Hypereport: Strategi Kemenekraf Atasi Dampak Efisiensi Anggaran di Sektor Fesyen
25 February 2025 |
06:15 WIB
Kintan Nabila
Jurnalis Hypeabis.id
Efisiensi anggaran kementerian dan lembaga pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sedikit banyak mempengaruhi program kerja yang akan dijalankan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf). Meski begitu, Kemenekraf tetap optimistis di tengah keterbatasan jatah pendanaan tersebut.
Seperti yang diketahui, dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Jakarta, pada Rabu (12/2/2025), anggaran Kemenekraf, setelah terkena efisiensi, tersisa sebanyak Rp189,1 miliar. Awalnya, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp279,6 miliar lalu mengalami pemotongan 32,3 persen atau Rp90,5 miliar.
Baca juga: Hypereport: Kekhawatiran Dunia Pendidikan di Tengah Efisiensi Anggaran
Disampaikan oleh Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya, setelah pelantikan pimpinan tinggi madya dan jabatan administrator Kemenekraf di Gedung Film Pesona Indonesia, Jakarta, Rabu (19/2/2025), dengan besaran anggaran yang tersisa sebesar Rp189,1 miliar, prioritas utama alokasi adalah untuk gaji dan tunjangan kinerja (tukin) para ASN (Aparatur Sipil Negara).
Prioritas berikutnya adalah untuk biaya operasional Kemenekraf dan program-program pemerintah yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Sebagai strategi untuk menyiasati efisiensi anggaran, telah disusun program-program prioritas yang diwujudkan melalui kolaborasi, baik antar-lembaga pemerintahan dan swasta, lembaga pendidikan seperti Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS), maupun para individu pelaku ekraf di berbagai daerah Indonesia.
"Ekraf terdapat 17 subsektor, namun Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) membuat lima program prioritas utama untuk ekonomi kreatif menjadi penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif; penguatan ekosistem film, animasi, video dan musik; penguatan ekosistem fesyen dan kriya; penguatan ekosistem aplikasi dan gim; serta penguatan ekosistem kuliner," kata Teuku Riefky.
Nantinya ssetelah pelantikan kepala daerah di 514 kabupaten kota dan 38 provinsi, Kemenekraf akan duduk bersama, berdiskusi untuk bagaimana caranya mendukung para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah.
Kementekraf akan melakukan program pengembangan ekonomi kreatif, melalui kolaborasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk membentuk Dinas Ekonomi Kreatif agar ekosistem ekraf di daerah dapat berkembang.
Selain itu, Kemenekraf juga berkolaborasi dengan pihak swasta untuk mendanai sejumlah program. Misalnya program Emak-emak Matic, yakni pelatihan untuk ibu-ibu supaya bisa melakukan kegiatan berbisnis online atau afiliator. Kolaborasi yang dilakukan misalnya dengan platform digital seperti Shopee atau TikTok dan lain-lain.
Kolaborasi juga dijalin dengan BUMN, dalam hal ini adalah InJourney dan PT KAI, untuk mempromosikan IP-IP lokal Indonesia untuk mendukung para seniman. Beberapa contoh implementasi nyata dari kolaborasi ini antara lain pembuatan game corner di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta yang menjadi daya tarik baru bagi wisatawan, serta reading corner dan toko merchandise di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) juga dilakukan sehingga sektor ekraf mampu menyerap SDM lebih banyak lagi. Misalnya dengan kampus yang memiliki jurusan ekonomi kreatif, melalui pendidikan, penelitian, dan peningkatan kapasitas SDM.
Kemenekraf berharap ke depannya akan ada tambahan anggaran. Tujuannya agar program-program yang dijalankan bisa lebih maksimal dan sesuai target yang ditetapkan pemerintah.
Lebih lanjut dia menyayangkan, absennya dukungan pemerintah sangat berpengaruh terhadap budgeting. Lantaran bantuan yang datang tidak hanya untuk membiayai event, tapi juga untuk meningkatkan kualitas kontennya (produk dan para pelaku industri fesyen).
"Misalnya kita ingin memanggil media dan buyer-buyer dari luar negeri," sebut Lisa.
Sebelum keputusan efisiensi anggaran disahkan, sejumlah kementerian sudah menjanjikan bantuan. Biasanya beberapa kementerian yang terlibat seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi UKM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
Baginya, ini cukup berat karena Indonesian Fashion Chamber (IFC) yang kerap menghelat berbagai event fesyen show seperti MUFFEST+, Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW), Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF), dan SPOTLIGHT Indonesia, merupakan asosiasi non-profit dan bukan perusahaan dengan manajemen dan dana yang sangat besar untuk bisa leluasa berbisnis.
"Apalagi MUFFEST+ sudah masuk tahun ke-10, harusnya pemerintah sudah bisa melihat hasilnya, ada banyak jenama-jenama lokal yang bertumbuh baik di pasar lokal maupun internasional, yang pada akhirnya bisa meningkatkan perekonomian," ujarnya.
Mengingat Indonesia telah memasuki era baru pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, audiensi antara IFC bersama para pelaku industri fesyen dan jajaran kementerian yang baru belum bisa dilakukan. Belum lagi, menurutnya, proses tersebut bisa berlangsung lama.
"Sebelumnya memang sudah ada upaya-upaya (audiensi) dari kita, tapi jawaban resminya karena ada pemotongan anggaran jadi dibatasi dulu untuk support event-event seperti ini, sehingga dukungannya hanya berupa pendampingan saja," katanya.
Pelaku sektor fesyen lainnya, yakni Victor Yap, Commercial Director ZALORA Indonesia sebagai platform fesyen online terkemuka di Asia, juga bersinergi dengan pemerintah Indonesia khususnya Kemenekraf dan Kemendag melalui perhelatan ZALORAYA 2025, sebuah event fesyen busana muslim.
Acara ini diselenggarakan mulai 21 Februari hingga 2 Maret 2025 di Grand Atrium Mall Kota Kasablanka, Jakarta. Menampilkan koleksi busana muslim terbaru spesial Ramadan karya desainer top Indonesia dan merek global, serta kegiatan-kegiatan seperti pameran dan lokakarya.
"Bisa dibilang event ini adalah komitmen kami bersama pemerintah, di mana kita ingin produk-produk fesyen lokal bisa menjangkau pasar yang lebih luas, baik regional dan global," kata Victor Yap.
Pada jangkauan regional, misalnya memastikan supaya masyarakat di berbagai daerah Indonesia bisa dengan mudah mendapatkan produk-produk fesyen original buatan desainer lokal. Mengingat maraknya produk KW yang menjadi masalah serius karena dapat merugikan negara, pemilik merek, dan desainer.
Lebih lanjut dia berharap, berkolaborasi bersama pemerintah bisa terys berlanjut, misalnya dengan cara berbagi wawasan, kemampuan, dan keahlian untuk bisa mengangkat industri fesyen Indonesia ke pasar global yang lebih luas.
Romi Astuti, Direktur Fesyen Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) juga menyadari adanya peluang besar dalam industri fesyen, termasuk busana muslim atau modest. Mengingat Indonesia merupakan negara keempat dengan penduduk terbanyak dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
"Indonesia merupakan salah satu pasar fesyen muslim terbesar, konsumsi busana muslim di Indonesia mencapai US$20 Miliar atau sekitar Rp286 triliun, dengan pertumbuhan rata-rata 18,2 per tahun," katanya.
Romi menambahkan, jika tidak ada strategi untuk mengembangkan sektor fesyen muslim lokal, masyarakat Indonesia selamanya hanya akan menjadi konsumen dan target pasar produk global. Oleh karenanya, kemenekraf sendiri mendukung potensi besar ini dengan sinergi, kolaborasi, dan inovasi agar ekonomi kreatif bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kita juga harus melakukan regenerasi desainer-desainer muda yang tidak hanya bisa menciptakan karya, tapi juga memahami selera pasar dan bisa mengubah kreativitasnya jadi bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan," tutupnya.
Baca juga: Strategi Kemenekraf Wujudkan Program Kerja Setelah Kena Efisiensi Anggaran Rp90,5 miliar
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
Editor: Nirmala Aninda
Seperti yang diketahui, dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Jakarta, pada Rabu (12/2/2025), anggaran Kemenekraf, setelah terkena efisiensi, tersisa sebanyak Rp189,1 miliar. Awalnya, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp279,6 miliar lalu mengalami pemotongan 32,3 persen atau Rp90,5 miliar.
Baca juga: Hypereport: Kekhawatiran Dunia Pendidikan di Tengah Efisiensi Anggaran
Disampaikan oleh Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya, setelah pelantikan pimpinan tinggi madya dan jabatan administrator Kemenekraf di Gedung Film Pesona Indonesia, Jakarta, Rabu (19/2/2025), dengan besaran anggaran yang tersisa sebesar Rp189,1 miliar, prioritas utama alokasi adalah untuk gaji dan tunjangan kinerja (tukin) para ASN (Aparatur Sipil Negara).
Prioritas berikutnya adalah untuk biaya operasional Kemenekraf dan program-program pemerintah yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Sebagai strategi untuk menyiasati efisiensi anggaran, telah disusun program-program prioritas yang diwujudkan melalui kolaborasi, baik antar-lembaga pemerintahan dan swasta, lembaga pendidikan seperti Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS), maupun para individu pelaku ekraf di berbagai daerah Indonesia.
"Ekraf terdapat 17 subsektor, namun Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) membuat lima program prioritas utama untuk ekonomi kreatif menjadi penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif; penguatan ekosistem film, animasi, video dan musik; penguatan ekosistem fesyen dan kriya; penguatan ekosistem aplikasi dan gim; serta penguatan ekosistem kuliner," kata Teuku Riefky.
Nantinya ssetelah pelantikan kepala daerah di 514 kabupaten kota dan 38 provinsi, Kemenekraf akan duduk bersama, berdiskusi untuk bagaimana caranya mendukung para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah.
Kementekraf akan melakukan program pengembangan ekonomi kreatif, melalui kolaborasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk membentuk Dinas Ekonomi Kreatif agar ekosistem ekraf di daerah dapat berkembang.
Selain itu, Kemenekraf juga berkolaborasi dengan pihak swasta untuk mendanai sejumlah program. Misalnya program Emak-emak Matic, yakni pelatihan untuk ibu-ibu supaya bisa melakukan kegiatan berbisnis online atau afiliator. Kolaborasi yang dilakukan misalnya dengan platform digital seperti Shopee atau TikTok dan lain-lain.
Kolaborasi juga dijalin dengan BUMN, dalam hal ini adalah InJourney dan PT KAI, untuk mempromosikan IP-IP lokal Indonesia untuk mendukung para seniman. Beberapa contoh implementasi nyata dari kolaborasi ini antara lain pembuatan game corner di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta yang menjadi daya tarik baru bagi wisatawan, serta reading corner dan toko merchandise di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) juga dilakukan sehingga sektor ekraf mampu menyerap SDM lebih banyak lagi. Misalnya dengan kampus yang memiliki jurusan ekonomi kreatif, melalui pendidikan, penelitian, dan peningkatan kapasitas SDM.
Kemenekraf berharap ke depannya akan ada tambahan anggaran. Tujuannya agar program-program yang dijalankan bisa lebih maksimal dan sesuai target yang ditetapkan pemerintah.
Dampak Efisiensi Anggaran Kementerian
Lisa Fitria, project director MUFFEST+ sekaligus Vice Chairman of Indonesian Fashion Chamber (IFC) memaparkan, adanya efisiensi anggaran kementerian sedikit banyak berpengaruh pada sektor fesyen.
"Tahun ini kita tidak ada support dari kementerian yang bentuknya sponsor, partner, atau dalam bentuk cash, dukungannya hanya sebatas sebagai pendamping dan penasehat saja," ujarnya.Lebih lanjut dia menyayangkan, absennya dukungan pemerintah sangat berpengaruh terhadap budgeting. Lantaran bantuan yang datang tidak hanya untuk membiayai event, tapi juga untuk meningkatkan kualitas kontennya (produk dan para pelaku industri fesyen).
"Misalnya kita ingin memanggil media dan buyer-buyer dari luar negeri," sebut Lisa.
Sebelum keputusan efisiensi anggaran disahkan, sejumlah kementerian sudah menjanjikan bantuan. Biasanya beberapa kementerian yang terlibat seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi UKM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
Baginya, ini cukup berat karena Indonesian Fashion Chamber (IFC) yang kerap menghelat berbagai event fesyen show seperti MUFFEST+, Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW), Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF), dan SPOTLIGHT Indonesia, merupakan asosiasi non-profit dan bukan perusahaan dengan manajemen dan dana yang sangat besar untuk bisa leluasa berbisnis.
"Apalagi MUFFEST+ sudah masuk tahun ke-10, harusnya pemerintah sudah bisa melihat hasilnya, ada banyak jenama-jenama lokal yang bertumbuh baik di pasar lokal maupun internasional, yang pada akhirnya bisa meningkatkan perekonomian," ujarnya.
Mengingat Indonesia telah memasuki era baru pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, audiensi antara IFC bersama para pelaku industri fesyen dan jajaran kementerian yang baru belum bisa dilakukan. Belum lagi, menurutnya, proses tersebut bisa berlangsung lama.
"Sebelumnya memang sudah ada upaya-upaya (audiensi) dari kita, tapi jawaban resminya karena ada pemotongan anggaran jadi dibatasi dulu untuk support event-event seperti ini, sehingga dukungannya hanya berupa pendampingan saja," katanya.
Pelaku sektor fesyen lainnya, yakni Victor Yap, Commercial Director ZALORA Indonesia sebagai platform fesyen online terkemuka di Asia, juga bersinergi dengan pemerintah Indonesia khususnya Kemenekraf dan Kemendag melalui perhelatan ZALORAYA 2025, sebuah event fesyen busana muslim.
Acara ini diselenggarakan mulai 21 Februari hingga 2 Maret 2025 di Grand Atrium Mall Kota Kasablanka, Jakarta. Menampilkan koleksi busana muslim terbaru spesial Ramadan karya desainer top Indonesia dan merek global, serta kegiatan-kegiatan seperti pameran dan lokakarya.
"Bisa dibilang event ini adalah komitmen kami bersama pemerintah, di mana kita ingin produk-produk fesyen lokal bisa menjangkau pasar yang lebih luas, baik regional dan global," kata Victor Yap.
Pada jangkauan regional, misalnya memastikan supaya masyarakat di berbagai daerah Indonesia bisa dengan mudah mendapatkan produk-produk fesyen original buatan desainer lokal. Mengingat maraknya produk KW yang menjadi masalah serius karena dapat merugikan negara, pemilik merek, dan desainer.
Lebih lanjut dia berharap, berkolaborasi bersama pemerintah bisa terys berlanjut, misalnya dengan cara berbagi wawasan, kemampuan, dan keahlian untuk bisa mengangkat industri fesyen Indonesia ke pasar global yang lebih luas.
Berbagai Dukungan Kemenekraf untuk Sektor Fesyen
Meski terbatas bantuan dana, pemerintah melalui Kemenekraf tetap memberikan dukungan dengan berbagai cara agar bisa terselenggara sejumlah event-event fesyen yang bisa mendongkrak perekonomian dan memberdayakan pelaku ekonomi kreatif.Romi Astuti, Direktur Fesyen Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) juga menyadari adanya peluang besar dalam industri fesyen, termasuk busana muslim atau modest. Mengingat Indonesia merupakan negara keempat dengan penduduk terbanyak dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
"Indonesia merupakan salah satu pasar fesyen muslim terbesar, konsumsi busana muslim di Indonesia mencapai US$20 Miliar atau sekitar Rp286 triliun, dengan pertumbuhan rata-rata 18,2 per tahun," katanya.
Romi menambahkan, jika tidak ada strategi untuk mengembangkan sektor fesyen muslim lokal, masyarakat Indonesia selamanya hanya akan menjadi konsumen dan target pasar produk global. Oleh karenanya, kemenekraf sendiri mendukung potensi besar ini dengan sinergi, kolaborasi, dan inovasi agar ekonomi kreatif bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kita juga harus melakukan regenerasi desainer-desainer muda yang tidak hanya bisa menciptakan karya, tapi juga memahami selera pasar dan bisa mengubah kreativitasnya jadi bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan," tutupnya.
Baca juga: Strategi Kemenekraf Wujudkan Program Kerja Setelah Kena Efisiensi Anggaran Rp90,5 miliar
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
Editor: Nirmala Aninda
Komentar
Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.