Sejarah PT Produksi Film Negara (PFN) Sejak Era Kolonialisme
12 March 2025 |
09:00 WIB
Kintan Nabila
Jurnalis Hypeabis.id
Kabar mengenai Riefian Fajarsyah alias Ifan Seventeen yang diangkat sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN) pada 10 Maret 2025, langsung menuai berbagai tanggapan dari banyak pihak. PFN sendiri adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perfilman.
Didirikan pada 1949 di Jakarta, PFN merupakan salah satu pelopor dalam industri perfilman Indonesia. Dikutip dari laman resminya, PFN hadir untuk mewujudkan ekosistem film dan konten yang lebih berkualitas dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Dengan visi menjadi perusahaan film facilitation and services terkemuka di regional.
Baca juga: Profil Tokoh-tokoh Penting Perfilman Nasional, Asrul Sani sampai Usmar Ismail
Badan ini mengelola pembiayaan film dan konten untuk pemerintah (kementerian/lembaga), BUMN, dan sektor swasta (Manage Fund). Mengembangkan talenta film dan konten yang mendorong kemampuan daya kreatif dan inovasi di film dan konten (Development People). Mengorkestrasi ekosistem film & konten untuk memajukan industri perfilman Indonesia (Orchestrator Film & Content).
Film terkenal yang dirilis oleh PFN antara lain serial teater boneka Si Unyil di TVRI (sejak 1981), dan film dokumenter drama propaganda Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI (1984) yang terus diputar setiap tahun di semua saluran televisi di Indonesia saat masa pemerintahan Orde Baru sampai jatuhnya Presiden Soeharto.
Berdasarkan sejarahnya, PFN dimulai dengan berdirinya Java Pacific Film (JPF) pada 1934. Didirikan oleh Albert Balink, JPF berhasil menghasilkan beberapa film, salah satunya adalah film berjudul Pareh. Film tersebut menarik perhatian di Belanda dan diakui sebagai salah satu karya sinematik terbaik Hindia Belanda.
Pada 1936, JPF berubah menjadi Algemeen Nederlandsch Indisch Filmsyndicaat (ANIF)/Sindikat Umum Film Hindia Belanda. Salah satu film terkenal yang ANIF produksi adalah Terang Bulan yang berhasil meraih sukses besar hingga di tingkat internasional di tahun 1937.
Pada 1943, Angkatan Bersenjata Kekaisaran Jepang mengambil alih ANIF dan mengubah ANIF menjadi Nippon Eiga Sha/Perusahaan Film Jepang. Hal ini dilakukan oleh otoritas Jepang untuk memperkuat konten film bertema propaganda selama pendudukan Jepang di Indonesia. Nippon Eiga Sha memberikan peran yang cukup signifikan kepada Raen Mas Soetarto, seorang pribumi yang menjadi wakil pimpinan Nippon Eiga Sha.
Setelah berakhirnya masa kolonialisme Belanda dan penjajahan Jepang, akhirnya didirikanlah Berita Film Indonesia (BFI) pada 6 Oktober 1945 oleh R.M Soetarto. Pendirian BFI disaksikan oleh Menteri Penerangan, Amir Syarifuddin dan BFI resmi bergabung menjadi lembaga di bawah Kementerian Penerangan. Pada 1950, Kementerian Penerangan mengubah bentuk BFI menjadi Perusahaan Pilem Negara (PPN) lalu berganti menjadi Perusahaan Film Negara (PFN).
Unsur perusahaan PFN dibagi menjadi empat badan yaitu Central Film Laboratory (CFL), Dinas Film Penerangan (DFP), Dinas Film Cerita (DIFTA) dan Kantor Peredaran Film (KPF) pada tahun 1957. Kementerian Penerangan melalui SK Menteri Penerangan Nomor 55B/MENPEN/1975 memutuskan untuk menjadikan PFN sebagai Pusat Produksi Film Negara (PPFN) pada 16 Agustus 1975. Melalui SK tersebut, PPFN bergabung di bawah Direktorat Jenderal Radio Televisi dan Film (RTF) Departemen Penerangan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT).
PPFN kemudian resmi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1988 pada 7 Mei 1988. Perubahan ini bermaksud agar PFN dapat menjalankan aktivitas secara mandiri berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan sembari misi perusahaan juga bisa berjalan sesuai dengan tuntutan pembangunan Nasional.
Baca juga: Aktor Nino Fernandez Rilis KRUUU, Aplikasi One-Stop Solution Perfilman
Pada 2021, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia mengarahkan PFN untuk menjadi perusahaan pembiayaan perfilman. Menteri BUMN Erick Thohir berharap perusahaan ini dapat berkolaborasi dengan para pelaku film Indonesia dalam mengakses pembiayaan dan konten.
Selain itu, perusahaan ini juga akan bersinergi dengan Telkom Indonesia dalam mengembangkan dan mengelola hak kekayaan intelektual film di Indonesia. Pada Agustus 2023, pemerintah resmi mengubah status perusahaan ini menjadi persero dalam rangka persiapan akusisi oleh Danareksa.
Editor: Fajar Sidik
Didirikan pada 1949 di Jakarta, PFN merupakan salah satu pelopor dalam industri perfilman Indonesia. Dikutip dari laman resminya, PFN hadir untuk mewujudkan ekosistem film dan konten yang lebih berkualitas dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Dengan visi menjadi perusahaan film facilitation and services terkemuka di regional.
Baca juga: Profil Tokoh-tokoh Penting Perfilman Nasional, Asrul Sani sampai Usmar Ismail
Badan ini mengelola pembiayaan film dan konten untuk pemerintah (kementerian/lembaga), BUMN, dan sektor swasta (Manage Fund). Mengembangkan talenta film dan konten yang mendorong kemampuan daya kreatif dan inovasi di film dan konten (Development People). Mengorkestrasi ekosistem film & konten untuk memajukan industri perfilman Indonesia (Orchestrator Film & Content).
Film terkenal yang dirilis oleh PFN antara lain serial teater boneka Si Unyil di TVRI (sejak 1981), dan film dokumenter drama propaganda Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI (1984) yang terus diputar setiap tahun di semua saluran televisi di Indonesia saat masa pemerintahan Orde Baru sampai jatuhnya Presiden Soeharto.
Berdasarkan sejarahnya, PFN dimulai dengan berdirinya Java Pacific Film (JPF) pada 1934. Didirikan oleh Albert Balink, JPF berhasil menghasilkan beberapa film, salah satunya adalah film berjudul Pareh. Film tersebut menarik perhatian di Belanda dan diakui sebagai salah satu karya sinematik terbaik Hindia Belanda.
Pada 1936, JPF berubah menjadi Algemeen Nederlandsch Indisch Filmsyndicaat (ANIF)/Sindikat Umum Film Hindia Belanda. Salah satu film terkenal yang ANIF produksi adalah Terang Bulan yang berhasil meraih sukses besar hingga di tingkat internasional di tahun 1937.
Pada 1943, Angkatan Bersenjata Kekaisaran Jepang mengambil alih ANIF dan mengubah ANIF menjadi Nippon Eiga Sha/Perusahaan Film Jepang. Hal ini dilakukan oleh otoritas Jepang untuk memperkuat konten film bertema propaganda selama pendudukan Jepang di Indonesia. Nippon Eiga Sha memberikan peran yang cukup signifikan kepada Raen Mas Soetarto, seorang pribumi yang menjadi wakil pimpinan Nippon Eiga Sha.
Setelah berakhirnya masa kolonialisme Belanda dan penjajahan Jepang, akhirnya didirikanlah Berita Film Indonesia (BFI) pada 6 Oktober 1945 oleh R.M Soetarto. Pendirian BFI disaksikan oleh Menteri Penerangan, Amir Syarifuddin dan BFI resmi bergabung menjadi lembaga di bawah Kementerian Penerangan. Pada 1950, Kementerian Penerangan mengubah bentuk BFI menjadi Perusahaan Pilem Negara (PPN) lalu berganti menjadi Perusahaan Film Negara (PFN).
Unsur perusahaan PFN dibagi menjadi empat badan yaitu Central Film Laboratory (CFL), Dinas Film Penerangan (DFP), Dinas Film Cerita (DIFTA) dan Kantor Peredaran Film (KPF) pada tahun 1957. Kementerian Penerangan melalui SK Menteri Penerangan Nomor 55B/MENPEN/1975 memutuskan untuk menjadikan PFN sebagai Pusat Produksi Film Negara (PPFN) pada 16 Agustus 1975. Melalui SK tersebut, PPFN bergabung di bawah Direktorat Jenderal Radio Televisi dan Film (RTF) Departemen Penerangan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT).
PPFN kemudian resmi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1988 pada 7 Mei 1988. Perubahan ini bermaksud agar PFN dapat menjalankan aktivitas secara mandiri berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan sembari misi perusahaan juga bisa berjalan sesuai dengan tuntutan pembangunan Nasional.
Baca juga: Aktor Nino Fernandez Rilis KRUUU, Aplikasi One-Stop Solution Perfilman
Pada 2021, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia mengarahkan PFN untuk menjadi perusahaan pembiayaan perfilman. Menteri BUMN Erick Thohir berharap perusahaan ini dapat berkolaborasi dengan para pelaku film Indonesia dalam mengakses pembiayaan dan konten.
Selain itu, perusahaan ini juga akan bersinergi dengan Telkom Indonesia dalam mengembangkan dan mengelola hak kekayaan intelektual film di Indonesia. Pada Agustus 2023, pemerintah resmi mengubah status perusahaan ini menjadi persero dalam rangka persiapan akusisi oleh Danareksa.
Editor: Fajar Sidik
Komentar
Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.