 jilid) dan Indonesia Dalam Arus Sejarah (8 jilid). Kedua seri tersebut terbit dari era 1970-an hingga awal 2000-an.

Namun, sejak saat itu, pemerintah belum kembali menerbitkan buku sejarah nasional yang baru.

Kini, setelah lebih dari dua dekade, pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan tengah menyusun buku sejarah nasional terbaru. Proyek penulisan ulang ini ditargetkan selesai dan secara resmi akan diluncurkan pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia.

Baca juga laporan terkait:
1. Hypereport: Hal-hal yang Direvisi dalam Buku Sejarah Nasional Terbaru
2. Hypereport: Cerita di Balik Penulisan Ulang Sejarah Indonesia

Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon mengatakan salah satu dasar utama dari proyek penulisan ulang sejarah nasional ialah guna mengisi kekosongan buku sejarah Indonesia selama lebih dari 20 tahun. Menurutnya, sejak diterbitkannya enam jilid buku “babon” Sejarah Nasional Indonesia edisi pemutakhiran oleh R.P. Soejono dan R.Z. Leirissa, belum ada lagi buku pegangan sejarah nasional yang memperbarui peristiwa sejarah khususnya era pasca Reformasi.

Buku tersebut, katanya, menuliskan sejarah hanya sampai pada era pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Oleh karena itu, buku sejarah Nasional mendatang hendak memutakhirkan narasi sejarah di masa-masa presiden setelah reformasi, mulai dari Presiden Gus Dur hingga Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi dari era Pak Habibie sampai hari ini belum pernah ditulis [buku sejarah Nasional], belum ada pemutakhiran. Meskipun terbitnya sampai tahun 2002, hanya sampai pada era Presiden B.J. Habibie," katanya dalam rapat bersama Komisi X DPR RI, belum lama ini.

Fadli memaparkan setidaknya ada enam hal yang menjadi urgensi dari penulisan ulang sejarah nasional, yakni menghapus bias kolonial dan menegaskan perspektif Indonesia-Sentris, menjawab tantangan kekinian dan globalisasi, membentuk identitas nasional yang kuat, menegaskan otonomi sejarah/sejarah otonom, relevansi untuk generasi muda, dan pembentukan identitas Indonesia.

Dia menambahkan sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, tetapi dalam konteks Indonesia, sejarah telah menjadi jembatan yang menghubungkan identitas nasional, kebijakan politik, dan perjuangan kolektif. Rekonstruksi sejarah ini pun diharapkan bisa dipandang penting sebagai himpunan perjalanan sejarah bangsa untuk membentuk identitas nasional.

Buku Sejarah Nasional yang disusun akan terdiri dari 11 Jilid, mencakup Sejarah Awal Nusantara, Nusantara dalam Jaringan Global: India dan China, Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah, Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi, dan Respons Terhadap Penjajahan. Termasuk, Pergerakan Kebangsaan, Perang Kemerdekaan Indonesia, Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi, Orde Baru (1967-1998), Era Reformasi (1999-2024), dan Faktaneka dan Indeks.

Buku tersebut disusun oleh 113 penulis yang terdiri dari sejarawan, akademisi sejarah, arkeolog, ahli arsitektur dan geografi hingga ilmuwan humaniora lainnya dari 34 perguruan tinggi dan 8 institusi. Adapun, dilibatkan juga sebanyak 20 editor jilid dan 3 editor umum untuk menyusun buku tersebut.

Fadli mengatakan penulisan ulang sejarah nasional dilakukan dengan menekankan perspektif Indonesia-Sentris untuk menghilangkan bias kolonial. Menurutnya, masih banyak narasi sejarah yang dipelajari belum sepenuhnya terbebas dari perspektif kolonial, kurang menjawab tantangan kekinian dan globalisasi, sehingga seringkali dipandang kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terutama generasi muda.

Dalam realisasinya, terdapat beberapa hal baru yang hendak diubah dalam penulisan sejarah Indonesia, seperti mengganti istilah 'prasejarah' menjadi "Sejarah Awal". Bab ini tidak lagi dimulai dari abad ke-4 berdasarkan ditemukannya sejumlah prasasti, melainkan dimulai dari 1,8 juta tahun lalu berdasarkan temuan banyak fosil Homo erectus di Nusantara.

Selain itu, ditemukan juga bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa Indonesia sebagai salah satu peradaban tertua di dunia, seperti ditemukannya cave painting berusia 61.000 tahun, termasuk Situs Bongal di Sumatera Utara yang menjadi bukti masuknya Islam di Indonesia sejak abad ke-7. "Pihak-pihak Barat selalu menganggap [peradaban] kita ini muda," ucapnya.

Buku Sejarah Nasional mendatang juga akan ditulis dengan tone atau nada positif. Fadli menjelaskan bahwa nada yang positif itu dibuat bukan untuk melupakan beberapa bagian sejarah, melainkan tidak mengangkat narasi-narasi yang menurutnya tidak memberikan keuntungan untuk kepentingan nasional. Misalnya, penulisan tentang sejarah beberapa konflik etnis di Indonesia.

"Maksud saya bukan mau menggali siapa yang memulai dan lain-lain, tetapi hard fact-nya saja mungkin ini sebagai suatu pelajaran, jangan sampai ini terjadi terulang kembali. Saya kira begitu juga dengan kerusuhan Mei yang telah menimbulkan banyak korban," tuturnya.

Sebaliknya, narasi buku sejarah versi terbaru ini akan lebih netral dan positif terutama terkait jasa para tokoh pemimpin bangsa, mulai dari era kepimpinan Presiden ke-1 RI Sukarno hingga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Termasuk, pencapaian-pencapaian Indonesia di dunia internasional.

Fadli menegaskan penulisan ulang sejarah nasional tidak dilakukan dari nol atau tanpa acuan buku sejarah sebelumnya. Buku yang sedang disusun akan menjadikan literatur sejarah sebelumnya seperti Indonesia dalam Arus Sejarah sebanyak 8 jilid, serta Sejarah Nasional Indonesia sebanyak 6 jilid, sebagai salah satu acuan utamanya.

Adapun, sejarah yang akan ditulis lebih bersifat garis besar (highlight), alih-alih disajikan secara detail. "Ini mengungkap secara garis besar [highlight] aspek kehidupan dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Tapi yang ingin kita tegakkan adalah perspektif Indonesia-Sentris-nya," imbuhnya

Fadli juga memastikan bahwa penulisan ulang sejarah Nasional sepenuhnya diserahkan kepada tim penuli sesuai dengan kompetisi mereka di bidang keilmuwan masing-masing. Tidak ada intervensi untuk memasukkan atau menghilangkan peristiwa sejarah tertentu dalam bukunya.

Termasuk, dia juga mengklarifikasi anggapan bahwa buku yang sedang disusun merupakan sejarah resmi. "Kalau ada disebut official history atau ‘sejarah resmi’, itu mungkin hanya ucapan saja. Tetapi tidak mungkin ditulis ini adalah sejarah resmi, tidak ada itu. Tetapi ini adalah sejarah nasional Indonesia yang merupakan bagian dari penulisan-penulisan dari para sejarawan,” imbuhnya.

Kritik & Koreksi

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Bonnie Triyana mengatakan ketika sejarah ditulis oleh negara, sudah secara otomatis akan dianggap sebagai sejarah resmi. Menurutnya, hal itu akan menimbulkan dampak tafsiran bahwa akan ada sejarah yang dicap tidak resmi, ilegal, bahkan subversi.

"Kita punya pengalaman di masa lalu dimana sejarah digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Kalau sudah diresmikan, dia [buku sejarah Nasional] akan menjadi rujukan pelajaran sejarah, soal bagi ujian CPNS, materi bagi pelatihan berbagai jenjang institusi pemerintahan," katanya.

Bonnie juga menilai bahwa rencana penulisan buku sejarah Nasional sejatinya tidak memuat hal-hal yang baru atau termutakhir. Informasi terkait penemuan-penemuan arkeologis yang hendak dimasukkan ke dalam buku, katanya, sudah banyak beredar di tulisan-tulisan sejarah.

Begitupun dengan aspek perspektif Indonesia-Sentris yang ingin dihadirkan. Menurutnya, hal itu sudah ada dan diterapkan ke dalam buku sejarah bahkan sejak diadakannya Seminar Sejarah Nasional sejak 1957.

"Kalau mau mengubah perspektif atau cara pandang Indonesia tidak dijajah 350 tahun, itu juga sumber-sumber bukunya sudah beredar luas dan menjadi buku populer bisa dibeli, dibaca, kemana-mana orang tau. Jadi pertanyaan saya, apa yang baru dari buku ini," ucapnya.

Bonnie pun menegaskan bahwa jika buku sejarah Nasional yang tengah disusun hanya merupakan kompilasi dari sumber-sumber sekunder, hanya akan melakukan proyek yang mubazir. "Bagaimana pun proyek ini kan menggunakan uang rakyat, sehingga kalau tidak ada yang baru bahkan cuma mendaur ulang, ya buat apa," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR My Esti Wijayati memberikan koreksi dari beberapa rencana isi dari buku sejarah Nasional yang baru. Salah satunya pada jilid 8 yang diberi judul Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi. Menurutnya, judul itu justru mencerminkan bahasa dari perspektif mantan penjajah pada zaman dahulu.

Dia memaparkan beberapa peristiwa sejarah yang terdiri dari perundingan antara para pendiri bangsa seperti Sukarno dan pihak penjajah bukan sebagai gejolak yang mengancam, namun justru ruang-ruang perjuangan agar Irian Barat menjadi bagian dari NKRI.

Selain itu, dia juga mengoreksi tentang UU Pemilu Langsung yang diawali dengan amandemen UUD, termasuk UU Pemilu. Menurutnya, hal itu terjadi bukan pada era pemerintahan Presiden SBY, namun pada era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Termasuk, dia juga mengoreksi poin Pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke IKN yang ada di jilid 10 yang berjudul 'Era Reformasi', yang menjadi salah satu pencapaian dari Presiden Jokowi. "Ini kan belum terealisasi, saya kira tidak perlu dipaksakan dalam buku ini," ucapnya.

Dia pun menyarankan kepada Kementerian Kebudayaan sebaiknya jangan tergesa-gesa untuk menargetkan buku sejarah Nasional yang baru harus selesai dan diluncurkan pada 17 Agustus 2025. Menurutnya, proyek ini harus dilakukan melalui serangkaian diskusi yang luas hingga uji publik terbuka, terutama bagi pihak-pihak yang menolak proyek penulisan ulang sejarah.

"Jangan tergesa-gesa, kita perlu melibatkan banyak pihak sehingga kemudian ini [proyek penulisan ulang sejarah Nasional] menjadi sesuatu yang melegakan banyak pihak juga," tambah Esti.

(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)