Bikin Malas Jalan Kaki, Ini Penyebab Ruang Publik di Indonesia Belum Manusiawi
15 August 2023 |
22:42 WIB
Luke Andaresta
Jurnalis Hypeabis.id
Belum lama ini, sebuah riset menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan orang-orang paling malas berjalan kaki. Dalam sebuah jurnal berjusul Large-scale Physical Activity Data Reveal Worldwide Activity Inequality yang dirilis pada 2017 itu menempatkan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang orang-orangnya paling malas berjalan kaki.
Laporan penelitian itu menemukan bahwa rata-rata orang Indonesia berjalan kaki hanya 3.515 langkah setiap hari, jumlah yang jauh di bawah rata-rata global yaitu 5.000 langkah per hari. Angka ini juga jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Hong Kong yang mencatat 6.680 langkah per hari, ataupun dengan Jepang dengan 6.010 langkah perhari.
Salah satu faktor yang membuat orang Indonesia malas berjalan kaki adalah kurangnya infrastruktur yang memadai bagi para pejalan kaki salah satunya yakni trotoar sebagai salah satu fasilitas publik yang seharusnya bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat.
Kenyataannya, infrastruktur trotoar di berbagai kota masih memiliki kondisi yang tidak layak. Di beberapa tempat, kondisi trotoarnya rusak, terlalu kecil, dan bahkan ada jalan yang tidak memiliki trotoar. Selain itu, masih banyak pengendara bermotor yang menggunakan trotoar sebagai jalan dan menghalangi akses bagi pejalan kaki.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia Sibarani Sofian menilai bahwa kurang proporsionalnya sejumlah fasilitas atau ruang publik di Indonesia salah satunya disebabkan masih sedikit arsitek yang terlibat langsung dalam perancangan tata ruang publik. Sebaliknya, mereka lebih banyak berkarier di bawah payung perusahaan swasta yang akomodasi pekerjaannya cenderung lebih mudah.
"Ranah atau ruang publik itu diregulasi dan kebanyakan dikerjakan oleh negara atau pemerintah setempat. Ranah ini dikerjakan oleh teman-teman di [ilmu] planologi. Tapi saat ini beberapa arsitek sudah mulai nyemplung ke ranah itu," katanya dalam acara konferensi pers ARCH:ID di Jakarta, Selasa (15/8/2023).
Ilustrasi orang-orang perkotaan (Sumber gambar: Febry Arya/Unsplash)
Sibarani menjelaskan bahwa dalam membuat perancangan sebuah ruang atau fasilitas publik tidaklah mudah. Sebab, lingkup pekerjaan mereka harus mengikuti peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan kata lain, perancangan dibuat dengan aturan top-down, dari pemerintah untuk masyarakat luas alih-alih bottom-up yang mengedepankan kebutuhan publik yang nantinya direalisasikan pemangku kepentingan.
Dalam membangun proyek tersebut, para arsitek ataupun planolog acapkali tidak memiliki keleluasaan untuk membuat atau menerjemahkan konsep atau desain ruang tiga dimensional secara spesifik.
Berangkat dari persoalan tersebut, Sibarani bersama para ahli yang tergabung dalam Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia pun berusaha menjadi 'penghubung' untuk memberikan pendefinisian yang baik dalam hal kebutuhan ruang publik sekaligus pembobotan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, ekologi, termasuk teknologi.
Dengan kata lain, sebelum mendesain, para arsitektur ataupun planolog harus melakukan observasi mendalam terkait lingkungan yang akan dibangun menjadi ruang atau fasilitas publik. Dengan begitu, desain yang dirancang akan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan publik.
"Jadi salah satu caranya adalah jangan langsung desain, tapi lingkungannya diobservasi selama seminggu atau satu bulan dengan melakukan survei terkait ruang publik yang diinginkan. Desain ruang kota itu harus membutuhkan sains dan seni," katanya.
Pentingnya Ruang Publik
Ruang publik kini menjadi isu yang cukup mendapatkan perhatian dari para arsitek. Yacobus Gatot S Surarjo, Arsitek sekaligus Co-Founder M Bloc Space menilai masih banyak kasus kekerasan dan konflik antargolongan yang terjadi di ruang publik. Selain dilatarbelakangi oleh masih minimnya rasa toleransi antarsesama, dia mengatakan konflik tersebut juga bisa terjadi karena desain ruang publik yang tidak berorientasi kepada seluruh lapisan atau kelompok masyarakat.
Padahal, katanya, semua masyarakat berhak untuk menikmati fasilitas publik yang sehat dan menyenangkan. "Banyak hal yang belum harmonis atau sinergis antara kebijakan pemerintah, planolog, desainer, dan kebutuhan publik," katanya.
Di sisi lain, pria yang akrab disapa Yacob itu melihat saat ini banyak ruang publik di perkotaan yang semula bisa diakses oleh masyarakat, justru dipagari atau dibatasi sehingga mencerminkan kesan eksklusivitas. Padahal, menurutnya, pendekatan placemaking dalam tata ruang publik harus dikedepankan.
Placemaking adalah sebuah filosofi, konsep, dan pendekatan yang memberi sinergi maksimal antara kualitas ruang dengan kualitas manusia secara berimbang dalam perancangan dan evaluasi ruang. Dengan kata lain, placemaking adalah pendekatan yang mampu membantu warga kota mengubah ruang publiknya menjadi tempat yang hidup dan menyenangkan.
"Saya rasa itu menjadi tantangan bagi para arsitek di tahun-tahun depan," imbuhnya.
Editor: Fajar Sidik
Editor: Fajar Sidik
Komentar
Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.