Marak Anak-anak Main Gim Berkonten Kekerasan, Pemerintah Diminta Tindak Tegas

Gim asing yang mengandung konten kekerasan marak di Indonesia. Tak jarang, lembaga pemerintah mendukung eksistensi gim ini dengan menggelar perlombaan baik dalam skala regional hingga nasional. Alhasil, gim lokal terutama yang membawa nilai budaya masih belum bisa menguasai pasar di Tanah Air.

Memang, saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika mulai melek dengan masalah konten kekerasan di ranah permainan daring. Menkominfo Budi Arie Setiadi pun berencana memanggil seluruh developer gim yang produk atau kontennya mengandung kekerasan.

Baca juga: Regulasi Game Digodog Pemerintah, Promosi Konten Judi Online Hingga LGBTQ Bakal Dilarang

Langkah pemanggilan gim asing yang bermuatan konten kekerasan didukung CEO Anantarupa Ivan Chen walaupun sebelumnya, dia sudah pernah melaporkan terkait konten kekerasan gim online pada rapat lintas kementerian, Januari lalu. Sayangnya kala itu dia tidak mendapat tanggapan serius. 

Ivan menyebut dari hasil riset Prometheus dengan melibatkan 1.500 orang dari 100 sekolah di 8 provinsi, ternyata banyak aktivitas yang memperkenalkan gim-gim asing sepanjang tahun. Gim-gim asing ini ada yang memang tidak sesuai dengan umurnya karena menggunakan elemen senjata api dan secara eksplisit mensimulasikan tembak-tembakan antar pemain. 

Menurut Ivan, sejumlah gim asing yang memuat konten kekerasan seharusnya diberi peringkat berdasarkan usia atau Indonesia Game Rating System (IGRS), 17 tahun ke atas dan tidak boleh diperkenalkan ke sekolah-sekolah. Namun menurutnya, berbagai aktivasi gim asing ini banyak melibatkan pemerintah daerah, dinas terkait, bahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Padahal, gim asing ini juga berdampak dari perilaku negatif para gamer seperti perkataan kasar dan berbau pornogradi di ruang digital.

“Parahnya gim tembak-tembakan dikasih rating 13 tahun oleh Kominfo. Waktu saya tunjukkan ini di forum, setelah itu webnya Kominfo, IGRS di-takedown, ngakunya lagi ada penyesuaian sama regulasi baru,” ulas Ivan kepada Hypeabis.id beberapa waktu lalu.

Di tengah promosi yang gencar, termasuk oleh institusi pemerintahan, banyak gim lokal yang mengajarkan matematika, bahasa Inggris, tokoh-tokoh sejarah, literasi budaya Nusantara justru tidak mendapat bantuan promosi di sekolah. “Baru Piala Presiden dan PON yang ada gim lokal. Tidak heran jika 99 persen market kita dikuasai oleh gim-gim asing ini,” tegasnya.

Oleh karena itu, Ivan menilai dilakukan peninjauan IGRS gim asing yang sering melakukan aktivasi di sekolah. Menurutnya juga perlu surat edaran agar Pemda dan BUMN maupun BUMD tidak mendukung aktivitas gim yang bermuatan kekerasan maupun konten negatif. 

"Perlu adanya program untuk memperkenalkan gim lokal yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia dan nilai pendidikan. Kemudian dibuat surat edaran yang berisi gim-gim lokal yang sesuai dengan kriteria edukasi dan nilai-nilai budaya Indonesia,” saran Ivan.

Terpisah, menanggapi pemanggilan yang dilayangkan Kominfo terhadap developer gim, Ketua Asosiasi Game Indonesia (AGI) Cipto Adiguno menjelaskan saat ini sudah ada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2/2024 mengenai Klasifikasi Gim, yang mengatur kesesuaian konten dengan umur pengguna.

Oleh karena itu, dia mengimbau para developer gim tidak perlu khawatir akan ada tindakan atau sanksi bila gim mereka sudah diberi rating dengan sesuai dan menunjukkan rating tersebut dengan jelas untuk pengguna.

“Pengguna sudah awas mengenai umur yang sesuai untuk game tersebut, dan kami harap dapat bijak mengonsumsi konten game,” tuturnya.

AGI katanya sangat mendukung peraturan ini, dan berharap dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap gim, walaupun memang tidak semua gim cocok dimainkan semua umur. “Media lain seperti film pun tidak semuanya pantas ditonton anak-anak,” imbuhnya.

(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News) 

Editor: Nirmala Aninda