Unesco Bakal Asesmen Destinasi Wisata Geopark Kaldera Toba

Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB atau Unesco akan melakukan assessment terhadap Geopark Kaldera Toba pada 15 Juli 2025 untuk memastikan rekomendasi yang diberikan dapat terpenuhi. Pada 2023, lembaga tersebut memberikan kartu kuning terhadap pengelola Geopark Kaldera Toba lantaran tidak memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan.

Rencana Unesco tersebut disampaikan oleh GM Badan Pengelola Kaldera Toba Unesco Global Azizul Kholis. Azizul mengungkapkan bahwa pengelola Geopark Kaldera Toba optimistis masalah yang ada dapat diselesaikan lantaran semua pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, telah melakukan kolaborasi untuk memenuhi rekomendasi dari Unesco.

“Gubernur Sumarera Utara sudah memberi atensi yang tinggi untuk mengembalikan posisi Geopark Kaldera Toba kembali ke green card,” kata Azizul dalam siaran pers Kementerian Pariwisata.

Baca juga: Ramai Larangan Study Tour, Kementerian Pariwisata Susun Pedoman Wisata Edukasi

Untuk mengubah status Geopark Kaldera Toba dari yellow card menjadi green card, Unesco memiliki beberapa rekomendasi yang harus dipenuhi oleh pengelola. Dari total itu, beberapa di antaranya adalah berupa diversifikasi cerita geologi dan memperluas survei. Langkah ini berkait dengan warisan geologi dan intepretasinya.

Kemudian, pengelola juga harus melakukan identifikasi dan inventarisasi lebih lanjut terkait dengan warisan alam, budaya, dan buatan. Selain itu, rekomendasi lainya adalah peningkatan panel interpretasi dan visibilitas geopark mengenai bagian visibilitas dan kemitraan. Sementara itu, terkait dengan jejaring dan pelatihan, rekomendasi yang diberikan berupa peningkatan kerja sama dengan geopark Indonesia lainnya.

Deputi Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar Hariyanto mengatakan Kementerian Pariwisata telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa rekomendasi UNESCO dapat segera dipenuhi dalam menyikapi yellow card yang diberikan oleh Unesco kepada Geopark Kaldera Toba.

Dia menekankan, Geopark Kaldera Toba yang memiliki potensi luar biasa sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan harus dikelola dengan hati-hati. Tidak hanya itu, pengelolaan juga harus sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh lembaga PBB tersebut.

Kementerian pun telah melakukan komunikasi intensif dengan Gubernur Sumatra Utara guna memastikan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara sebagai ketua ketua Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BPTCUGP) mendukung penuh langkah yang diambil oleh semua pihak untuk mengelola geopark ini.

Sementara itu, pada tahun ini, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar telah menyusun beberapa langkah konkret dalam rangka peningkatan pengelolaan Geopark Kaldera Toba.

Salah satu di antaranya adalah pembuatan panel penjelasan/Interpretasi di Geosite. Kementerian akan membuat panel interpretasi di berbagai geosite dalam Geopark Kaldera Toba guna meningkatkan pemahaman pengunjung mengenai nilai geologi dan warisan alam yang ada di kawasan ini. Kementerian juga telah menyelenggarakan beragam acara MICE yang mendukung forum dan kegiatan terkait destinasi wisata Geopark Kaldera Toba.

Untuk diketahui, kartu kuning yang dikeluarkan oleh Unesco merupakan bentuk peringatan dan berarti bahwa badan pengelola tidak memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan. Selain Geopark Kaldera Toba, Unesco juga memberikan peringatan kepada pengelola Gua Zhijindong di China, Taman Nasional Regional Luberon di Prancis, Madonie di Italia, dan Colca y Volcanes de Andagua di Peru.

Geopark Kaldera Toba diusulkan sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) oleh Pemerintah Daerah Sumatera Utara melalui Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba. Proses tersebut melibatkan berbagai pihak, yakni pemerintah daerah, Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI), serta Kementerian Pariwisata.

Pemerintah daerah melalui Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba yang ditunjuk untuk mengelola kawasan Geopark Kaldera Toba menyusun rencana dan dokumen pengusulan yang mencakup aspek geologi, warisan budaya, dan pemberdayaan masyarakat lokal pada tahap awal. Kemudian, usulan itu diserahkan kepada Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh standar dan kriteria Unesco Global Geoparks dipenuhi.