Hypereport: Membangun Ekosistem Perfilman Indonesia yang Berkelanjutan
04 April 2025 |
13:30 WIB
Kintan Nabila
Jurnalis Hypeabis.id
Industri film Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang pesat meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Peringatan Hari Film Nasional (HFN) yang jatuh setiap 30 Maret menjadi momen refleksi atas perjalanan panjang perfilman Tanah Air, sekaligus dorongan untuk terus berinovasi dan berkembang.
Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menyoroti kemajuan pesat yang dicapai industri film nasional, menyebut Indonesia sebagai kekuatan baru dalam perfilman global. Ia menegaskan bahwa perfilman Indonesia tengah memasuki era keemasan baru, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penonton, keberagaman cerita, serta semakin luasnya pengakuan di tingkat internasional.
“Jumlah penonton film nasional pada 2024 mencapai lebih dari 81 juta, atau 67 persen dari total penonton bioskop di Indonesia. Ini melebihi penonton film asing, dan menunjukkan bahwa film karya anak bangsa benar-benar menjadi tuan rumah di negeri sendiri," katanya dalam keterangan resmi.
Menurut Kemenkebud, produksi film terus meningkat dengan lebih dari 200 film Indonesia dirilis sepanjang 2024 yang mencerminkan optimisme industri dan meningkatnya minat masyarakat terhadap film Indonesia. Begitu pula di kancah global, dalam dua tahun terakhir, 36 film Indonesia telah mendapatkan tempat di festival film internasional bergengsi, termasuk Venice, Berlinale, Tokyo, Rotterdam, dan Busan.
Baca juga laporan terkait:
1. Hypereport: Jalan Panjang Menjaga Rekor Jumlah Penonton Film Indonesia
2. Hypereport: 12 Film Indonesia yang Berprestasi di Festival Internasional
3. Hypereport: Menguatkan Posisi Film Indonesia di Kancah Global
"Film-film Indonesia tidak hanya mendapat apresiasi di dalam negeri, tetapi juga mulai menemukan audiens global yang akan memperkuat daya saing sineas nasional dalam industri film dunia,” tegas Fadli.
Namun, di balik peluang yang ada, industri ini masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari aspek pendanaan, kesejahteraan pekerja film, hingga keberlanjutan ekosistem kreatif yang berpengaruh pada pertumbuhan film nasional dalam jangka panjang.
Kehadiran sejumlah kementerian serta badan atau lembaga pemerintah yang berperan dalam ekosistem perfilman nasional diharapkan dapat memberikan dorongan nyata bagi pertumbuhan sektor ini dan kesejahteraan bagi sineas dan pelaku industrinya.
Di Kementerian Kebudayaan, awalnya anggaran yang diajukan sebesar Rp2,3 triliun. Namun setelah efisiensi, tersisa Rp983 miliar yang berarti adanya pengurangan sekitar 58 persen. Setelah rekonstruksi ulang, anggaran meningkat menjadi Rp1,278 triliun, sehingga total efisiensi menjadi sekitar 46 persen dari pagu awal.
Meski terjadi efisiensi, Fadli Zon, memastikan program Prioritas Kementerian tetap dipertahankan sebesar Rp51,25 miliar. Program prioritas ini di antaranya Layanan Manajemen Dana Indonesiana (Dana Abadi Kebudayaan), Manajemen untuk BOP MTB Museum, dan Taman Budaya.
"Dana Indonesiana masih terbuka dan inklusif dan diluaskan lagi penyerapannya, sehingga bisa diakses oleh seniman dan budayawan dari berbagai sektor,” paparnya.
Sementara efisiensi Kementerian Ekonomi Kreatif terkena efisiensi tersisa sebanyak Rp189,1 miliar. Awalnya, Kemenekraf diberi anggaran sebesar Rp279,6 miliar lalu mengalami pemotongan anggaran Rp90,5 miliar atau sebesar 32,3 persen.
Sebagai upaya menyiasati efisiensi anggaran, Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya menjelaskan program yang akan dijalankan mengedepankan kolaborasi baik antarlembaga pemerintahan, swasta, maupun para individu pelaku ekraf. Selain itu, subsektor film bersama animasi, video dan musik termasuk dalam lima program prioritas utama.
Kesejahteraan para sineas juga menjadi tantangan dalam ekosistem perfilman Indonesia. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Parfi 56 sekaligus Komisaris Perusahaan Film Negara, Arswendy Bening, menekankan pentingnya jaminan sosial bagi kreator seni khususnya film.
"Kita sangat memerlukan perlindungan kesehatan, jam kerja, dan sebagainya, di mana bisa memberikan perlindungan kepada para aktor dan kru film, mulai dari bekerja di lokasi sampai pulang ke rumah," ucap Arswendi.
Pemerintah melalui Kemenkebud RI, terus berkomitmen mengupayakan kesejahteraan pekerja seni dan perfilman. Ini terlihat dari kolaborasi pemerintah, dengan Persatuan Artis Film Indonesia 1956 (Parfi 56) dan lembaga jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK).
"Film bukan hanya hiburan, tetapi juga cerminan budaya, ekspresi seni, dan alat diplomasi bangsa, dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PARFI 56, kami memastikan perlindungan bagi para pekerja film di Indonesia." ujar Fadli Zon, dalam acara diskusi dan buka puasa bersama di Museum Nasional Indonesia, Kamis (27/3/2025).
Sebagai langkah konkret dalam memperluas cakupan perlindungan tenaga kerja, BPJS Ketenagakerjaan dan Parfi 56 menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai kerja sama sistem keagenan bagi pekerja film Indonesia. MoU ini ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Grha BPJamsostek Andry Rubiantara dan Ketua Umum PARFI Marcella Zalianty.
Marcella menyebut, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu juga, mensosialisasikan manfaat program tersebut kepada para pelaku industri, termasuk produser, rumah produksi, hingga asosiasi pekerja film supaya mereka mendapatkan perlindungan kerja yang layak.
Program ini dirancang tidak hanya untuk melindungi pekerja film tetapi juga keluarganya jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalnya, apabila terjadi kecelakaan di lokasi syuting. "Pertanggungjawaban perlindungan ini tidak hanya untuk pekerja film saja, tetapi juga untuk keluarga yang ditinggalkan apabila terjadi kecelakaan kerja,” tutur Marcella.
Pemerintah juga melakukan serangkaian upaya mendorong film Indonesia untuk menembus festival internasional dan menyasar penonton mancanegara. Misalnya, Kemenkebud yang menegaskan komitmennya dalam membuka peluang kolaborasi lintas negara sebagai kunci agar film Indonesia terus maju dan berdampak luas, serta menjadi penggerak di kawasan Asia bersama powerhouse film lain seperti Korea Selatan, India dan Hong Kong.
"Indonesia memiliki pasar yang kuat, talenta yang kompetitif, dan regulasi yang semakin mendukung industri kreatif. Ini adalah saat yang tepat bagi dunia untuk melihat Indonesia sebagai mitra strategis dalam industri film global," kata Fadli Zon.
Sebagai upaya memperluas jangkauan film Indonesia ke pasar global, Menbud Fadli Zon, melakukan serangkaian pertemuan strategis dengan para pemangku kepentingan perfilman dunia di Hong Kong International Film & TV Market (FILMART) 2025.
Mereka adalah perwakilan Asian Film Alliance Network (AFAN), Red Sea International Film Festival Arab Saudi, dan FINAS Malaysia. Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat jaringan distribusi film Indonesia, membangun skema produksi bersama lintas negara, serta memperkuat posisi Indonesia dalam aliansi industri film Asia.
Saat berdiskusi dengan jaringan film se-Asia, Asian Film Alliance Network (AFAN) yang dihadiri oleh perwakilan dari lembaga perfilman Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Thailand, dan Malaysia. Sebagai platform kolaboratif, AFAN yang didirikan pada 2023 ini secara rutin menggelar pertemuan tahunan di festival film Cannes dan Busan untuk membahas kebijakan, program, serta tantangan yang dihadapi perfilman di kawasan Asia.
Fadli Zon menekankan pentingnya membangun solidaritas industri film di Asia. Dia juga menyoroti bahwa negara-negara Asia memiliki potensi besar, namun sering kali tidak terkoordinasi dengan baik. “Dengan semakin ketatnya persaingan global, kita perlu memperkuat sinergi dalam produksi, distribusi, penguatan kapasitas dan regulasi, agar film Asia dapat memiliki posisi lebih kuat di pasar dunia," katanya, melalui keterangan resminya.
Diskusi tersebut juga menyoroti perlunya blok industri film Asia untuk memperkuat daya tawar terhadap distributor global, dan memastikan film-film Asia mendapat ruang lebih besar di berbagai festival dan penghargaan internasional.
Sejalan dengan itu, beberapa negara anggota AFAN, seperti Korea dan Thailand, menyatakan minat untuk memperluas kerja sama dengan Indonesia. Thailand telah mengalokasikan US$6 juta untuk produksi film bersama negara-negara mitra, sementara Korea melihat Indonesia sebagai salah satu pasar potensial terbesar
di Asia.
Selanjutnya dalam diskusi bersama Holly Daniel, Direktur Red Sea Souk, Fadli menyoroti pentingnya hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi dalam industri perfilman. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Fadli menekankan bahwa Indonesia memiliki banyak narasi kolektif yang bisa menarik perhatian pasar Arab Saudi, yang kini makin terbuka terhadap karya-karya dari berbagai negara termasuk Indonesia.
Tren film horor yang rupanya digemari oleh penonton Arab Saudi juga membuka peluang besar bagi sineas Indonesia yang memiliki produksi horor berkualitas. “Kita memiliki begitu banyak cerita yang bisa diproduksi dan didistribusikan di kawasan ini. Apalagi, hubungan historis dan bilateral kita dengan Arab Saudi sudah sangat kuat. Ini peluang yang tidak boleh kita lewatkan,” ujar Fadli.
Terakhir saat berdiskusi dengan Datuk Azmir Saifuddin, CEO Badan Pengembangan Film Nasional (FINAS) Malaysia, Fadli juga menyoroti distribusi film Indonesia di Malaysia yang terus berkembang. Keduanya juga sepakat memperkuat skema produksi bersama sebagai strategi utama untuk memperkuat industri film di ASEAN.
Menteri Kebudayaan juga menekankan bahwa film historis dan budaya Melayu harus menjadi prioritas bersama. “Generasi mendatang harus tetap mengenal sejarah dan budaya Melayu. Film adalah medium yang kuat untuk menjaga dan menghidupkan kembali warisan budaya ini, sekaligus mempererat hubungan kedua negara,” pungkasnya.
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menyoroti kemajuan pesat yang dicapai industri film nasional, menyebut Indonesia sebagai kekuatan baru dalam perfilman global. Ia menegaskan bahwa perfilman Indonesia tengah memasuki era keemasan baru, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penonton, keberagaman cerita, serta semakin luasnya pengakuan di tingkat internasional.
“Jumlah penonton film nasional pada 2024 mencapai lebih dari 81 juta, atau 67 persen dari total penonton bioskop di Indonesia. Ini melebihi penonton film asing, dan menunjukkan bahwa film karya anak bangsa benar-benar menjadi tuan rumah di negeri sendiri," katanya dalam keterangan resmi.
Menurut Kemenkebud, produksi film terus meningkat dengan lebih dari 200 film Indonesia dirilis sepanjang 2024 yang mencerminkan optimisme industri dan meningkatnya minat masyarakat terhadap film Indonesia. Begitu pula di kancah global, dalam dua tahun terakhir, 36 film Indonesia telah mendapatkan tempat di festival film internasional bergengsi, termasuk Venice, Berlinale, Tokyo, Rotterdam, dan Busan.
Baca juga laporan terkait:
1. Hypereport: Jalan Panjang Menjaga Rekor Jumlah Penonton Film Indonesia
2. Hypereport: 12 Film Indonesia yang Berprestasi di Festival Internasional
3. Hypereport: Menguatkan Posisi Film Indonesia di Kancah Global
"Film-film Indonesia tidak hanya mendapat apresiasi di dalam negeri, tetapi juga mulai menemukan audiens global yang akan memperkuat daya saing sineas nasional dalam industri film dunia,” tegas Fadli.
Namun, di balik peluang yang ada, industri ini masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari aspek pendanaan, kesejahteraan pekerja film, hingga keberlanjutan ekosistem kreatif yang berpengaruh pada pertumbuhan film nasional dalam jangka panjang.
Kehadiran sejumlah kementerian serta badan atau lembaga pemerintah yang berperan dalam ekosistem perfilman nasional diharapkan dapat memberikan dorongan nyata bagi pertumbuhan sektor ini dan kesejahteraan bagi sineas dan pelaku industrinya.
Pendanaan Film dan Kesejahteraan Sineas
Tantangan dari aspek pendanaan dipicu oleh kebijakan efisiensi anggaran di awal 2025 pada kementerian yang menaungi subsektor film, seperti Kemenkebud dan Kemenekraf. Pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah berpotensi memengaruhi alokasi dana untuk pengembangan perfilman nasional, baik dalam bentuk dukungan produksi, distribusi, maupun promosi di kancah internasional.Di Kementerian Kebudayaan, awalnya anggaran yang diajukan sebesar Rp2,3 triliun. Namun setelah efisiensi, tersisa Rp983 miliar yang berarti adanya pengurangan sekitar 58 persen. Setelah rekonstruksi ulang, anggaran meningkat menjadi Rp1,278 triliun, sehingga total efisiensi menjadi sekitar 46 persen dari pagu awal.
Meski terjadi efisiensi, Fadli Zon, memastikan program Prioritas Kementerian tetap dipertahankan sebesar Rp51,25 miliar. Program prioritas ini di antaranya Layanan Manajemen Dana Indonesiana (Dana Abadi Kebudayaan), Manajemen untuk BOP MTB Museum, dan Taman Budaya.
"Dana Indonesiana masih terbuka dan inklusif dan diluaskan lagi penyerapannya, sehingga bisa diakses oleh seniman dan budayawan dari berbagai sektor,” paparnya.
Sementara efisiensi Kementerian Ekonomi Kreatif terkena efisiensi tersisa sebanyak Rp189,1 miliar. Awalnya, Kemenekraf diberi anggaran sebesar Rp279,6 miliar lalu mengalami pemotongan anggaran Rp90,5 miliar atau sebesar 32,3 persen.
Sebagai upaya menyiasati efisiensi anggaran, Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya menjelaskan program yang akan dijalankan mengedepankan kolaborasi baik antarlembaga pemerintahan, swasta, maupun para individu pelaku ekraf. Selain itu, subsektor film bersama animasi, video dan musik termasuk dalam lima program prioritas utama.
"Kita sangat memerlukan perlindungan kesehatan, jam kerja, dan sebagainya, di mana bisa memberikan perlindungan kepada para aktor dan kru film, mulai dari bekerja di lokasi sampai pulang ke rumah," ucap Arswendi.
Pemerintah melalui Kemenkebud RI, terus berkomitmen mengupayakan kesejahteraan pekerja seni dan perfilman. Ini terlihat dari kolaborasi pemerintah, dengan Persatuan Artis Film Indonesia 1956 (Parfi 56) dan lembaga jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK).
"Film bukan hanya hiburan, tetapi juga cerminan budaya, ekspresi seni, dan alat diplomasi bangsa, dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PARFI 56, kami memastikan perlindungan bagi para pekerja film di Indonesia." ujar Fadli Zon, dalam acara diskusi dan buka puasa bersama di Museum Nasional Indonesia, Kamis (27/3/2025).
Sebagai langkah konkret dalam memperluas cakupan perlindungan tenaga kerja, BPJS Ketenagakerjaan dan Parfi 56 menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai kerja sama sistem keagenan bagi pekerja film Indonesia. MoU ini ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Grha BPJamsostek Andry Rubiantara dan Ketua Umum PARFI Marcella Zalianty.
Marcella menyebut, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu juga, mensosialisasikan manfaat program tersebut kepada para pelaku industri, termasuk produser, rumah produksi, hingga asosiasi pekerja film supaya mereka mendapatkan perlindungan kerja yang layak.
Program ini dirancang tidak hanya untuk melindungi pekerja film tetapi juga keluarganya jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalnya, apabila terjadi kecelakaan di lokasi syuting. "Pertanggungjawaban perlindungan ini tidak hanya untuk pekerja film saja, tetapi juga untuk keluarga yang ditinggalkan apabila terjadi kecelakaan kerja,” tutur Marcella.
Upaya Mendorong Film Indonesia ke Kancah Global
"Indonesia memiliki pasar yang kuat, talenta yang kompetitif, dan regulasi yang semakin mendukung industri kreatif. Ini adalah saat yang tepat bagi dunia untuk melihat Indonesia sebagai mitra strategis dalam industri film global," kata Fadli Zon.
Sebagai upaya memperluas jangkauan film Indonesia ke pasar global, Menbud Fadli Zon, melakukan serangkaian pertemuan strategis dengan para pemangku kepentingan perfilman dunia di Hong Kong International Film & TV Market (FILMART) 2025.
Mereka adalah perwakilan Asian Film Alliance Network (AFAN), Red Sea International Film Festival Arab Saudi, dan FINAS Malaysia. Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat jaringan distribusi film Indonesia, membangun skema produksi bersama lintas negara, serta memperkuat posisi Indonesia dalam aliansi industri film Asia.
Saat berdiskusi dengan jaringan film se-Asia, Asian Film Alliance Network (AFAN) yang dihadiri oleh perwakilan dari lembaga perfilman Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Thailand, dan Malaysia. Sebagai platform kolaboratif, AFAN yang didirikan pada 2023 ini secara rutin menggelar pertemuan tahunan di festival film Cannes dan Busan untuk membahas kebijakan, program, serta tantangan yang dihadapi perfilman di kawasan Asia.
Fadli Zon menekankan pentingnya membangun solidaritas industri film di Asia. Dia juga menyoroti bahwa negara-negara Asia memiliki potensi besar, namun sering kali tidak terkoordinasi dengan baik. “Dengan semakin ketatnya persaingan global, kita perlu memperkuat sinergi dalam produksi, distribusi, penguatan kapasitas dan regulasi, agar film Asia dapat memiliki posisi lebih kuat di pasar dunia," katanya, melalui keterangan resminya.
Diskusi tersebut juga menyoroti perlunya blok industri film Asia untuk memperkuat daya tawar terhadap distributor global, dan memastikan film-film Asia mendapat ruang lebih besar di berbagai festival dan penghargaan internasional.
Sejalan dengan itu, beberapa negara anggota AFAN, seperti Korea dan Thailand, menyatakan minat untuk memperluas kerja sama dengan Indonesia. Thailand telah mengalokasikan US$6 juta untuk produksi film bersama negara-negara mitra, sementara Korea melihat Indonesia sebagai salah satu pasar potensial terbesar
di Asia.
Selanjutnya dalam diskusi bersama Holly Daniel, Direktur Red Sea Souk, Fadli menyoroti pentingnya hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi dalam industri perfilman. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Fadli menekankan bahwa Indonesia memiliki banyak narasi kolektif yang bisa menarik perhatian pasar Arab Saudi, yang kini makin terbuka terhadap karya-karya dari berbagai negara termasuk Indonesia.
Tren film horor yang rupanya digemari oleh penonton Arab Saudi juga membuka peluang besar bagi sineas Indonesia yang memiliki produksi horor berkualitas. “Kita memiliki begitu banyak cerita yang bisa diproduksi dan didistribusikan di kawasan ini. Apalagi, hubungan historis dan bilateral kita dengan Arab Saudi sudah sangat kuat. Ini peluang yang tidak boleh kita lewatkan,” ujar Fadli.
Terakhir saat berdiskusi dengan Datuk Azmir Saifuddin, CEO Badan Pengembangan Film Nasional (FINAS) Malaysia, Fadli juga menyoroti distribusi film Indonesia di Malaysia yang terus berkembang. Keduanya juga sepakat memperkuat skema produksi bersama sebagai strategi utama untuk memperkuat industri film di ASEAN.
Menteri Kebudayaan juga menekankan bahwa film historis dan budaya Melayu harus menjadi prioritas bersama. “Generasi mendatang harus tetap mengenal sejarah dan budaya Melayu. Film adalah medium yang kuat untuk menjaga dan menghidupkan kembali warisan budaya ini, sekaligus mempererat hubungan kedua negara,” pungkasnya.
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
Komentar
Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.