Apa Itu Sekolah Rakyat? Inisiatif Pendidikan Baru yang Diambil dari Sejarah Lama

Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bersiap membuka sekolah rakyat pada tahun ajaran 2025/2026. Kehadiran sekolah ini akan melibatkan puluhan ribu tenaga pengajar dan ditempatkan di berbagai daerah di Indonesia.

Dikutip dari laman Kementerian Sosial, sekolah rakyat hadir untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada anak-anak Indonesia yang belum sekolah. Jadi, keberadaannya tidak bertujuan menggantikan sekolah yang sudah ada.

Baca juga: Penjurusan IPA, IPS dan Bahasa di SMA Bakal Berlaku Lagi pada Tahun Ajaran 2025/2026

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh mengatakan bahwa target siswa dan siswi dalam program sekolah rakyat adalah anak yang belum memiliki akses ke sekolah karena memiliki kendala ekonomi, geografis, atau sosial lainnya.

Nantinya, anak-anak yang akan menjadi bagian dalam sekolah ini berdasarkan desil-desil yang tercantum dalam data Tunggal sosial ekonomi nasional. Tidak hanya itu, sekolah ini juga tidak akan mengganggu sistem pendidika yang sudah berjalan.

Sekolah Rakyat dibentuk bagi banyak daerah yang memiliki angka putus sekolah tinggi. Sekolah ini akan hadir di tempat yang paling membutuhkan setelah pemerintah melakukan pemetaan berdasarkan tingkat kemiskinan dan jumlah anak usia sekolah yang belum mendapatkan Pendidikan.

Guru atau tenaga pendidik yang akan terlibat dalam Sekolah Rakyat direkrut dari daerah sekitar sekolah. Dengan begitu, keseinambungan dan keberlanjutan program dapat tetap terjaga. Keterlibatan guru dan tenaga pengajar dari lingkungan sekitar sekolah juga agar adaptasi sosial yang lebih baik dapat dipastikan.

Di sisi lain, distribusi tenaga pendidik di berbagai wilayah yang membutuhkan di dalam negeri juga dapat berjalan lancar. Dalam prosesnya, kepala Sekolah Rakyat juga akan berperan sebagai project manager guna memastikan efektivitas proses belajar dan masyarakat yang terlibat untuk mengelola sekolah.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2009-2014 itu menginginkan tenaga pendidik yang direkrut tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga empati sosial yang tinggi, sehingga mereka bisa memahami kondisi siswa dan mendukung anak didik secara optimal.

Pada saat ini, terdapat 198 usulan lokasi untuk mendirikan Sekolah Rakyat dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 45 lokasi telah siap beroperasi pada tahun ini. Pemerintah menargetkan Sekolah Rakyat mulai beroperasi pada Juli 2025. Sementara itu, proses penerimaan murid dan tenaga pendidik pada April 2025.
 

Proses Rekrutmen Guru & Siswa

Dalam proses penerimaan siswa, penyelenggara Sekolah Rakyat akan melakukan seleksi melalui beberapa tahapan. Pertama adalah seleksi administratif. Dalam tahapan ini, anak yang dapat mendaftar adalah yang masuk dalam Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Setelah lulus administrative, calon siswa akan menjalani tes lainnya, yakni potensi akademik, psikotes, kunjungan rumah (home visit), wawancara dengan orang tua, serta pemeriksaan kesehatan.

Sementara itu, terkait dengan perekrutan guru atau tenaga pendidik, akan ada 60.000 guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang akan direkrut untuk Sekolah Rakyat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memetakan persebaran guru agar mereka dapat ditempatkan sesuai dengan lokasi Sekolah Rakyat di daerah asalnya.

Selain itu, pemerintah juga membuka opsi penugasan guru ASN di Sekolah Rakyat. Guru yang akan terlibat dalam Sekolah Rakyat akan mengikuti seleksi untuk mengetahui kompetensi dan kesiapannya untuk mengajar anak didik. Selain kompetensi akademik, guru yang akan mengajar juga harus memiliki empati sosial.

Sejarah Sekolah Rakyat

Menurut catatan dari laman Museum Pendidikan Nasional, Sekolah Rakyat bukanlah istilah baru dalam sejarah pendidikan Indonesia. Konsep ini telah hadir jauh sebelum kemerdekaan, bahkan sejak masa penjajahan.

Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya perjuangan bangsa untuk mencerdaskan kehidupan rakyat di tengah keterbatasan kala itu. Ia dikenal sebagai pelopor pendidikan gratis, yang membuka akses belajar bagi masyarakat luas tanpa memandang status sosial.

Nama resmi "Sekolah Rakyat" mulai digunakan pada periode pendudukan Jepang, tepatnya antara tahun 1941 hingga 1946, meskipun akar keberadaannya sudah tercatat sejak zaman penjajahan Belanda. Bahkan, pada tahun 1982, sekolah rakyat masih ditemukan di Bandung, Jawa Barat.

Seiring perubahan sistem pendidikan nasional, Sekolah Rakyat kemudian mengalami transformasi dan resmi berganti nama menjadi Sekolah Dasar (SD) pada 13 Maret 1946. Namun, sepanjang perjalanannya, jenjang pendidikan ini tak luput dari berbagai tantangan—mulai dari ketimpangan kualitas antardaerah, kendala pendanaan dan tata kelola, hingga adaptasi di tengah era digital yang terus berkembang.

(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)