Pemerintah Bikin Aplikasi Super? Begini Kata Pengamat Siber
18 July 2022 |
12:13 WIB
Yudi Supriyanto
Jurnalis Hypeabis.id
Lembaga Keamanan Siber CISSReC menilai pemerintah bisa membuat aplikasi super atau super apps, sebuah layanan satu pintu yang dapat diakses masyarakat atau korporasi secara terintegrasi. Mengingat saat ini di setiap daerah biasanya terdapat sistem satu pintu untuk mengakses layanan pemerintah.
Pratama Persadha, Chairman Lembaga Keamanan Siber CISSRec, mengatakan untuk dapat melakukan hal tersebut, pemerintah perlu membuat riset terlebih dahulu terkait dengan super apps yang akan dibuat. Riset tersebut dilakukan guna mengetahui berapa banyak apalikasi yang dibutuhkan.
“Menyesuaikan kebutuhan dari masyarakat, swasta, dan instansi pemerintah sendiri,” katanya.
Baca Juga : Aplikasi PeduliLindungi Kini Diakui & Dapat Dipakai di Uni Eropa
Selain itu, dia menuturkan bahwa untuk membuat super apps perlu beberapa hal pendukung, yaitu ada pusat data (data center) nasional, yang merupakan server utama untuk menyimpan dan mengolah seluruh data yang masuk, terutama data kependudukan.
Persiapan lainnya adalah program satu data nasional. Jadi, lanjutnya, harus terdapat kejelasan data dan sumber data tersebut dalam super apps yang akan dibuat. Dia menuturkan, 2.700 database yang digunakan saat ini oleh pemerintah tidak efisien dan sangat tidak mendukung proses birokrasi dan bisnis.
Persiapan yang juga tidak kalah penting, katanya, adalah menerapkan keamanan siber, baik pada bagian sistem, jaringan, maupun aplikasi yang dikembangkan. Super apps yang bagus bagaimanapun adalah yang kemanan sibernya bisa diterapkan dengan maksimal.
“Lalu kompetensi SDM misalnya dibentuk SDM khusus untuk menangani Superapp ini. Dan tidak ketinggalan masalah tata kelola yang baik, plus regulasi pemerintah dalam hal ini UU PDP [Perlindungan Data Pribadi] yang kuat," katanya.
Selain itu, Pratama menuturkan bahwa pemerintah juga perlu membentuk tim yang kuat seperti dari Kemenkominfo, BSSN, BIN, dan lembaga negara lain yang berkepentingan dalam membangun super app agar tidak menjadi sasaran empuk para peretas atau pencuri data.
Baca Juga : Jangan Asal Unduh Aplikasi, Simak Hal-Hal Ini Terlebih Dahulu
Aplikasi-aplikasi tersebut, dinilai Pratama, sangat sektoral,dan antar institusi kementrian tidak terintegrasi dengan baik. Setiap kementrian dan lembaga (K/L) bahkan memiliki aplikasi yang hampir mirip dengan sistem yang berbeda – beda, yang membuat semua data dan layanan terpisah-pisah. Belum lagi pengelola aplikasi yang terkadang tidak jelas karena masih dilakukan oleh vendor.
Tidak hanya itu, banyak aplikasi pemerintah juga banyak sudah tidak terpakai. Namun, aplikasi itu juga tidak dimatikan oleh pemerintah. “Ini membuat lahirnya ancaman baru, pertama soal anggaran, lalu soal data yang simpang siur dan ketiga soal keamanan sistem itu sendiri,” kata Pratama.
Baca Juga : Kian Marak Kasus Kebocoran Data, Begini Rekomendasi Pakar Keamanan Siber
Dia mencontohkan kasus kebocoran data e-HAC Kemenkes pada tahun lalu. Menurutnya, sistem e-HAC sudah tidak dipakai, tetapi tidak segera di-takedown. Beberapa lalu bahkan terungkap banyak situs judi yang menyusup ke berbagai situs web pemerintahan.
Padahal, situs tersebut masih aktif digunakan dengan postingan baru. Hal ini berarti tidak dilakukan pengecekan keamanan secara berkala sehingga menjadi incaran banyak pelaku kriminal siber untuk melakukan promosi atau transaksi tertentu.
Pemerintah, lanjutnya, sudah memulai pembuatan super apps, yaitu super apps untuk ASN yang dibuat untuk berbagai kebutuhan, yakni mulai memangkas rantai birokrasi, integrasi-edukasi SDM dalam sistem serta reward yang terukur.
“Aspek keamanan tetap harus diperhatikan, ini bisa menjadi contoh bagi superapps selanjutnya yang dibangun,” katanya.
Editor : Syaiful Millah
Pratama Persadha, Chairman Lembaga Keamanan Siber CISSRec, mengatakan untuk dapat melakukan hal tersebut, pemerintah perlu membuat riset terlebih dahulu terkait dengan super apps yang akan dibuat. Riset tersebut dilakukan guna mengetahui berapa banyak apalikasi yang dibutuhkan.
“Menyesuaikan kebutuhan dari masyarakat, swasta, dan instansi pemerintah sendiri,” katanya.
Baca Juga : Aplikasi PeduliLindungi Kini Diakui & Dapat Dipakai di Uni Eropa
Selain itu, dia menuturkan bahwa untuk membuat super apps perlu beberapa hal pendukung, yaitu ada pusat data (data center) nasional, yang merupakan server utama untuk menyimpan dan mengolah seluruh data yang masuk, terutama data kependudukan.
Persiapan lainnya adalah program satu data nasional. Jadi, lanjutnya, harus terdapat kejelasan data dan sumber data tersebut dalam super apps yang akan dibuat. Dia menuturkan, 2.700 database yang digunakan saat ini oleh pemerintah tidak efisien dan sangat tidak mendukung proses birokrasi dan bisnis.
Persiapan yang juga tidak kalah penting, katanya, adalah menerapkan keamanan siber, baik pada bagian sistem, jaringan, maupun aplikasi yang dikembangkan. Super apps yang bagus bagaimanapun adalah yang kemanan sibernya bisa diterapkan dengan maksimal.
“Lalu kompetensi SDM misalnya dibentuk SDM khusus untuk menangani Superapp ini. Dan tidak ketinggalan masalah tata kelola yang baik, plus regulasi pemerintah dalam hal ini UU PDP [Perlindungan Data Pribadi] yang kuat," katanya.
Selain itu, Pratama menuturkan bahwa pemerintah juga perlu membentuk tim yang kuat seperti dari Kemenkominfo, BSSN, BIN, dan lembaga negara lain yang berkepentingan dalam membangun super app agar tidak menjadi sasaran empuk para peretas atau pencuri data.
Baca Juga : Jangan Asal Unduh Aplikasi, Simak Hal-Hal Ini Terlebih Dahulu
Peleburan Aplikasi Pemerintah
Beberapa waktu lalu Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate berencana untuk melebur 24.400 aplikasi milik pemerintah yang ada saat ini ke dalam satu super apps. Langkah ini dinilai sebagai hal yang baik karena dapat menghemat anggaran dan proses yang lebih efisien.Aplikasi-aplikasi tersebut, dinilai Pratama, sangat sektoral,dan antar institusi kementrian tidak terintegrasi dengan baik. Setiap kementrian dan lembaga (K/L) bahkan memiliki aplikasi yang hampir mirip dengan sistem yang berbeda – beda, yang membuat semua data dan layanan terpisah-pisah. Belum lagi pengelola aplikasi yang terkadang tidak jelas karena masih dilakukan oleh vendor.
Tidak hanya itu, banyak aplikasi pemerintah juga banyak sudah tidak terpakai. Namun, aplikasi itu juga tidak dimatikan oleh pemerintah. “Ini membuat lahirnya ancaman baru, pertama soal anggaran, lalu soal data yang simpang siur dan ketiga soal keamanan sistem itu sendiri,” kata Pratama.
Baca Juga : Kian Marak Kasus Kebocoran Data, Begini Rekomendasi Pakar Keamanan Siber
Dia mencontohkan kasus kebocoran data e-HAC Kemenkes pada tahun lalu. Menurutnya, sistem e-HAC sudah tidak dipakai, tetapi tidak segera di-takedown. Beberapa lalu bahkan terungkap banyak situs judi yang menyusup ke berbagai situs web pemerintahan.
Padahal, situs tersebut masih aktif digunakan dengan postingan baru. Hal ini berarti tidak dilakukan pengecekan keamanan secara berkala sehingga menjadi incaran banyak pelaku kriminal siber untuk melakukan promosi atau transaksi tertentu.
Pemerintah, lanjutnya, sudah memulai pembuatan super apps, yaitu super apps untuk ASN yang dibuat untuk berbagai kebutuhan, yakni mulai memangkas rantai birokrasi, integrasi-edukasi SDM dalam sistem serta reward yang terukur.
“Aspek keamanan tetap harus diperhatikan, ini bisa menjadi contoh bagi superapps selanjutnya yang dibangun,” katanya.
Editor : Syaiful Millah
Komentar
Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.