Gagasan Sejarawan Hilmar Farid Membangun Kebudayaan dari Makna, Bukan Citra

Sejarawan Hilmar Farid mengingatkan pentingnya membangun kebudayaan dengan fondasi makna yang kuat. Mantan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud 2015-2024 ini juga menyoroti selama ini ada sudut pandang yang keliru membingkai suatu kebudayaan atau kota hanya sebatas citra atau branding.

Hilmar mengkritik kecenderungan birokrasi dan pemangku kebijakan yang sering lebih sibuk memperindah tampilan luar, tanpa memahami esensinya. Padahal, pengabaian akar identitas inilah sumber masalahnya.

Baca juga: JJ Rizal Soroti Upaya Penghilangan Sebagian Peristiwa 1998 dari Buku Sejarah Nasional Indonesia

Dia mencontohkan Jakarta yang kini menuju usia 500 tahun. Alih-alih sibuk memikirkan citra yang cocok untuk perayaan tersebut, momen ini justru mestinya menjadi titik reflektif. “Makna hidup di kota ini yang perlu kita integrasi dulu. Apa sih maknya jadi orang Jakarta, makna tinggal di Jakarta,” ungkap Hilmar dalam ajang Jakarta Future Festival, Sabtu, (14/6/2025).

Sudut pandang ini juga bisa berkelindan ke berbagai hal. Misalnya, terkait Kota Tua yang menjadi salah satu ikon penting di Jakarta. Hikmar menyebut Kota Tua adalah warisan historis penting karena dulunya itu adalah kota kolonial terbesar di dunia.

Namun, narasi-narasi demikian belum digali secara maksimal. Sebab, orientasinya kerap kali bukan pada makna. Dirinya pun menyayangkan bahwa yang sering dilakukan hanya memoles wajah fisik bangunan, bukan menumbuhkan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai sejarah di dalamnya.

"Kita ini punya banyak yang 'paling' di dunia, tapi kita enggak peduli sama maknanya," ujarnya.

Lebih jauh, masalah sudut pandang ini baginya juga memang sudah mengakar. Hilmar menyoroti pola pembangunan Jakarta yang sejak masa kolonial sudah bersifat segregatif, baik secara sosial maupun spasial.

Hilmar menjelaskan Jakarta dibangun oleh Belanda awalnya hanya untuk kalangan mereka saja. Padahal, sejak zaman itu, kota ini sudah didatangi berbagai latar belakang masyarakat, dari Jawa, Bugis, Padang, dan masih banyak lagi.

Namun, kedatangan mereka tidak dipikirkan. Akhirnya, mereka bergerak sendiri, lalu membentuk kampung-kampung etnis, yang letaknya berada di luar pusat kekuasaan karena tidak terintegrasi dalam rancangan kota.

Menurutnya, pola ini masih terulang sampai hari ini. Misalnya, ketika ada pembangunan-pembangunan baru, seperti gedung bertingkat, maka tak lama kemudian di sampingnya akan ada masyarakat-masyarakat lain yang berkumpul mengelilinginya.

Sayangnya, respons yang diberikan untuk mengatasi itu pun masih sama. Sektor informal ini selama ini masih dianggap sebagai masalah yang harus dipecahkan, sudut pandangnya selalu begitu, bukan diintegrasikan.

Segregasi ini, kata Hilmar, tak hanya terjadi dalam aspek perumahan atau infrastruktur, tapi juga merembes hingga ke sektor kebudayaan. Aktivitas kebudayaan tumbuh subur, namun hanya di kantong-kantong tertentu.

Pemerataan dan inklusi menjadi tantangan besar karena tidak ada distribusi ruang dan perhatian yang setara. "Akhirnya kita sulit bicara inklusi karena semuanya terpusat," katanya.

Hilmar juga mengkritik bagaimana wajah kota kerap kali ditentukan oleh selera individu yang sedang berkuasa. Selama 20 tahun terakhir, katanya, citra Jakarta berubah-ubah mengikuti kepentingan dan estetika masing-masing, tanpa kesinambungan atau refleksi jangka panjang terhadap identitas kota.

Baca juga: Penulisan Ulang Sejarah Nasional Tekankan Perspektif Indonesia-Sentris dengan Tone Positif

Akibatnya, kebijakan yang muncul pun sporadis dan tidak memberi ruang pada keterlibatan komunitas. Untuk mengatasi persoalan-persoalan ini, Hilmar mendorong perlunya integrasi makna dalam setiap aspek pembangunan.

Kuncinya, menurut Hilmar, ada pada peran pemerintah yang tidak hanya menjadi pengarah kebijakan, tetapi juga katalisator tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat. "Ownership atas kota dan kebudayaan harus dimiliki bersama. Kalau itu tumbuh, baru kita bicara soal branding," tegasnya.