Viral Aksi Pungli Destinasi Wisata di NTT, Ini Kata Wamenpar Ni Luh Puspa

Seiring dengan viralnya praktik pungutan liar di Nusa Tenggara Timur yang dialami oleh salah satu YouTuber, Kementerian Pariwisata menegaskan bahwa tindakan itu tidak boleh terjadi di destinasi wisata yang ada di Indonesia. Kejadian tersebut juga jangan sampai terulang kembali pada masa yang akan datang. 

Diketahui  bahwa salah satu youtuber Indonesia, Jajago Keliling Indonesia yang pergi ke kawasan Jalan Poros Tengah Ratenggaro menuju Tambolaka dan Pantai Ratenggaro, Kampung Adat Ratenggaro, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT, mengalami tindakan pungli oleh sejumlah warga.

Baca juga:  Ekonomi Global Bergejolak, Pariwisata Bisa Jadi Penopang Devisa

"Saya rasa menjadi tugas kita bersama untuk bisa menciptakan destinasi yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Saya rasa kita semua punya komitmen yang sama, punya perasaan yang sama bahwa praktik-praktik seperti ini (pungli) tidak boleh terjadi," ujar Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa dalam siaran pers pada Kamis (22/5/2025).

Dia menegaskan bahwa tujuan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan adalah kunci untuk memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan dan memastikan dampak positif pariwisata yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

Kejadian pungutan liar yang terjadi di destinasi wisata Pantai Ratenggaro telah menjadi perhatian banyak pihak di tengah pesatnya perkembangan sektor pariwisata di Nusa Tenggara Timur.

Dia menginginkan segala upaya yang dilakukan oleh semua pihak untuk membangun pariwisata di Nusa Tenggara Timur dapat terus berjalan secara berkelanjutan. “Dan ini tidak bisa dilakukan kalau hal-hal seperti pungli, masalah keamanan dan kenyamanan masih menjadi isu yang dibicarakan para turis,” ujarnya.

Dalam mengatasi masalah pungutan liar yang terjadi di tujuan wisata tersebut, pendekatan yang dilakukan harus bersifat preventif dan edukatif – khususnya terhadap anak-anak dan masyarakat yang ada di sana.

Dia mengatakan, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) akan selalu melakukan koordinasi i dan berkolaborasi dengan dinas pariwisata provinsi maupun kabupaten. Langkah ini bertujuan memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk pengelolaan destinasi pariwisata dan sadar wisata.

Keterlibatan langsung masyarakat secara aktif dalam semua ekosistem pariwisata di desa wisata dan destinasi pariwisata harus terjadi melalui skema pelatihan, pembinaan, serta penguatan ekosistem pariwisata.

Dengan begitu, masyarakat bisa langsung mendapatkan peluang usaha dari berkembangnya aktivitas pariwisata di suatu destinasi. Selain itu, Kemenpar juga menilai wisatawan perlu mendapatkan pembekalan mengenai nilai-nilai kearifan lokal, tradisi dan kebiasaan setempat - termasuk kondisi sosial ekonomi masyarakat di destinasi guna kenyamanan aktivitas berwisata.

Dia mengatakan akan melakukan pemantauan secara berkala – termasuk koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan destinasi dan desa wisata agar kejadian pungutan liar yang dialami oleh salah satu youtuber tersebut tidak terulang kepada wisatawan lain.

Selain itu, dia mengimbau wisatawan untuk tidak memberikan langsung bantuan pendidikan atau uang kepada anak-anak di lokasi wisata yang dituju. Wisatawan sebaiknya memberikan bantuan melalui koordinasi dengan lembaga desa, komunitas, atau pemerintah daerah agar penyaluran baik.

Kejadian pungutan liar yang terjadi di Sumba harus menjadi titik balik bagi pariwisata NTT untuk menciptakan pariwisata berkualitas yang tertib dan inklusif. “Kita harus berkolaborasi bersama, kami mendukung penguatan SDM lokal melalui pelatihan digital, pemasaran destinasi, dan manajemen destinasi berbasis komunitas," paparnya.

Baca juga:  GIPI Genjot Promosi Desa Wisata untuk Menarik Wisatawan Eropa