Hypereport: Tantangan dan Strategi Baru bagi Sektor Pariwisata Indonesia di Tengah Efisiensi
26 February 2025 |
17:17 WIB
Yudi Supriyanto
Jurnalis Hypeabis.id
Langkah Kementerian Pariwisata dalam efisiensi anggaran berdampak pada sektor pariwisata. Pelaku usaha pun perlu mencari sumber pendapatan lain demi bertahan, salah satunya dengan fokus pada sektor swasta dan wisatawan mancanegara.
Pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dipecah menjadi 2 kementerian, yakni Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
Baca juga laporan terkait:
1. Hypereport: Kekhawatiran Dunia Pendidikan di Tengah Efisiensi Anggaran
2. Hypereport: Strategi Kemenekraf Atasi Dampak Efisiensi Anggaran di Sektor Fesyen
3. Hypereport: 10 Subsektor Ekonomi Kreatif di Luar Program Prioritas Kemenekraf
4. Hypereport: Efisiensi Anggaran Kemenkebud, Menavigasi Tantangan & Menjaga Harapan
Pada akhir tahun lalu, Kemenparekraf menerima pagu anggaran sebesar Rp1,768 triliun atau lebih rendah dari pagu indikatif sebesar Rp3,052 triliun. Pemecahan kementerian membuat anggaran yang disetujui oleh DPR RI harus dibagi 2.
Hasilnya, Kementerian Pariwisata mendapatkan Rp1,488 triliun dan Kementerian Ekonomi Kreatif memperoleh Rp276,61 miliar. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menganggap perlu ada tambahan anggaran sehingga menjadi Rp2,254 triliun.
Keinginan itu pupus lantaran Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan mengenai alokasi anggaran yang membuat kementerian harus melakukan pengurangan. Alih-alih mendapatkan tambahan, Kementerian Pariwisata harus “gigit jari” lantaran pagu anggaran berkurang cukup besar, yakni anggaran awal yang sebesar Rp1,488 triliun menjadi Rp884,94 miliar atau hanya tersisa sekitar 59,44 persen.
Pengamat Pariwisata I Putu Anom mengatakan bahwa dampak efisiensi anggaran yang terjadi di Kementerian Pariwisata pasti akan berdampak ke sektor pariwisata mengingat ada beberapa dana yang tidak bisa diluncurkan untuk berbagai program, seperti menata sektor pariwisata di suatu daerah.
Selain itu, secara umum, efisiensi yang terjadi juga akan berpengaruh terhadap aktivitas Meeting, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) yang ada di dalam negeri. Dia mengatakan, kementerian atau lembaga biasanya kerap melakukan pertemuan atau aktivitas MICE di daerah tujuan pariwisata, baik di Bali atau daerah lain.
Ketiadaan aktivitas MICE dari kementerian atau lembaga secara otomatis membuat jumlah wisatawan domestik akan berkurang. Dengan begitu, berbagai macam sektor yang berkaitan dengan pariwisata juga akan berdampak.
“Jadi, dampaknya tentu mengurangi wisatawan yang menginap di hotel,” ujarnya.
Selain hotel, dampak lain akibat ketiadaan aktivitas kementerian atau lembaga juga terjadi di sektor transportasi, tempat wisata, kuliner, para pelaku usaha kreatif yang ada di destinasi wisata, dan sebagainya.
Semua dampak itu dapat terjadi lantaran para aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan kegiatan MICE di sejumlah destinasi wisata juga kerap melakukan pengeluaran untuk berbagai hal, seperti oleh-oleh, menikmati kuliner khas, dan sebagainya.
Dampak efisiensi anggaran yang akan dilakukan oleh pemerintah juga sudah disuarakan lantang oleh Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) jauh sebelum rencana itu terealisasi.
Dalam suatu pertemuan yang dilakukan di Jakarta pada 2024, langkah pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah dapat membuat tingkat keterisian hotel mengalami penurunan.
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, menyoroti dampak kebijakan pemangkasan anggaran terhadap sektor hotel dan restoran, khususnya di daerah. Menurutnya, sektor swasta juga akan terkena imbas dari kebijakan ini, terutama karena pangsa pasar pemerintah dalam industri perhotelan cukup signifikan.
"Pemerintah berkontribusi sekitar 40% terhadap okupansi hotel bintang 3 dan 4, serta sekitar 10-15% untuk hotel bintang 5. Bahkan, di beberapa daerah, kontribusinya bisa mencapai 70%," ungkapnya. Ia menegaskan bahwa pemangkasan anggaran berpotensi menyebabkan pengurangan tenaga kerja di sektor perhotelan dan restoran, yang mayoritas pekerjanya adalah tenaga harian.
Dampaknya pun meluas ke rantai pasok industri ini, termasuk pemasok bahan baku, peternakan, pertanian, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memasok amenities bagi hotel dan restoran.
Hariyadi menilai bahwa daerah dengan tingkat kunjungan wisatawan tinggi, seperti Bali dan Batam, mungkin dapat lebih siap mengantisipasi kebijakan ini. Namun, daerah yang kurang bergantung pada wisatawan akan menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan bisnis mereka.
Pemangkasan anggaran juga berdampak pada sektor Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE). Menteri Pariwisata, Widiyanti, mengakui bahwa optimalisasi anggaran pemerintah untuk perjalanan dinas dan studi berpengaruh langsung pada industri pariwisata.
Dalam acara Economic Insight 2025, ia menjelaskan bahwa efisiensi ini dilakukan untuk mendukung stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan daya beli masyarakat dalam jangka panjang.
Meski anggaran mengalami penyesuaian, Kementerian Pariwisata memastikan bahwa program unggulan sepanjang 2025 tetap berjalan. Widiyanti menegaskan bahwa efisiensi ini tidak akan menghambat pencapaian target sektor pariwisata.
Sebagai langkah strategis, kementerian akan meningkatkan efektivitas kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta sektor swasta.
Untuk mengatasi dampak pemangkasan anggaran, Kementerian Pariwisata menerapkan beberapa strategi, seperti:
Pemerintah juga berkomitmen menjalankan berbagai program unggulan guna meningkatkan daya saing sektor pariwisata, di antaranya:
Widiyanti menambahkan bahwa target 2025 tetap mengacu pada rencana awal, termasuk peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), perolehan devisa, serta jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik. Selain itu, peningkatan tenaga kerja di sektor pariwisata dan pencapaian peringkat Travel and Tourism Development Index tetap menjadi prioritas utama.
Pengamat Pariwisata I Putu Anom menilai sektor pariwisata perlu menyasar perusahaan-perusahaan besar swasta agar mengadakan acara di berbagai daerah, baik dari dalam maupun luar negeri.
Pelaku usaha pariwisata dapat menargetkan sektor swasta dengan banyak cabang agar menggelar pertemuan di lokasi yang masih potensial atau memiliki kinerja baik saat ini.
Selain itu, wisatawan mancanegara juga menjadi peluang karena kehadiran mereka tidak terdampak langsung oleh pemangkasan anggaran pemerintah.
“Semua tergantung kondisi perekonomian dunia. Sebisa mungkin, wisatawan asing tetap harus dicari,” ujarnya. Selain tidak terdampak pemangkasan anggaran, wisatawan asing juga berkontribusi terhadap devisa negara.
Saat ini, ada berbagai alasan yang menarik wisatawan asing ke Indonesia. Namun, menurut Anom, pemerintah harus memastikan bahwa turis yang datang adalah wisatawan berkualitas yang dapat memberikan dampak positif terhadap pemasukan negara. Ia mengingatkan agar wisatawan asing yang datang tidak justru mencari penghasilan di Indonesia.
Terkait wisatawan mancanegara, Anom menyoroti tren yang berkembang belakangan ini. Banyak turis lebih memilih menginap di rumah kost setelah hanya 1-2 hari tinggal di hotel.
Kondisi ini menyebabkan pengeluaran turis lebih kecil karena harga sewa kost lebih murah. Selain itu, negara kehilangan pemasukan dari pajak yang biasanya dikenakan pada hotel dan akomodasi resmi lainnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan tepat agar devisa tetap mengalir ke kas negara.
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
Editor: Nirmala Aninda
Pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dipecah menjadi 2 kementerian, yakni Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
Baca juga laporan terkait:
1. Hypereport: Kekhawatiran Dunia Pendidikan di Tengah Efisiensi Anggaran
2. Hypereport: Strategi Kemenekraf Atasi Dampak Efisiensi Anggaran di Sektor Fesyen
3. Hypereport: 10 Subsektor Ekonomi Kreatif di Luar Program Prioritas Kemenekraf
4. Hypereport: Efisiensi Anggaran Kemenkebud, Menavigasi Tantangan & Menjaga Harapan
Pada akhir tahun lalu, Kemenparekraf menerima pagu anggaran sebesar Rp1,768 triliun atau lebih rendah dari pagu indikatif sebesar Rp3,052 triliun. Pemecahan kementerian membuat anggaran yang disetujui oleh DPR RI harus dibagi 2.
Hasilnya, Kementerian Pariwisata mendapatkan Rp1,488 triliun dan Kementerian Ekonomi Kreatif memperoleh Rp276,61 miliar. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menganggap perlu ada tambahan anggaran sehingga menjadi Rp2,254 triliun.
Keinginan itu pupus lantaran Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan mengenai alokasi anggaran yang membuat kementerian harus melakukan pengurangan. Alih-alih mendapatkan tambahan, Kementerian Pariwisata harus “gigit jari” lantaran pagu anggaran berkurang cukup besar, yakni anggaran awal yang sebesar Rp1,488 triliun menjadi Rp884,94 miliar atau hanya tersisa sekitar 59,44 persen.
Pengamat Pariwisata I Putu Anom mengatakan bahwa dampak efisiensi anggaran yang terjadi di Kementerian Pariwisata pasti akan berdampak ke sektor pariwisata mengingat ada beberapa dana yang tidak bisa diluncurkan untuk berbagai program, seperti menata sektor pariwisata di suatu daerah.
Selain itu, secara umum, efisiensi yang terjadi juga akan berpengaruh terhadap aktivitas Meeting, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) yang ada di dalam negeri. Dia mengatakan, kementerian atau lembaga biasanya kerap melakukan pertemuan atau aktivitas MICE di daerah tujuan pariwisata, baik di Bali atau daerah lain.
Ketiadaan aktivitas MICE dari kementerian atau lembaga secara otomatis membuat jumlah wisatawan domestik akan berkurang. Dengan begitu, berbagai macam sektor yang berkaitan dengan pariwisata juga akan berdampak.
“Jadi, dampaknya tentu mengurangi wisatawan yang menginap di hotel,” ujarnya.
Selain hotel, dampak lain akibat ketiadaan aktivitas kementerian atau lembaga juga terjadi di sektor transportasi, tempat wisata, kuliner, para pelaku usaha kreatif yang ada di destinasi wisata, dan sebagainya.
Semua dampak itu dapat terjadi lantaran para aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan kegiatan MICE di sejumlah destinasi wisata juga kerap melakukan pengeluaran untuk berbagai hal, seperti oleh-oleh, menikmati kuliner khas, dan sebagainya.
Dampak efisiensi anggaran yang akan dilakukan oleh pemerintah juga sudah disuarakan lantang oleh Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) jauh sebelum rencana itu terealisasi.
Dalam suatu pertemuan yang dilakukan di Jakarta pada 2024, langkah pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah dapat membuat tingkat keterisian hotel mengalami penurunan.
Dampak Pemangkasan Anggaran
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, menyoroti dampak kebijakan pemangkasan anggaran terhadap sektor hotel dan restoran, khususnya di daerah. Menurutnya, sektor swasta juga akan terkena imbas dari kebijakan ini, terutama karena pangsa pasar pemerintah dalam industri perhotelan cukup signifikan."Pemerintah berkontribusi sekitar 40% terhadap okupansi hotel bintang 3 dan 4, serta sekitar 10-15% untuk hotel bintang 5. Bahkan, di beberapa daerah, kontribusinya bisa mencapai 70%," ungkapnya. Ia menegaskan bahwa pemangkasan anggaran berpotensi menyebabkan pengurangan tenaga kerja di sektor perhotelan dan restoran, yang mayoritas pekerjanya adalah tenaga harian.
Dampaknya pun meluas ke rantai pasok industri ini, termasuk pemasok bahan baku, peternakan, pertanian, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memasok amenities bagi hotel dan restoran.
Hariyadi menilai bahwa daerah dengan tingkat kunjungan wisatawan tinggi, seperti Bali dan Batam, mungkin dapat lebih siap mengantisipasi kebijakan ini. Namun, daerah yang kurang bergantung pada wisatawan akan menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan bisnis mereka.
Pemangkasan anggaran juga berdampak pada sektor Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE). Menteri Pariwisata, Widiyanti, mengakui bahwa optimalisasi anggaran pemerintah untuk perjalanan dinas dan studi berpengaruh langsung pada industri pariwisata.
Dalam acara Economic Insight 2025, ia menjelaskan bahwa efisiensi ini dilakukan untuk mendukung stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan daya beli masyarakat dalam jangka panjang.
Meski anggaran mengalami penyesuaian, Kementerian Pariwisata memastikan bahwa program unggulan sepanjang 2025 tetap berjalan. Widiyanti menegaskan bahwa efisiensi ini tidak akan menghambat pencapaian target sektor pariwisata.
Sebagai langkah strategis, kementerian akan meningkatkan efektivitas kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta sektor swasta.
Untuk mengatasi dampak pemangkasan anggaran, Kementerian Pariwisata menerapkan beberapa strategi, seperti:
- Optimalisasi anggaran operasional, termasuk pengurangan biaya rapat dan perjalanan dinas tanpa mengganggu operasional utama.
- Sosialisasi kepada para duta besar agar mereka berperan sebagai agen promosi pariwisata Indonesia di luar negeri.
- Mendorong investasi di sembilan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan tiga badan otorita.
Pemerintah juga berkomitmen menjalankan berbagai program unggulan guna meningkatkan daya saing sektor pariwisata, di antaranya:
- Gerakan Wisata Bersih untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan.
- Digitalisasi pariwisata melalui Tourism 5.0.
- Program Pariwisata Naik Kelas untuk meningkatkan kualitas layanan.
- Pengembangan event berbasis Intellectual Property (IP) Indonesia.
- Penguatan Desa Wisata sebagai destinasi unggulan.
Widiyanti menambahkan bahwa target 2025 tetap mengacu pada rencana awal, termasuk peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), perolehan devisa, serta jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik. Selain itu, peningkatan tenaga kerja di sektor pariwisata dan pencapaian peringkat Travel and Tourism Development Index tetap menjadi prioritas utama.
Solusi Pariwisata Berkelanjutan
Pengamat Pariwisata I Putu Anom menilai sektor pariwisata perlu menyasar perusahaan-perusahaan besar swasta agar mengadakan acara di berbagai daerah, baik dari dalam maupun luar negeri.Pelaku usaha pariwisata dapat menargetkan sektor swasta dengan banyak cabang agar menggelar pertemuan di lokasi yang masih potensial atau memiliki kinerja baik saat ini.
Selain itu, wisatawan mancanegara juga menjadi peluang karena kehadiran mereka tidak terdampak langsung oleh pemangkasan anggaran pemerintah.
“Semua tergantung kondisi perekonomian dunia. Sebisa mungkin, wisatawan asing tetap harus dicari,” ujarnya. Selain tidak terdampak pemangkasan anggaran, wisatawan asing juga berkontribusi terhadap devisa negara.
Saat ini, ada berbagai alasan yang menarik wisatawan asing ke Indonesia. Namun, menurut Anom, pemerintah harus memastikan bahwa turis yang datang adalah wisatawan berkualitas yang dapat memberikan dampak positif terhadap pemasukan negara. Ia mengingatkan agar wisatawan asing yang datang tidak justru mencari penghasilan di Indonesia.
Terkait wisatawan mancanegara, Anom menyoroti tren yang berkembang belakangan ini. Banyak turis lebih memilih menginap di rumah kost setelah hanya 1-2 hari tinggal di hotel.
Kondisi ini menyebabkan pengeluaran turis lebih kecil karena harga sewa kost lebih murah. Selain itu, negara kehilangan pemasukan dari pajak yang biasanya dikenakan pada hotel dan akomodasi resmi lainnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan tepat agar devisa tetap mengalir ke kas negara.
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
Editor: Nirmala Aninda
Komentar
Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.