Kesenjangan Teknologi Dianggap Menghambat UMKM dalam Persaingan Ekonomi Digital

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia terancam tertinggal dalam persaingan digital hingga kehilangan peluang miliaran rupiah dari ekonomi digital. Penyebabnya, koneksi internet yang tidak merata sehingga mereka belum bisa memanfaatkan teknologi untuk berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Muhammad Nidhal menerangkan kesenjangan akses internet di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor. Sebut saja keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di wilayah tersier perdesaan, hambatan geografis, serta kondisi topografi yang sulit. 

“Banyak daerah terpencil masih belum memiliki jaringan internet yang memadai karena infrastruktur dasar seperti listrik pun masih terbatas,” ujarnya, dikutip Hypeabis.id, Jumat (31/1/2025). 

Baca juga: 3,9 Juta Serangan Siber Berbasis Web Terdeteksi di Indonesia, Genhype Waspada Berinternet

Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan menghadirkan tantangan sekaligus peluang dalam konteks pembangunan infrastruktur digital. Dalam pengaturan ini, jaringan optik kabel bawah laut (undersea cable) dan satelit internet berbasis Low Earth Orbit (LEO) merupakan sarana kunci untuk meningkatkan komunikasi serta akses internet antar pulau.

Tanpa akses listrik yang stabil, menurutnya kualitas jaringan internet broadband menjadi terganggu. Alhasil, masyarakat dan UMKM di wilayah tersebut sulit terhubung dengan ekosistem digital. Ketimpangan ini memperlebar jurang akses antara wilayah perkotaan dan daerah yang masih tertinggal, membuat digitalisasi ekonomi di Indonesia berjalan timpang dan tidak inklusif.

Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), penetrasi internet pada 2024 baru mencapai 79,5 persen, dengan tingkat keterampilan penggunaaan yang masih tergolong rendah. 

Nidhal menerangkan salah satu tujuan dari transformasi digital adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Akses internet yang cepat dan stabil bukan hanya soal infrastruktur, tetapi merupakan faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 

“Salah satu harapan besar dari transformasi digital adalah dampak positif pada pertumbuhan UMKM, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) negeri ini,” tuturnya.

Pemerintah menurutnya perlu membangun infrastruktur digital secara merata, termasuk di wilayah timur Indonesia yang masih tertinggal dalam akses internet cepat. Saat ini, pembangunan masih terfokus di Pulau Jawa, memperlebar kesenjangan antarwilayah. 

Selain infrastruktur, pemerintah juga perlu memastikan keamanan dan regulasi yang mendukung ekosistem digital yang andal dan aman bagi masyarakat. Nidhal menekankan, regulasi investasi dan harmonisasi kebijakan pusat dengan daerah harus segera diperbaiki agar Indonesia tidak kehilangan momentum dalam ekonomi digital. 

Selain membangun infrastruktur, pemerintah katanya perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif serta menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. “Hal ini penting agar investasi di sektor digital dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan menciptakan sentra ekonomi baru di berbagai wilayah Indonesia,” tegasnya. 

Jika tidak segera diatasi, kesenjangan digital ini menurutnya berpotensi semakin memperluas ketimpangan ekonomi. Kondisi ini yang membuat banyak UMKM tertinggal, dan melemahkan daya saing indonesia dalam ekonomi global. 

(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News) 

Editor: Nirmala Aninda