Terdampak Efisiensi, Penyederhanaan Program Kebudayaan Hadirkan Tantangan Baru

Pemerintah berencana mengoptimalkan pengelolaan warisan budaya melalui penyederhanaan program prioritas nasional di sektor kebudayaan. Berdasarkan arahan Presiden Prabowo, delapan program yang sebelumnya menjadi fokus Kementerian Kebudayaan dalam RPJMN 2025-2029 akan dikerucutkan menjadi dua program utama.

Namun, efisiensi ini menimbulkan berbagai tantangan, terutama dalam implementasi program yang berkaitan dengan pengembangan talenta seni budaya dan pelestarian warisan budaya. Ketua Harian Dewan Kesenian Jakarta, Bambang Prihadi, menyoroti potensi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini, termasuk minimnya dukungan swasta dalam pengarusutamaan budaya.

Baca juga: Terdampak Efisiensi Anggaran, Ini Program Prioritas Kemenkebud di Bidang Budaya

Menurutnya, efisiensi ini akan cukup menyulitkan Kementerian Kebudayaan dalam menjalankan program-program mereka. Dia menyarankan, alih-alih membuat program yang berorientasi event, lebih baik meneruskan program yang sudah terbentuk di periode sebelumnya.

Terkait skema kolaborasi dengan swasta dia juga cukup pesimis dengan adanya iktikad tersebut. Sebab, pengarusutamaan bidang budaya di pihak swasta belum terbangun dengan baik. Pihak swasta yang selama ini mendukung kebudayaan juga hanya menjadi segelintir kasus yang concern pada pelestarian alih-alih pengembangan.

"Soal pengurangan pajak bagi swasta yang berkontribusi pada gerakan kebudayaan, itu kan juga mandul. Jadi selama swasta tidak digebrak oleh elit tertinggi hanya akan jadi lipstik, hanya beberapa yang aware, dan tidak akan menjadi sebuah gerakan bersama," katanya.

Terpisah, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Judi Wahjudin mengatakan, berdasarkan indikasi sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pihaknya akan menggeber terwujudnya pengelolaan warisan budaya di Indonesia.

Pada ranah kebudayaan, dia mengungkap setidaknya terdapat 8 Program Dukungan Prioritas Nasional Kementerian Kebudayaan 2025-2029 (Asta Cita) yang menjadi prioritas nasional. Namun, berdasarkan arahan Presiden Prabowo akan dikerucutkan menjadi 2 program.

Penyarian dari program itu adalah penguatan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, dan penguatan peran perempuan, serta penyandang disabilitas. Ada juga penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam, budaya, dan toleransi antar umat beragama.

"Terkait dengan SDM, di Kementerian Kebudayaan ada amanat tentang Manajemen Talenta Nasional. Nantinya akan ada pembangunan sistem, pembinaan, dan pemberian akses pada talenta-talenta seni budaya untuk bisa berkiprah lagi di lanskap internasional," katanya dalam seminar Pelestarian Cagar Budaya yang Berkelanjutan.
 

Strategi Kemenkebud

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon menyatakan pemangkasan anggaran tidak akan berdampak banyak. Dia menyebut akan beradaptasi untuk menyesuaikan program yang selama ini disusun bersama jajaran di Kementerian Kebudayaan.

Fadli mengklaim, sejak awal mendesain berbagai program di kementeriannya agar dapat berkolaborasi dengan swasta. Jadi, alih-alih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pihaknya juga bakal menggandeng para filantropis.

"Jadi memang tidak bisa mengandalkan APBN. Kita mendesain program-progam tersebut dengan kolaborasi, meskipun juga tentu ada pengurangan sedikit dalam kiri dan kanan. Fokusnya termasuk aktivasi museum cagar budaya," katanya.

Adapun salah satu strategi yang telah dilakukan Menbud adalah menunjuk Hashim Djojohadikusumo sebagai Ketua Dewan Penyantun Museum dan Cagar Budaya. Ihwal penunjukan ini dilakukan agar Hashim mencari filantropis yang dapat mengucurkan bantuan di bidang aktivitas budaya.

Tujuan pembentukan dewan ini nantinya akan membantu penggalangan dari sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Hashim yang juga merupakan adik Prabowo Subianto, menurut Fadli juga akan bekerja secara pro bono, alias tidak digaji.

"Jadi bukan mereka yang digaji, tapi mereka justru akan ikut membantu penggalangan dana," imbuh politikus Partai Gerindra, itu.

Diketahui, anggaran Kementerian Kebudayaan (Kemenkebud) mengalami pemangkasan sekitar 58 persen dari total anggaran pagu yang sebelumnya ajukan. Anggaran tersebut awalnya senilai Rp2,3 triliun, tapi setelah dipangkas tersisa menjadi Rp983 miliar.

Anggaran ini bahkan jauh di bawah pagu anggaran saat Kementerian ini masih berupa Dirjen Kebudayaan yang mencapai Rp1,7 Triliun pada 2023. Bahkan pada tahun yang sama, mereka juga mengalami perubahan anggaran hingga Rp2,1 triliun setelah ada tambahan dana dari Badan Layanan Umum (BLU).

(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News) 

Editor: Nirmala Aninda